Pendidikan Jarak Jauh Pada SMK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Heris Hendriana Hotel Situ Buleud Purwakarta, 28 Februari 2013
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 2012 LC.
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 Tentang PERAN GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN GURU KETERAMPILAN.
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PEMINATAN PADA SMK/MAK
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
PEDOMAN UMUM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2017
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Persiapan dan Kesiapan
UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) TAHUN PELAJARAN 2015/2016
PROGRAM KERJA PPPPTK BMTI TAHUN 2017
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
Program Keahlian Ganda (PKG)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
STRUKTUR KURIKULUM DAN MODUL PEMBELAJARAN
Un usbn Un usbn DEPOK, 26 JANUARI 2017.
PROGRAM PERCEPATAN APK PENDIDIKAN MENENGAH
PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH (PTJJ)
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA
PROGRAM PERCEPATAN APK PENDIDIKAN MENENGAH
PEMINATAN PADA SMK/MAK
Kelembagaan Menginduk pada SMK Rujukan dan SMA berakreditasi A
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PEDOMAN PEMINATAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROGRAM PENDALAMAN MINAT
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Pengembangan Muatan Lokal
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
PELAKSANAAN SMA TERBUKA/SMK PJJ DI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS TAHUN 2017 ASEP.
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) OLEH : HARIYANI,S.PD SMK NEGERI 1 BENGKAYANG.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KULIAH DARING - SPADA INDONESIA
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Penerimaan Peserta Didik Baru >> PPDB Online
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
MEWUJUDKAN PENDIDIKAN VOKASI SISTEM GANDA
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Kebijakan implementasi
Bagi SMA, SMK & SMALB Penerimaan Peserta Didik Baru
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
Transcript presentasi:

Pendidikan Jarak Jauh Pada SMK

Karakteristik Siswa SMK PJJ Bekerja di pabrik Membantu orang tua bertani,berdagang, menjadi nelayan, Karakteristik Siswa SMK PJJ

Dasar hukum Pendidikan Jarak Jauh adalah UU No 20, Tahun 2003,Tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No 17, Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Permendikbud No 72, Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Layanan Khusus Permendikbud No 119, Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud No 67, Tahun 2016, Tentang Perubahan Permendikbud 72 Tahun 2013 Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. (UU No 20, 2003)

Tujuan Pelaksanaan PJJ Sesuai PP No 17, 2010 dan Permendikbud 119, 2014 Pendidikan Jarak Jauh Pada Jenjang Pendidikan Menengah diharapkan dapat meningkatkan: Perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Mutu dan relevansi Pendidikan Menengah.

Persyaratan PJJ Pada SMK Usia 16 sampai 21 tahun Memiliki ijazah smp atau sederajat Memiliki surat dukungan dari industri atau untuk tempat magang Memiliki keterbatasan sosial,ekonomi ,budaya , waktu dan geografis

Karakteristik PJJ [PP 17, 2010, Pasal 118] Terbuka: sistem pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program Belajar Mandiri: proses belajar yang dilakukan peserta didik secara peseorangan atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mendapat bantuan atau bimbingan belajar atau tutorial sesuai kebutuhan. Belajar Tuntas: proses pembelajaraan untuk mencapai taraf penguasaan kompetensi (mastery level) sesuai dengan tuntutan kurikulum. Peserta didik dapat mencapai tingkat penguasaan kompetensi yang dipersyarakan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Proses belajar berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.

Mengapa Jawa Barat?

EKSISTING DATA SMA/SMK DI JAWA BARAT TAHUN PELAJARAN 2015-2016 JUMLAH LEMBAGA SM SE JAWA BARAT APK SM KAB/KOTA SE JAWA BARAT Penduduk Usia : 2.489.800 Siswa SM : 1.682.119 Siswa SMK : 903.343 (53%) Siswa SMA : 778.776 (47%) JENJANG PENDIDIKAN NEGERI SWASTA TOTAL SMA 467 931 1.398 SMK 271 2.254 2.525 MA 77 949 1.026 JUMLAH 815 4.134 4.949 DAYA TAMPUNG SM SEDERAJAT DAN JUMLAH LULUSAN SMP/MTS SEDERAJAT SE JAWA BARAT JENJANG PENDIDIKAN DAYA TAMPUNG SM SEDERAJAT* LULUSAN SMP/MTS SEDERAJAT SELISIH SMA 167.628 767.262 (data UN 2016) 297.696 (Lulusan Smp/Mts Sederajat Yng Tidak Tertampung) SMK 248.582 MA 53.357 JUMLAH 469.567 *Daya tampung SM = Lulusan SM(data UN TA 2015-2016) Proyeksi laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat dengan adalah 1,9 % untuk tahun 2013-2018 (BPS) sebagai berikut TAHUN PROYEKSI PERTUMBUHAN ANAK USIA 16-18 TAHUN 2015 2,518,153 2016 2,565,998 2017 2,615,008 2018 2.666.262 RERATA NASIONAL 76.45% Sumber: Disarikan dari Neraca Pendidikan Kemdikbud dan Data Statistika Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Pola Pembelajaran PJJ Pada SMK Belajar 2 hari ( tatap muka ) praktek di DU /DI , ( Pekerja ) Sistem Blok ( tatap muka, semi daring atau daring ), praktek di DU/ DI , UMKM / BLKdan atau SMK induk ( nelayan dll ) Belajar 2 hari, praktek di DU / DI , UMKM / BLK atau sekolah secara blok .

Data Penduduk usia 16 – 21 dan berpendidikan smp atau sederajat

Opsi-opsi Program PJJ pada SMK 1. PJJ yang dilaksanakan pada bidang/program/paket keahlian SMK reguler => menginduk ke SMK reguler => mengikuti seluruh aturan SMK reguler =>modus ganda: menyelenggarakan program pjj dan regular => Contoh: Program SMLK di SMKN 1 Cibadak 2. PJJ yang dilaksanakan pada satu satuan pendidikan kejuruan (SMK) => SMK Terbuka => dapat memiliki kekhasan disesuaikan dengan peserta didik dengan tetap mengacu kepada SNP => modus tunggal: hanya menyelenggarakan program jarak jauh => “Belum ada SMK Terbuka dengan modus tunggal” “Perlu diingat SMK terdiri atas 148 paket keahlian. Untuk itu jika terdapat SMK Terbuka, perlu dipertimbangkan bagaimana pengelolaan paket keahlian tsb. ”

Pertimbangan Penyelenggaraan PJJ Analisis kebutuhan Siapa calon siswa? Bagaimana karakteristiknya? Apakah membantu pengembangan wilayah? Harmonisasi dan sinkronisasi Apakah tidak mengancam sekolah lain di wilayah jangkauan? Apakah PJJ mampu meningkatkan kapasitas sekolah? Bagaimana pembagian pengelolaan antara program regular dan PJJ? Prospek pekerjaan lulusan Adakah prospek pekerjaan bagi lulusan (perlu dilakukan survei)? Apakah tidak menciptakan pengangguran? Keberlanjutan Bagaimana pangsa pasar dan jaminan pembiayaannya? Pedoman Penyelenggaraan Diadopsi dari materi selayang pandang PJJ oleh Direktorat Belmawa, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2010

Peserta didik dan Pendaftaran INPUT Berusia 16 s.d 21 tahun pada saat pendaftaran. Memiliki Ijazah SMP, MTs, atau Paket-B. Memiliki kendala sosial budaya, ekonomi, geografis, dan atau keterbatasan waktu yang ditunjukkan dengan surat pernyataan orang tua/wali. Khusus calon peserta didik PJJ di SMK diharapkan memiliki surat rekomendasi dari dunia usaha / dunia industri sesuai dengan bidang keahlian yang akan dipelajari. Pendaftaran dilaksanakan secara daring atau datang langsung ke TKB/sekolah induk. Pendaftaran dilaksanakan setelah PPDB regular.

Karakteristik Siswa PJJ Belajar secara mandiri Menggunakan berbagai sumber belajar termasuk yang berbasis TIK Berinteraksi dengan tutor dan sesama menggunakan berbagai sarana interaksi (sms, email, chat, konferensi audio/video) Melaksanakan tutorial F2F, daring, konferensi audio/video, serta mengikuti ujian dan memperoleh umpan balik Pedoman Siswa Diadopsi dari materi selayang pandang PJJ oleh Direktorat Belmawa, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2010

Sekolah Penyelenggara PJJ bisa lintas kota /kabupaten TKB II (mushola ) TKB III (kantor lurah) TKB IV ( mesjid ) TKB I ( balai Desa) TKB V ( DU / DI Model pelaksanaan Pembelajaran Pada Tempat Kegiatan Belajar (TKB) Melalui Pendidikan Jarak Jauh

P O L A K E M I T R N 1.Mencari calon siswa pjj 2.Menyedaikan tempat praktek 3.Memfasilitasi sarana praktek 4.Menyediakan TKB memfasilitasi siswa hadir di TKB 5.Mendorong siswa belajar mandiri dan tuntas belajar 6.Menyediakan CSR 7.Memfasilitasi siswa bekerja SMK Kota/ kab Kadin KUD/ BLK UMKM Kepala Desa Lurah Camat Masyarakat Tokoh Asosiasi Profesi P O L A K E M I T R N

MODEL PENGEMBANGAN SMK PJJ MELALUI KERJASAMA DENGAN DU/DI , UMKM /BLK MOU antara smk induk dan DU / DI S K I L P A O R T DU/ DI, UMKM/ BLK Sharing sarana prasarana praktek Sharing SDM ( Tutor ) Rekruit lulusan smk pjj SMK PJJ TKB Tutor dengan dibekali Skill Passport

Pengakuan Recognnation Prior Learning ( RPL ) dan Recognation Current Competency ( RCC ) RPL ( Recognation Prior Learning ) diakui melalui test teori dan praktek , Bekerja + kompetensi tertentu Sekolah di SMK PJJ

Persyaratan Sekolah Induk SMK Negeri Akreditasi A dan B SMK Swasta Akreditasi A, B Pendampingan

Pengelola sekolah penyelenggara PJJ dan TKB Berdasarkan Permendikbud 119 tahun 2014, struktur pengelola sekolah penyelenggara PJJ paling sedikit terdiri atas Kepala sekolah Guru/ tutor Pengelola sekolah penyelenggara PJJ dan TKB Tenaga kependidikan

SISTEM TIK

Mekanisme teknis pembelajaran Server Client client

Bahan Ajar Atau server

Model Tatap muka menggunakan Modul cetak Panduan Penggunaan modul

Radio komunitas pendidikan: FREKUENSI FM DAN ANALOG Freq FM Freq FM Freq Analog

Berfungsi Sebagai Digital Library Atau Server Dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM Dengan memberi fasilitasi sarana dan SDM Video-video Yang Mendorong enterpreneurship dengan memberdayakan potensi daerah Bahar Ajar Suplemen Bahan Ajar Utama Budaya Daerah Geogarfi Daerah Wisata Sejarah Indonesia Pelestarian Lingkungan Mendukung Gerakan Literasi Sekolah Mendorong cinta tanah air ( citizenship ) dan Kepedulian lingkungan

Mekanisme Proses SMK PJJ SMK Negeri / swasta yang memiliki paket keahlian Data penduduk usia 16 sampai 21 tahun Potensi daerah Bidang keahlian / program keahlian Monitoring dan Evaluasi Program Pelaksanaan Program Pendampingan Perencanaan Program oleh Pengawas Penetapan SMK Penyelenggara Visitasi dan Verifikasi Penetapan TKB dan Pengelola PPDB Kemitraan dengan Industri Jadwal Tatap Muka TKB Jadwal Praktek di industri/ BLK/UMKM

Sosialisasi Program secara internal K J j Sosialisasi Program secara internal Pengajuan sekolah berpotensi ke bidang PMK berdasarkan hasil analisis ( akreditasi , bidang keahlian , parogram keahlian , paket keahlian Sosialisasi program ke BP 3, Pengawas, SMK jabar, SMP,Lurah , Camat, Tokoh Masyarakat, Pendataan Calon siswa SMK PJJ oleh Sekolah induk dibantu Tokoh Masyarakat, Kepala Desa , Lurah , Camat Penetapan SMK Penyelenggara Verifikasi awal oleh BP3 dilanjutkan dengan verifikasi serta visitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi PPDB Penyelarasan Kurikulum Penyusunan Skill Passport Pembuatan Bahan Ajar Pembuatan LMS Aplikasi PPDB Pelaksanaan Program SMK PJJ

Kompetensi Keahlian di PJJ Pada SMK Penetapan Kompetensi Keahlian berdasarkan analisis Kebutuhan kota / kabupaten mengacu pada ketererapan tamatan Kompetensi Keahlian di PJJ Pada SMK Teknik mesin permesinan Kimia Industri Teknik Kimia TKR dan TSM Teknik Otomotif RPL dan TKJ TKI ATPH , AT Perkebunan , Pembenihan Agrobisnis Tanaman Ternak Ruminansia dan Unggas Agrobisnis Ternak Pengolaha Hasil Pertanian Agrobisnis Agrobisnis Perikanan Ikan Tawar Perikanana Pengolahan Hasil Perikanan Bisnis dan Pemasaran ( Bisnis Daring dan Pemasaran ) Manajemen Perkantoran ( Automasi dan Tata Kelola Perkantoran Akuntansi dan Keuangan ( Akuntansi dan Keuangan Perhotelan dan Jasa Pariwisata ( UPW dan Perhotelan ) Kuliner ( Tata Boga ) Tata Busana ( Tata Busana ) ( kriya Batik dan Tekstil ,Kulit dan Imitasi , Kayu dan Rotan Disain dan Produk Kreatif Kriya

Wajib Nasional dan kewilayahan9 ( KHS ) Non industri TKB industri SMK Penyelenggara Wajib Nasional dan kewilayahan9 ( KHS ) Produktif di dampingi Tutor ( skill passport dan petunjuk praktikum )

Analisis Kebutuhan Guru

Link Penjaringan Calon Sekolah Induk http://bit.ly/sekolahinduk-pjj