MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI

ALASAN MUNCULNYA KONSEP MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI Defisit fiskal yang dialami oleh pemerintahan federal dan negara bagian AS di tahun 1980-an. Organ pemerintah yang gemuk dan lamban, sehingga cenderung bersifat spending daripada mendatangkan profit dalam wilayah fiskal. Pelayanan publik yang tidak efektif dan lambat, sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada kapasitas pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Reinventing Government David Osborne & Ted Gaebler (1992) Ketidakpercayaan yang meluas pada kinerja pemerintah kebangkrutan birokrasi di Amerika telah melahirkan konsep reinventing government sebagai model manajemen publik baru yang dikembangkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992). Konsep reinventing government yang sangat monumental tersebut mengandung 10 prinsip, yaitu:

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI Pemerintahan Katalis: Mengarahkan daripada mengayuh: Kata pemerintahan berasal dari sebuah kata Yunani yang berarti mengarahkan. Dengan demikian, tugas pemerintah adalah mengarahkan dan bukan mengayuh perahu, sehingga pelayanan dianggap sebagai mengayuh. Pemerintah berfokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik.

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 2. Pemerintah milik masyarakat: memberi wewenang daripada melayani Pemerintah harus mempercayai warga negaranya untuk merumuskan sejumlah program kebijakan. Mendesain pelayanan publik berbasiskan kebutuhan dan kemampuan komunitas, sehingga kewenangan tidak menjadi monopoli bagi pemerintah. Pemerintah hendaknya lebih berorientasi untuk memberdayakan masyarakat tidak sekedar melayani.

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 3. Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan Merubah perspektif, bukan provider publik versus provider swasta, tetati monopoli versus kompetisi. Membangun partisipasi aktif private sector dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Pemerintah perlu memunculkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi:mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan Pemerintah harus mempunyai capaian/target yang menggerakkan aktivitasnya. Mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakan oleh misi Organisasi yang digerakkan oleh misi punya keunggulan: Lebih efisien. Lebih efektif. Lebih inovatif. Lebih fleksibel. Etos kerja lebih tinggi

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 5. Pemerintahan yang berorientasi hasil: membiayai hasil Logika aktivitas pemerintahan tidak hanya bersifat spending saja. Lebih dari itu, aktivitas pemerintahan bisa dipandang sebagai investasi, sehingga pembiayaannya bisa dipandang pembiayaan kepada hasil. Pemerintah berorientasi hasil mampu membiayai hasil bukan masukan.

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 6. Pemerintahan berorientasi pada pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Fokus pelayanan ditujukan pada warga negara dengan melekatkan predikat costumer kepada warga negara. Birokrasi tidak berorientasi ke dalam, tetapi ke luar, sehingga menempatkan mereka sebagai pelayan dari para pelanggan. Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 7. Pemerintah wirausaha: menghasilkan daripada membelanjakan Aktivitas pemerintah didesain untuk mengurangi beban pembiayaan dan menghasilkan profit. Menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan Fungsi usaha publik dibagi menjadi: Aktifitas yang dirancang untuk menghasilkan laba. Aktifitas yang dibentuk untuk mendapatkan modal kembali, tetapi tidak menghasilkan laba. Aktifitas yang secara parsial dapat mendukung mereka sendiri.

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 8. Pemerintah antisipasif: mencegah daripada mengobati Kebijakan diarahkan untuk melakukan manajemen krisis dengan mencegah kerugian yang lebih besar. Dengan demikian, setiap kebijakan harus mempunyai nuansa yang bersifat antisipasif.

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 9. Pemerintah desentralisasi: Kewenangan pembuatan kebijakan tidak tersentralisasi. Dari hierarkhi menuju partisipatif dan kerja tim. Desentralisasi diarahkan untuk mendekatkan pelayanan publik serta membangun demokrasi melalui peningkatan partisipasi.

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 10. Pemerintah yang berorientasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar Pemerintah, selaku badan publik, cenderung mengambil peranan sebagai fasilitator bagi para investor yang sudah berkembang ataupun yang baru tumbuh. Sebagai konsekuensi, pemerintah harus membatasi peranannya dalam penyediaan barang dan jasa. Pada titik ini, pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan bukan sebagai pemasok barang dan jasa tertentu. Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur pemaksaan )

Manajerialisme Menurut Konsep OECD Fokus yang lebih besar terhadap hasil (efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan) Mengganti struktur organisasi hierarkhis-sentralistis menjadi desentralisasi Floeksibilitas untuk mencari alternatif penyediaan pelayanan publik yang lebih tinggi tingkat efektivitas biayanya Fokus yang lebih besar terhadap efisiensi pelayanan, termasuk penetapan target kinerja dan pencipataan persaingan dalam sektor publik.

PERBANDINGAN MANAJEMEN PUBLIK DARI BERBAGAI SUDUT PANDANG Chistopher Hood (1991) Michael Barzelay (1992) Osborne & Gaebler (1992) OECD (1991 ; 1996) Manajemen profesional di sektor publik Pergeseran dari kepentingan publik menjadi fokus pada hasil dan citizen’s value Pemerintahan katalis : Fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik Fokus yang lebih besar terhadap hasil (efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan) Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja Pergeseran dari efisiensi menjadi fokus pada kualitas dan value Pemerintah milik masyarakat : Memberdayakan masyarakat daripada melayani Dari struktur organisasi hierarkhis –sentralistis menjadi desentralisasi

Chistopher Hood (1991) Michael Barzelay (1992) Osborne & Gaebler (1992) OECD (1991 ; 1996) Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian Pergeseran dari pengadminis- trasian menjadi fokus pada memproduksi Pemerintah kompetitif : Menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik Fleksibilitas untuk mencari alternatif penyediaan pelayanan publik yang lebih tinggi efektivitas biayanya Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik Pergeseran dari pengendalian menjadi fokus pada keunggulan taat pada aturan (norma) Pemerintah yang digerakkan oleh misi : Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi Fokus terhadap efisiensi pelayanan, termasuk penetapan target kinerja dan pencipataan persaingan dalam sektor publik

Chistopher Hood (1991) Michael Barzelay (1992) Osborne & Gaebler (1992) OECD (1991 ; 1996) Mencipatkan persaingan di sektor publik Pergeseran dari penentuan fungsi, otoritas dan struktur menjadi fokus pada misi, pelayanan pelanggan dan outcomes Pemerintah yang berorientasi hasil : Membiayai hasil bukan masukan Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik Pergeseran dari justifikasi biaya menjadi fokus pada pemberian nilai (value) Pemerintah berorientasi pada pelanggan: Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi

Chistopher Hood (1991) Michael Barzelay (1992) Osborne & Gaebler (1992) OECD (1991 ; 1996) Penekanan pada disiplin dan penghematan dalam menggunakan sumber daya Pergeseran dari memaksakan tanggung jawab menjadi membangun tanggung jawab Pemerintahan wirausaha: Mencipatkan Pendapatan, tidak sekadar membelanjakan

Chistopher Hood (1991) Michael Barzelay (1992) Osborne & Gaebler (1992) OECD (1991 ; 1996) Pergeseran dari mengikuti aturan dan prosedur menjadi berfokus pada pemahaman dan penerapan norma, identifikasi dan penyelesaian masalah, serta perbaikan proses secara berkelanjutan Pemerintah antisipatif : Berupaya mencegah daripada mengobati Pemerintah desentralisasi : Dari hierarkhi menuju partisipatif dan kerja tim

Chistopher Hood (1991) Michael Barzelay (1992) Osborne & Gaebler (1992) OECD (1991 ; 1996) Pergeseran dari pemenuhan sistem administratif menjadi fokus pada pelayanan dan pengendalian, memperluas pilihan publik, mendorong tindakan kolektif, pemberian insentif, pengukuran dan analisis hasil kinerja serta pemberian feedback Pemerintah berorientasi pasar : Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar bukan dengan mekanisme administratif, sistem prosedur dan pemaksaan.