KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MUSEUM DAN MASYARAKAT DARI ASPEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Advertisements

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
KTSP SMA PENILAIAN dalam Implementasi di PELAKSANAAN
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
Hasil Sidang Komisi III REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH.
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Hasil Sidang Komisi III :
KTSP SMA Pengembangan SERI PETUNJUK TEKNIS
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah ”TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEBUDAYAAN”
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2015
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
NOKOMPONENSTANDARBUKTI NILAI MAKSIMUN I. Kebijakan Berwawasan Lingkungan A.KTSP memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 310 B.RKAS.
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KOMISI III-B REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
MAKALAH SOSIALISASI ILMU PERMUSEUMAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI III (Fasilitasi Bidang Kebudayaan)
Bimbingan Teknis Penguatan Pendidikan Karakter
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
SEMINAR NASIONAL PERUMUSAN RENCANA AKSI PELESTRAIAN KERIS INDONESIA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
RUMUSAN KOMISI II RAKOR PUSAT DAN DAERAH BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2017
PAPARAN REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Sosialisasi dan Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Analisis KONTEKS SERI PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
“MEMBANGUN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DARI PINGGIRAN”
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PAPARAN KOMISI 6 REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2010
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
2018 PENDATAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
SISTEM PENYELENGGARAAN UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
RAGAM JENIS CAGAR BUDAYA DAN PERMASALAHANNYA
PENGHAPUSAN DAN PENCATATAN KEMBALI CAGAR BUDAYA
E-RKAS VERSI 1.15 PENGENALAN APLIKASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
2018 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERENCANAAN PARTISIPATIF.
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA KOMISI 1 PELESTARIAN WARISAN BUDAYA Disampaikan Oleh : Drs. Hendri Thalib Kepala Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawah Lunto - Provinsi Sumatera Barat DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

KOMISI I : PELESTARIAN WARISAN BUDAYA No Topik Isu Strategis Masalah Program yang sudah dilaksanakan Rencana Aksi 1 Registrasi Cagar Budaya Pelibatan Masyarakat Membantu Pendaftaran Cagar Budaya Anggota tim pendaftaran Cagar Budaya yang sudah ikut dalam pelatihan dipindah tugaskan Melakukan bimbingan teknis Mempertahankan petugas pendaftaran Cagar Budaya. Kurang maksimalnya pemanfaatan fasilitas registrasi nasional di daerah Melakukan advokasi terhadap pemanfaatan fasilitas pendaftaraan yang diserahkan ke daerah Menarik kembali fasilitas registrasi nasional untuk disalurkan kepada satker yang lebih kompeten. 2 Penetapan Cagar Budaya Belum terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya di kabupaten/kota/provinsi Menugaskan kepada Bupati Walikota dan Gurbenur untuk membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Menyiapkan APBD untuk sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya daerah. 3 Warisan Budaya Benda dan Tak Benda Pelibatan masyarakat dalam pencatatan warisan budaya tak benda Belum adanya pemetaan WBTB masing- masing provinsi Melakukan pemetaan warisan budaya tak benda Menyiapkan data pokok kebudayaan Kurangnya penyebarluasan informasi WBTB Mengemas informasi WBTB Mensosialisasikan informasi WBTB di website kebudayaan. 4   Museum, Cagar Budaya, Taman Budaya dll sebagai sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan karakter Sinergisitas program/kegiatan antar museum dan pemangku kepentingan Hasil penelitian dan koleksi museum belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembelajaran publik Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi museum. Menjadikan museum sebagai ruang publik. Belum adanya kesepakatan antar museum dalam upaya pengembangan pendidikan karakter Museum masuk sekolah Museum keliling Ruang bermain anak Pameran Nusantara Lomba cerdas cermat budaya dan kebangsaan Indonesia Menjadikan museum sebagai tempat untuk pengembangan: Kreasi Belajar Advokasi Ekspresi