RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017 Surabaya, 7-9 Desember 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
Advertisements

PENGUMPULAN DATA RUTIN (STATISTIK PETERNAKAN)
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
STATISTIK PETERNAKAN.
Panduan Rehabilitasi/Pembangunan RPH & RPU
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007

DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Dukungan Kementerian Pertanian Melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Untuk Percepatan Peningkatan Populasi Sapi di Kalimantan Timur Dr. Ir.
PAKET KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGUKURAN REALISASI FISIK KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN 2016
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
Dr. Ir. Atien Priyanti SP, M.Sc
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
PEMERIKSAAN / IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI SEBAGAI TITIK AWAL UPAYA KHUSUS SAPI INDUKAN WAJIB BUNTING (UPSUS SIWAB)
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2016 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017
ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (AUTS) DALAM MENDUKUNG UPSUS SIWAB
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS PETERNAKAN
Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Membangun Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kambing dan Domba Disampaikan pada : SILATNAS dan JAMBORE 2015 Peternak.
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
PENYEDIAAN DAGING NASIONAL
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
RENSTRA SEKRETARIAT DIRJEN PETERNAKAN TAHUN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba
Bahan Kuliah ke 9: UU dan Kebijakan Pembangunan Peternakan
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUAP-2010
Manajemen Usaha PERUNGGASAN.
SUBSISTEM PRODUKSI PRIMER AGRIBISNIS
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN BPPSDMP TA MENDUKUKUNG PROGRAM PERBENIHAN Disampaikan : KEPALA BADAN PPSDMP Makasar, 12 Desember 2017 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN.
PETERNAKAN Sub Sektor Dalam Mendukung Swasembada Daging Nasional
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PROFIL PETERNAKAN SAPI PERAH DI JAWA TIMUR TH 2008
Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting
Rakor Penanggulangan Gangrep Hotel Four Points Medan, Pebruari 2018
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
PERMASALAHAN Terkurasnya devisa negara akibat impor susu/sapi
PENGEMBANGAN SAPI MADURA
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017 Surabaya, 7-9 Desember 2016 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017 Disampaikan pada : “sinkronisasi program pembangunan peternakan dan keswan provinsi jatim” Surabaya, 7-9 Desember 2016

KERANGKA PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN AGEN PERUBAHAN PENYEDIAAN PROTEIN HEWANI KEDAULATAN PANGAN ASAL TERNAK PRODUKSI DAGING PRODUKSI TELUR PRODUKSI SUSU KOMODITAS UTAMA ; Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau Kambing, Domba, Unggas dan Babi PENGEMBANGAN KAWASAN Road Map PROGRAM KERJA Optimalisasi Produksi & Populasi Penguatan Kelembagaan Penguatan Infrastruktur Pengembangan Investasi Penguatan Sistem Logistik Ternak & Produk Regulasi dan Deregulasi PETERNAK MIKRO-KECIL PETERNAK MENENGAH PETERNAK BESAR SWASTA BUMN KEMITRAAN AGRIBISNIS

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN PKH 2015-2019 Sumber Renstra Ditjen PKH (Revisi II) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

CATATAN TAHUN 2017 Arahan Menteri Pertanian : Anggaran 2017 Fokus difokuskan pada UPSUS SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) dengan target 4 juta akseptor, dengan konsekuensi: Kegiatan setiap fungsi harus disinergiskan untuk menghasilkan target outcome kebuntingan Prioritas komoditas yang akan dikembangkan adalah sapi dan kerbau, untuk komoditas lain akan difasilitasi dengan porsi terbatas Perlu upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan sumber daya diluar APBN dalam mencapai IKU pembangunan peternakan dan keswan di masa mendatang Strategi pengembangan kawasan perlu dijabarkan lebih lanjut untuk meningkatkan nilai ekonomi usaha agribisnis peternakan

I. ALOKASI ANGGARAN UPSUS SAPI WAJIB BUNTING (SIWAB) 1. Dasar Penyusunan Anggaran SIWAB 2017 : Permentan Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting..... …terutama pasal 4, pasal 5 dan pasal 17…

2. Dasar penghitungan Target SIWAB Populasi Indukan sebanyak 5.918.920 ekor Asumsi Betina Produkstif rata-rata 72,16% sebesar 4.270.851 ekor Realisasi IB 2015 sebanyak 2.203.451 ekor, selebihnya kawin alam 2.067.400 ekor. Dari total IB 2015 diperkirakan IB Swadaya di 6 provinsi yakni 1.123.519 ekor dan pengembangan 1.079.932 ekor, selanjutnya untuk mencapai target IB 3.000.000 ekor maka direncanakan IB Introduksi sebesar 796.549 ekor. Target kawin alam sebesar 1.000.000 ekor diseluruh provinsi

Lokasi dan Target Aseptor SIWAB (Target 4 Juta Akseptor)

…cluster ekstensif

3. Alokasi Anggaran SIWAB Alokasi anggaran per Jenis Kegiatan Utama Alokasi anggaran per Unit Kerja No Unit Kerja PAGU (Rp. 000) 1 Pusat 86.203.027 2 SKPD 574.012.807 3 UPT 102.346.000 Jumlah 1.074.647.403

II. ALOKASI PENGADAAN SAPI INDUKAN, DAN TERNAK LAINNYA

III. ALOKASI ANGGARAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN HEWAN

IV. RINCIAN ANGGARAN PRODUKSI VAKSIN, OBAT HEWAN DAN SEMEN BEKU

V. RINCIAN ANGGARAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

VI. RINCIAN ANGGARAN PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN

VII. FASILITASI KEGIATAN TEMATIK

LAMPIRAN :

Lampiran 1. Rekap Alokasi SIWAB SKPD

… Lanjutan SKPD

… Lanjutan SKPD Catatan: Penghitungan Jumlah Kabupaten/Kota diambilkan dari data betina produktif diatas 1.000 ekor perkabupaten (kecuali 4 kab yang tidak mencapai target) Belum tersedianya data analisis gab / analisis kebutuhan sehingga beberapa hal dihitung berdasarkan lokasi kabupaten, diantaranya: Kontainer depo dihitung 2 unit per kabupaten/kota N2Cair Depo Semen beku dihitung berdasarkan jumlah kabupaten X 2 unit container X penguapan 4 liter per 2 minggu Pelatihan petugas IB 2 orang per kabupaten. Diperlukan distribusi lokasi hingga tingkat kabupaten kota. Diperlukan pendampingan teknis oleh UPT untuk menjamin keberhasilan SIWAB ke seluruh propinsi sebaimana GBIB 2014

Lampiran 2. Rekap Alokasi SIWAB UPT

Lampiran 3. Rekap Alokasi SIWAB Pusat

…pusat lanjutan

Lampiran 3. Lokasi dan Target Aseptor Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) 2017 Target 4 Juta Akseptor

…lanjutan..

Lampiran 4. Rincian Anggaran Pengadaan Sapi Indukan

Lanjutan…

Lanjutan…

Lampiran 5. Lokasi dan Target Pengendalian Penyakit Hewan Dan Keswan

…lanjutan..

…lanjutan..

Lampiran 6. Target Tenaga Harian Lepas

…lanjutan..

…lanjutan..

Lampiran 7. Belanja Modal (RPH Lanjutan 2016)