KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Advertisements

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
MENYIKAPI PENGADUAN DAN MENANGANI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Disampaikan Siti Roswati Handayani, SH., MPA. Yogyakarta, 17 Juni 2013.
UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
Oleh: MARTAN KISWOTO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tata.
M O N E V Hasil Pemeringkatan Badan Publik Surabaya, 19 Nopember 2013 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
Daftar Informasi Publik & Informasi Yang Dikecualikan
1. Calon Penggugat/Pemohon atau kuasanya datang menghadap Petugas meja I dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan 6 rangkap. Jika calon Penggugat/Pemohon.
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
Prosedur Beracara Arbitrase
FILOSOFI DAN POKOK POKOK UU KIP
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ADMINISTRASI PPID DAN ATASAN PPID.
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN DAN TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK MENURUT PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010.
Oleh : Dr. Tjahjanulin Domai, MS
Dialog Publik dengan Komisi Informasi Pusat Bogor, 1 Mei 2012 IMPLEMENTASI UU NO 14/2008 TENTANG KIP DI KEMENKO KESRA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN.
SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XII) PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL copyright by Elok Hikmawati.
PERTEMUAN #2 HAK DAN KEWAJIBAN WP
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
Surat Keterangan Keimigrasian
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMasi publik
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK Depok, 5 Nopember.
PERTEMUAN #7 MELAYANI PROSES PEMERIKSAAN
SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK POLITEKNIK ATI PADANG
Disampaikan oleh : H. DADANG ISKANDAR, SKM.,MKM
Komisi Informasi Provinsi/kab/kota Laporan Perkembangan
ASPEK HUKUM DAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN HKI
SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Federasi Serikat Buruh
Oleh : Ketty Tri Setyorini
HUKUM ACARA PHPU (berdasarkan UU MK dan Peraturan MK)
Materi 10.
Beberapa Masalah Eksekusi Putusan Komisi Informasi
KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK DALAM PEMERIKSAAN
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
SENGKETA PAJAK.
SIMULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
DIVISI HUKUM DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU BAWASLU PROVINSI JATENG
Wewenang Pemeriksaan :
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
Hak dan Kewajiban Pajak
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
Pertemuan 4 pemeriksaan lapangan
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
Pertemuan 3 Pemeriksaan Kantor.
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT.
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
-- STANDAR OPORASIONAL PROSEDUR ---
PPID KOTA MADIUN JL. PAHLAWAN NO.37 KOTA MADIUN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PENGUATAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI PUBLIK
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PUBLIK
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
STRATEGI MEMPERCEPAT KETERBUKAAN INFORMASI
DISUSUN OLEH RAVINA PUTRI INDRA SIREGAR TEKS PROSEDUR.
Transcript presentasi:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR Jl. Loader No. 7 Bogor, Telp/Fax. (0251) 846269, www.kpu-bogorkota.go.id Prosedur Pelayanan Informasi Prosedur Pelayanan Publik

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR Jl. Loader No. 7 Bogor, Telp/Fax. (0251) 846269, www.kpu-bogorkota.go.id 1 Cara Pengajuan Permohonan Informasi Publik Datang Langsung Ke Kantor KPU Kota Bogor, Jl. Loader No.7 Bogor Prosedur Pelayanan Disampaikan melalui Surat Ke Kantor KPU Kota Bogor, Jl. Loader No.7 Bogor Disampaikan melalui Surat Elektronik (e-mail) Disampaikan melalui Telepon Ke Nomor : (0251) 8362669

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR Jl. Loader No. 7 Bogor, Telp/Fax. (0251) 846269, www.kpu-bogorkota.go.id 2 Saya ingin informasi Perolehan Suara Parpol Saya Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek, jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan. Prosedur Pelayanan 3 Petugas Pelayanan Informasi (PPI) mencatat identitas pemohon dan infromasi yang diminta oleh Pemohon Informasi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR Jl. Loader No. 7 Bogor, Telp/Fax. (0251) 846269, www.kpu-bogorkota.go.id 4 Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada PPI bahwa ia telah melakukan permintaan infromasi, serta nomor pendaftaran permintaan. Prosedur Pelayanan 5 PPI menyampaikan Permohonan Informasi Publik kepada PPID, jangka waktu pemberian informasi paling lama 10 hari kerja, dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR Jl. Loader No. 7 Bogor, Telp/Fax. (0251) 846269, www.kpu-bogorkota.go.id Apabila Informasi yang diminta bersifat terbuka PPID memberikan informasi yang diminta, dan meminta pemohon untuk menandatangani Tanda Bukti Penyerahan Informasi. 6 Prosedur Pelayanan SELESAI 7 Apabila Informasi yang diminta Bersifat Tertutup, PPID meneruskan kepada atasan PPID. Atasan PPID menyiapkan jawaban dengan menggunakan formulir “Penolakan Permohonan Informasi Publik” untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR Jl. Loader No. 7 Bogor, Telp/Fax. (0251) 846269, www.kpu-bogorkota.go.id A Pemohon yang tidak puas atas penolakan pemberian informasi dapat mengajukan keberatan secara langsung dengan mengisi formulir “Keberatan atas Pelayanan Informasi”. PPI mencatat pada “Buku Register Keberatan”. Prosedur Pelayanan Keberatan disampaikan kepada PPID. PPID meneruskan laporan keberatan kepada Atasan PPID. Atasan PPID memberikan putusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. B

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR Jl. Loader No. 7 Bogor, Telp/Fax. (0251) 846269, www.kpu-bogorkota.go.id C SELESAI Prosedur Pelayanan Apabila Atasan PPID menguatkan putusan bawahannya, maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/tanggapan tersebut. Jika Pemohon yang mengajukan keberatan atas pelayanan informasi merasa puas atas Putusan Atasan PPID.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR Jl. Loader No. 7 Bogor, Telp/Fax. (0251) 846269, www.kpu-bogorkota.go.id D TIDAK PUAS Jika Pengaju keberatan atas pelayanan informasi tidak puas atas Putusan Atasan PPID. Sengketa dapat dilanjutkan melalui Komisi Informasi Prosedur Pelayanan E Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak siterimanya keputusan/ tanggapan tertulis dari Atasan PPID.