PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PEMERINTAHAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

TIGA TRADISI PARTISIPASI (1) PARTISIPASI POLITIK Proses politik untuk mendudukkan orang/partai politik dalam lembaga pemerintahan Melibatkan interaksi perseorangan/organisasi, biasanya partai politik, dengan negara Diungkapkan dalam tindakan individu/kelompok terorganisir untuk melakukan pemungutan suara, kampanye, protes, dan mempengaruhi wakil-wakil pemerintah

TIGA TRADISI PARTISIPASI (2) PARTISIPASI SOSIAL Keterlibatan masyarakat sebagai ‘beneficiary’ pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan semua tahap/ siklus proyek pembangunan Partisipasi masyarakat di luar negara/lembaga formal pemerintahan Asumsi Rakyatlah yang paling tahu kebutuhannya Partisipasi sosial dapat menjamin kepentingan dan suara kelompok-kelompok marjinal Dapat menjamin berbagai penyimpangan pembangunan tidak terjadi Masyarakat didorong untuk membangun organisasi baik dalam bentuk gerakan sosial atau kelompok mandiri

TIGA TRADISI PARTISIPASI (3) Partisipasi Warga Menekankan ‘partisipasi langsung’ warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan Terjadi di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga Asumsi: Partisipasi merupakan hak yang melekat pada warga Partisipasi langsung dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di lembaga kepemerintahan dapat menutupi kegagalan demokrasi perwakilan Menjadikan partisipasi menjadi lebih bermakna Partisipasi harus dilakukan secara sistemik bukan hal yang insidental Semakin meluasnya desentralisasi Partisipasi warga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan lembaga pemerintahan Partisipasi warga merupakan instrumen ‘pemberdayaan’ warga untuk mengimbangi dominasi kekuatan negara Bentuk-bentuk partisipasi warga: dewan anggaran kota, dewan pembangunan kota/daerah, dewan pengawasan pembangunan, dewan pendidikan kota.

KELEMAHAN KONSEP DEMOKRASI PERWAKILAN Sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak rakyat. Sejauh mana mereka dapat menjalankan mandat para pemilihnya. Bagaimana bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban orang yang dipilih terhadap pemilihnya. Siapa yang menanggung akibat kesalahan keputusan publik dari wakil yang dipilih Bagaimana jika orang yang dipilih ternyata mengkhianati mandatnya Apakah orang/partai pemenang pemilu dapat mengontrol birokrasi pemerintahan

PERGESERAN DALAM PARTISIPASI Dari Ke Penerima Warga Proyek Kebijakan Konsultasi Pengambilan Keputusan Penilaian Pelaksanaan Mikro Makro

PERTAUTAN ANTARA TRADISI PARTISIPASI KEWARGAAN PASTISIPASI SOSIAL PARTISIPASI POLITIK METODE PARTISIPATIF

PARTISIPASI WARGA, TATA PEMERINTAHAN, DAN KEBIJAKAN PUBLIK PARTISIPASI DAN TATA PEMERINTAHAN Partisipasi mensyaratkan pemihakan atas sistem/model tata pemerintahan tertentu M. Gottdiener, menghubungkan partisipasi dengan sistem tata pemerintahan (governance) yang berpusat rakyat (society center) Peters, partisipasi yang luas dapat tumbuh dalam model tata pemerintahan partisipatif (participatory state) Perluasan makna/konsep Tata Pemerintahan (Governance) PARTISIPASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Kebijakan adalah proses sosial politik tempat warga menegosiasikan alokasi barang,urusan, dan anggaran publik Kebijakan bukan persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokratis dan hierarkis melainkan ruang untuk interaksi dan menggabungkan pengetahuan Partisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan bukanlah cara melainkan tujuan itu sendiri

Pendelegasian kekuasaan TANGGA PARTISIPASI Pengawasan oleh warga Pendelegasian kekuasaan Kemitraan Konsultasi Sosialisasi Penentraman Manipulasi Kekuasaan Warga Tokenisme Tidak ada Partisipasi

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PARTISIPASI Komitmen politik dari pemerintah/partai politik pemenang pemilu Akses terhadap informasi dan dokumen publik Kerangka hukum untuk mendorong pelembagaan partisipasi warga Tradisi dan organisasi warga Sumber daya keuangan di tingkat daerah Kecakapan partisipatif

Terima kasih