Si Jari On AKD Sosialisasi BPSDMD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
Advertisements

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
Disampaikan pada acara
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
MARRADONA SEKRETARIS DESDM 12 Agustus (tiga) jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh ASN agar dapat mendorong proses pembangunan nasional, meliputi.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DASAR HUKUM : PERPRES No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM Tahun , mengamanatkan kepada BKN untuk mengukur tingkat Profesionalitas ASN dengan menggunakan.
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
Kebijakan Perencanaan
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
Si Jari On AKD Sosialisasi BPSDMD
Direktorat Kompensasi ASN
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
DI KAMPUS PEMIMPIN PERUBAHAN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kepala Kantor III BKN Bandung
PUTU SUNIKA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM INOVASI PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BIRO KEPEGAWAIAN 2017.
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
JABTAN FUNGSIONAL TERTENTU
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
SINGGLE DATA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Aula BKD Kab.Cilacap, Desember 2010
PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA”
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
BKD PROVINSI JAWA TENGAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
POLA PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TALENT
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 “Negara Menjamin Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara.
PENGEMBANGAN SI JARI ON AKD
CATATAN Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah pada draft Renja 2020 Oleh : S. BUDI PRAYITNO Anggota Komite Perencanaan Prov. Jateng.
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
1 1 D I K E M E N T E R I A N A G A M A I NYOMAN LASTRA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. BALI.
Transcript presentasi:

Si Jari On AKD Sosialisasi BPSDMD Sistem Jaringan Online Analisa Kebutuhan Diklat BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

Sistematika Materi 1. Kondisi Strategis Si Jari On AKD 2. Tantangan Pengelolaan SDM 3. Arah Kebijakan Pengemb Komp ASN 4. Strategi Pengemb Komp ASN 5. Juknis Si Jari On AKD

Si Jari On AKD Kondisi Strategis Amanah Gub Reformasi Birokrasi berbasis kompetensi Dukungan IT (otomasi birokrasi) SOTK baru (Perubahan nomenklatur dan personil)

“ASN profesional dan birokrasi berkelas dunia 2025” TANTANGAN Pengelolaan ASN “ASN profesional dan birokrasi berkelas dunia 2025” Sistem merit (basis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) mulai perencanaan ASN s.d pemberhentian; Pemenuhan hak pengembangan kompetensi VS keterbatasan; Sinergi pengelola ASN (BKD, BPSDM Provinsi), antar Provinsi, antara kabupaten/kota dengan provinsi; Penguatan unit pengelola ASN instansi pemerintah

79,5 % TANTANGAN ujung tombak yanblik (terdekat dengan masyarakat) Kompetensi ASN Daerah ujung tombak yanblik (terdekat dengan masyarakat) Target dan prioritas Nasional & Daerah menghadapi kompetisi global Sinergi antara K/L-Provinsi- Kabupaten/Kota bagi Pengembangan Kompetensi di Daerah 79,5 % ASN daerah

KEBIJAKAN Pengembangan Kompetensi ASN UU ASN Pasal 70 ayat 1 Setiap Pegawai ASN (PNS & PPPK) memiliki hak dan kesempatan mengemb kompetensi UU ASN Pasal 70 ayat 2,5,6 Pilihan variasi pengemb komp : Diklat, seminar, kursus, dan penataran, praktik kerja di instansi lain (pusat & daerah), pertukaran pegawai dg swasta RPP Manajemen PNS Hak Pengemb kompetensi PNS paling kurang 40 jam 1 tahun Pengemb kompetensi PNS menjadi dasar Bangkir dan salah satu dasar pengangkatan Jabatan

KEBIJAKAN Pengembangan Kompetensi ASN Wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam RKA tahunan Setiap OPD

Mandiri/kerjasama lemdik, Swasta/Kerjasama instansi pembina 3 Strategi Pengembangan Kompetensi ASN Pendidikan IB/TB Penyelenggaraan Pelatihan Mandiri/kerjasama lemdik, Swasta/Kerjasama instansi pembina Seminar Klasikal Kursus Penataran E Learning Non Klasikal Pelat jarak jauh Penyelenggaraan Mandiri Magang Tukar Peg Coatching/Mentoring RPP MANAJEMEN PNS

SI JARI ON AKD APLIKASI BERBASIS WEB DIKEMBANGKAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH Aplikasi modern perumusan kebutuhan pengemb. Kompetensi bagi PNS di Jateng

SI JARI ON AKD NB: Setiap PNS harus mulai tahu Pengemb. Kompetensi apa yang dibutuhkan?

Dilema penyelenggaran diklat PESERTA SAMA KURANG PESERTA BUSINESS AS USSUAL (diklat krg menyenangkan) DIKLAT BATAL/DIGANTI PESERTA IKUT DIKLAT TERPAKSA PENGEMB KOMP = KEBUTUHAN PNS UBAH MIND SET

KEUNGGULAN/MANFAAT SI JARI ON AKD ALAT IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI Diversifikasi diklat SALAH SATU BAHAN PERENCANAAN Berbasis it Terintegrasi dgn opd prov dan kabkot Akd by individu, jabatan dan orgANISASI Mendekatkan yan

Penentuan tujuan diklat Renbang program diklat SKEMA SISTEM DIKLAT AKD Evaluasi Diklat Penentuan tujuan diklat Renbang program diklat Pelaksanaan diklat

USUL PENGEMBANGAN KOMPETENSI Berd Analisa Kebutuhan Diklat Metode AKD: GAP KOMPETENSI (Kesenjangan Standar dan Kompetensi Riil) INTUISI/EXPERIENCE (Pengalaman dll) POLICY (Kebijakan, Regulasi dll) KATALOG (Master Diklat) USUL PENGEMBANGAN KOMPETENSI

TAHAPAN SI JARI ON AKD 2 3 TAHAPAN SI JARI ON AKD DI KAB/KOTA 1 4 SOSIALISASI 2 ISI FORM 1 oleh PNS di OPD Kab/Kota masing-masing 3 INPUTTING KONTRIBUTOR 4 PENGOLAHAN DATA oleh BPSDMD Prov Jateng

Penetapan kebutuhan pelatihan TIME LINE Si Jari On AKD 1. Sosialisasi 2. Isi form 1 maks. 3 minggu 3.Inputing (max. 3 minggu) 4. Pengolahan data (max. 4 minggu) 5. harmonisasi eksternal dan internal Goal Penetapan kebutuhan pelatihan

SIMULASI PENGISIAN FORM F1 KODE OPD : NAMA OPD NAMA PNS JABATAN NO KOMPETENSI YANG HARUS BISA? (Isi dengan tulis tangan) KOMPETENSI APA YANG BELUM BISA? (Centang yg belum bisa) USUL PENGEMBANGAN KOMPETENSI APA? ( Diisi, bisa lihat Master atau tulis tangan) 1 2 3

7 LANGKAH INPUTTING Buka web “www.bpsdmd.jatengprov.go.id/jarionakad” 1 Masukkan Kode, Password, pilih Tahun (2017) 2 Klik “Login” 3 Klik “usulan diklat” 4 Klik + add new 5 Isi usulan (bisa diketik atau ambil master) 6 Klik SIMPAN 7

Penanggung jawab OPD mengelompokkan usulan yg sama Pengisian FORMULIR F1 INPUT KE SI JARI ON AKD Penanggung jawab OPD mengelompokkan usulan yg sama

PENGOLAHAN PRIORITAS KEBUTUHAN DIKLAT melalui Si Jari On AKD Usulan OPD Provinsi , > = 30 Usulan OPD Provinsi, < 30, link Kab/Kota menjadi > = 30 Usulan 1 Kab/Kota, > = 30 --- Pola Kerjasama Usulan Kab./Kota < 30, setelah digabung seluruh Jawa Tengah menjadi > = 30

Apabila Tidak input ke Si Jari On AKD atau terlambat dr jadual OPD Kab/ Kota ybs dianggap tidak usul pengembangan kompetensi dan Konsekuensinya BPSDMD tidak menerima peserta pengembangan kompetensi

Praktek Input untuk kontributor

TERIMA KASIH