Masykurudin Hafidz, JPPR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG DEMOKRATIS
Advertisements

P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.
POTENSI KERAWANAN PEMILU
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Akuntabilitas Politik, Membangun Demokrasi Lokal
BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014
Divisi pengawasan bawaslu ri
Assalamualaikum….
MEKANISME KERJA DAN PELAPORAN RELAWAN KELOMPOK KERJA NASIONAL (POKJANAS) GERAKAN SEJUTA RELAWAN PENGAWAS PEMILU 2014.
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
Mempersiapkan Kandidat Perempuan di Pemilu 2009
STRATEGI PENGAWASAN PEMILU
KARAKTERISTIK PEMILIHAN UMUM DI AMERIKA SERIKAT
Dana Kampanye Pemilukada
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
Hasil Survey Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu
MASUKAN/TANGGAPAN ATAS
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
Pengawasan Dana Politik
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
PEMETAAN PERMASALAHAN DANA KAMPANYE PILKADA TAHUN 2017
PELAPORAN DANA KAMPANYE
PAPARAN STAF AHLI MENDAGRI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
Penguatan Posisi Tawar Rakyat dalam Pemilu
TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
Yang Plus-Plus dan yang Minus-Minus di Revisi UU Pilkada
PENGELOLAAN KEAMANAN BASIS DATA
UJIAN TENGAH SEMESTER Mata Kuliah : Sistem Kepartaian dan Pemilu
SISTEM PEMILU.
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
BENTUK KEPATUHAN TERHADAP UU PARPOL DAN UU PEMILU
KPU Provinsi Jawa Tengah
PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU 2019
DIVISI HUKUM DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU BAWASLU PROVINSI JATENG
KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
ADMINISTRASI KEUANGAN XI ADMINISTRASI PERKANTORAN.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
Penanganan Perkara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR, BUPATI & WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA.
PARTISIPASI MASYARAKAT & HAK WARGA NEGARA DALAM PEMILU
Sekitar UU Kepemiluan 17 Pebruari 2013 Fakultas Hukum, UI Kevin Evans
PENGAWASAN PARTISIPATIF
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
HASRUDIN, S.Pd KETUA / KOORDIV PENCEGAHAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PANWASLU KAB. KONAWE SELATAN.
MUNSIR SALAM KOORDIV PENGAWASAN DAN HUBAL BAWASLU PROVINSI SULTRA Disampaikan pada Kegiatan RAKERNIS PENINGKATAN SDM BAWASLU KAB/KOTA dan PANWASCAM GELOMBANG.
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
PENGAWASAN PRA MASA KAMPANYE PEMILU 2019
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA M. Amir Nashiruddin BAWASLU DIY.
EVALUASI PENANGANAN DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
LAPORAN KINERJA HASIL PENGAWASAN PEMILU 2019
Transcript presentasi:

Masykurudin Hafidz, JPPR PENGAWASAN DANA POLITIK DALAM PEMILU Masykurudin Hafidz, JPPR

Sirkulasi Politik Transaksional DANA SEBAGAI BASIS KEMENANGAN SOLIDITAS PARTAI POLITIK KURANG KAMPANYE TRANSAKSIONAL KOMPETISI TIDAK IMBANG HASIL PEMILU YANG KORUPTIF

Apa yang harus dicegah? MENGIKTUI KEINGIN PENYUMBANG PENGGUNAAN SUMBERDAYA PEMERINTAH POLITIK UANG

Apa yang perlu dirubah? KONTROL PEMILIH KONTROL PENYUMBANG BESAR TRANSAKSIONAL POLITIK POLITIK TRANSAKSIONAL KONTROL PEMILIH KONTROL PENYUMBANG BESAR KAMPANYE ORGANISASI KAMPANYE INDIVIDUAL REPRESENTATIF ELITIS

Bagaimana mengaturnya? Kesatuan Dana Kampanye dan Dana Politik Pembatasan Sumbangan dan Belanja Menguatkan fungsi rekening, mengurangi dana cash. Pelaporan Periodik-Integratif (Parpol, Calon) Audit investigatif dan partisipatif

Bagaimana mengawasinya? Kekhususan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan dana politik dan Pemilu (mengawasi, memeriksa, meng-audit, mengeluarkan rekomendasi). Gerakan masyarakat pemilih untuk melakukan pemantauan dari yang “menyalahi aturan” ditambah dengan “menghitung pembiayaan”