PENINGKATAN KINERJA PEJABAT PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) Oleh
Disampaikan pada acara
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
SASARAN KERJA PEGAWAI.
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
DATA PRIBADI Nama : JUAHIR NIP :
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PEMBAHASAN JAFUNG ARSIPARIS ANTARA LAIN MELIPUTI:
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
ISU – ISU STRATEGIS MANAJEMEN ASN OLEH : Dra
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN (Persfektif Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang.
SIMULASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Manajemen Umum Kepegawaian
SOSIALISASI SERTIFIKASI DOSEN
PERAN KEMENDIKBUD DALAM PEMBINAAN
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
PENILAIAN KINERJA GURU
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
100.
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
SIMULASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN.
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
BEBERAPA POKOK PERUBAHAN
TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ARSIPARIS
PENYUSUNAN KEBUTUHAN (FORMASI) PNS PEMDA DIY TAHUN 2018
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
(PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)
Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA STRATEGI PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI SERTA PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
Contoh penyusunan skp.
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
PP 49 TAHUN 2018 MANAJEMEN PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) Batam, 9 September 2019.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

PENINGKATAN KINERJA PEJABAT PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN Tatang Suratman, SPd, MSi Kasubdit Jabatan ASN Bidang Kesra Tahun 2017

Prinsip Dasar Manajemen ASN Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang mendasarkan pada kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar serta objektivitas.

Struktur Pangkat dan jabatan Implementasi Sistem Merit Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Struktur Pangkat dan jabatan Pengadaan (Rekruitment) Kualifikasi (standar, kerangka nasional Penggajian dan Tunjangan Suksesi/talent poll Sistem Karier Pola karier Pengemba ngan karier Promosi Mutasi Kompetensi (standar, model, penilaian, umpan balik, dan sertifikasi) Jaminan Pensiun dan Hari Tua Inte gritas dan Morallitas Perlindungan Kinerja (standar, penilaian) Pengembangan Kompetensi Penghargaan Simpeg ASN Pengawasan Disiplin Pemberhentian

Kinerja Wikipedia: Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja" yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti “hasil kerja”. Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67): Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Tujuan Penetapan Jabatan Fungsional Peningkatan Produktivitas Kerja PNS Peningkatan Produktivitas Unit kerja Peningkatan Karier PNS Peningkatan Profesionalisme PNS

Penempatan - Kompetensi Peningkatan Kinerja Tanggung Jawab Analisis Jabatan Komposisi Formasi PTP Penempatan - Kompetensi Analisis Kebutuhan Analisis beban Kerja Menyebabkan al: Terjadinya kekurangan atau kelebihan PNS Rendahnya kinerja PNS tidak produktif

Pembinaan Jabatan Fungsonal Pembinaan Karier ----menuju puncak jabatan dan pangkat tertinggi. Pembinaan Profesi ----- meningkatkan kompetensi ---demi mewujudkan sosok pejabat fungsional yang profesional dan mandiri. Pembinaan Budaya Kerja -----agar kinerja pejabat fungsional menjadi lebih efektif dan efesien. Pembinaan Kode Etik -----dalam rangka membentuk perilaku yang profesional dan bermartabat. Pembinaan Disiplin ----- untuk meningkatkan produktifitas kerja dan efisien waktu. Pembinaan Sistem Administrasi, ---guna menciptakan tertib administrasi dalam pembinaan dan pengembangan karier jabatan fungsional.

Tugas Instansi Pembinaan Menyusun pedoman kebutuhan dan menetapkan kebutuhan Menyusunstandar kompetensi Menyusun petunjuk teknis Menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman pengembangan Menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Menyusun kebutuhan pelatihan Menyusun kurikulum pelatihan Membina dan menyelenggarakan pelatihan

Menyelenggarakan Uji Kompetensi Melakukan Sosialisasi Mengembangkan Sistem Informasi Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas jabatan Memfasilitasi Pembentukan Organisasi Profesi Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Kode Etik Profesi dan Kode Perilaku Melakukan Akreditasi Pelatihan, Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Penilaian Kinerja/Prestasi Kerja Atasan Langsung Berisi PAK tiap tahun SKP Perilaku Kerja Penilaian Prestasi Kerja Pertim bangan DUPAK Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (PAK) Bahan pertimbangan dalam Penilai Kinerja PTP Tim Penilai Kinerja Bukti Fisik PAK Kumulatif

Penilaian Angka Kredit Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

T e r i m a k s h SEMOGA BERMANFAAT