Asas-asas Pokok Pengorganisasian Aparatur Pemerintahan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Fungsi-fungsi Manajemen
Advertisements

Pengertian Manajemen Istilah manajeman berasal dari bahasa Italia maneggio dan bahasa Latin maneggiare yang berarti mengendalikan kuda. Selanjutnya ,
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
PO VI Sabtu, 07 Mei 2011.
Struktur Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan
Pengertian Organisasi
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
ASPEK MANAJEMEN dan ORGANISASI
Strategi Pengendalian Anggaran Pendidikan pada Kementerian Agama RI
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
III. FUNGSI FUNDAMENTAL KEDUA PROSES MANAJEMEN : PENGORGANISASIAN
PENGORGANISASI BIDANG KEPERAWATAN
PENDAHULUAN.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BAB VI PENGORGANISASIAN
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
PENGORGANISASIAN Utk menyusun kerangka pembagian kerja, tugas, wewenang, tanggung jawab sehingga tercipta kerjasama yg kompak, harmonis, efisien & efektif.
Ketatalaksanaan Pemerintahan di INDONESIA
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
PENGELOLA GUDANG.
PERTEMUAN IV TEORI ORGANISASI.
Materi Bab 5 Sistem Informasi
PENYELENGGARAAN DIKLAT
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
STRUKTUR ORGANISASI & DESKRIPSI PEKERJAAN
Pertemuan 11 DANA DEKONSENTRASI Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Gisely Vionalita SKM., M.Sc.
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN – KELAS H
Ketatalaksanaan Pemerintahan di INDONESIA
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Racana Soetan Koemala Pontas-Rasuna Said
AUDIT MANAJEMEN FUNGSI KEUANGAN
Prosedur Pelayanan Gambaran umum untuk karyawan tentang cara kerja (langkah,tata urutan kerja) yang harus dilakukan , yang dapat dipakai sebagai pegangan.
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Kelompok 2 : Regina Yogi Laraswati ( ) Rica Monica ( )
IV. PENGORGANISASIAN Utk menyusun kerangka pembagian kerja, tugas, wewenang, tanggung jawab sehingga tercipta kerjasama yg kompak, harmonis, efisien &
ENDRI SANOPAKA, S.Sos STISIPOL RAJA HAJI
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom
SOSIALISASI PERBUP NO. 34 TH
PENDELEGASIAN TUGAS DALAM PEMBERIAN ASUHAN KEPERAWATAN
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
MANAJEMEN DAN BISNIS Pengorganisasian dan Struktur Organisasi
STIESS BATANG PERTEMUAN KE 10
PERTEMUAN 5 Pengorganisasian
KONSEP DASAR ORGANISASI KESEHATAN
2 YUNITA SURYANI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
Koordinasi manajemen A. Pengertian dan pentingnya koordinasi menurut para ahli: G.R Terry :Koordinasi adalah suatu usaha yang sikron dan teratur untuk.
Organisasi.
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Ketatalaksanaan Pemerintahan di INDONESIA
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah.
 Suatu wadah perlengkapan di masyarakat yang dibikin oleh orang-orang dengan tujuan dapat memperoleh efisiensi kerja tertentu yang sebesar-besarnya.
Oleh : Susi Hardjati Materi 2. Sistem Kantor 1.Konsep Sistem 2.Urgensi Sistem Kantor 3.Pengertian Sistem Kantor 4.Karakteristik Sistem Kantor 5.Tujuan.
Transcript presentasi:

Asas-asas Pokok Pengorganisasian Aparatur Pemerintahan bahan 8 / SANRI / herwanparwiyanto Asas-asas Pokok Pengorganisasian Aparatur Pemerintahan Bahan 8 Sistem Administrasi Negara RI http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Asas-asas Pokok Dalam penyusunan Aparatur Pemerintah, dipergunakan asas-asas pokok pengorganisasian, dengan tujuan agar dapat dicapai suatu Aparatur Pemerintah yang efisien dan efektif. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

1. Asas Pembagian Tugas Tugas-tugas pemerintah sangat perlu dibagi habis kedalam tugas-tugas Departemen/LPND (Kementerian), dan lembaga lainnya; sehingga dalam hal ini akan dapat dijamin adanya suatu instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Sesuai dengan asas ini maka perlu adanya suatu perumusan tugas yang jelas, sehingga akan dapat dicegah terjadinya duplikasi, benturan, dan kekaburan tugas pemerintahan. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

2. Asas Fungsionalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah; harus ada satu instansi yang secara fungsional bertanggung jawab atas suatu bidang substantif pemerintahan dan pembangunan. dalam penanganan suatu masalah dan dalam rangka mewujudkan koordinasi yang mantap antar kegiatan pemerintah, maka instansi fungsional berkewajiban untuk memprakarsai hal-hal yang bersifat solusi. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

3. Asas Koordinasi perlunya setiap instansi pemerintah untuk menyerasikan, memadukan, dan menyelaraskan baik dalam kegiatan, waktu, maupun perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pemrograman dan penganggaran, pengendalian serta pengawasan tugas dan fungsi yang diembannya, karena pada dasarnya pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan terutama tugas-tugas pembangunan harus ditangani secara multi fungsional. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

4. Asas Kesinambungan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan harus berjalan secara terus menerus sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan, tanpa tergantung kepada diri pejabat tertentu. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

5. Asas Akordion suatu organisasi dapat berkembang atau mengecil, hal ini disesuaikan dengan tuntutan tugas dan beban kerja dari organisasi yang bersangkutan. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

6. Asas Pendelegasian Wewenang Setiap pimpinan untuk dapat/mau melimpahkan sebagian dari tugas dan wewenangnya kepada pejabat bawahannya. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

7. Asas Keluwesan organisasi selalu dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan keadaan, sehingga dapat dihindarkan adanya kekakuan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

8. Asas Rentang Pengendalian dalam menentukan jumlah satuan organisasi atau orang yang dibawahi/dipimpin oleh seorang pejabat; diperhitungkan secara rasional http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

9. Asas Jalur dan Staf penyusunan organisasi, perlu dibedakan secara tegas antara satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi, dengan satuan organisasi yang melaksanakan tugas pembantuan. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

10. Asas Kejelasan dalam Pembaganan Organisasi pemerintah untuk menggambarkan susunan organisasinya, agar setiap pihak yang berkepentingan dapat segera memahami kedudukan dan hubungan dari setiap satuan organisasi http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

…terimakasih… http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id