Dasar hukum pemasyarakatan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
Advertisements

SUMBER HUKUM KEPEGAWAIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE :
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PRAKTIK KEPERAWATAN.
HUKUM PUBLIK & HUKUM PRIVAT
PENOLOGI.
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:
Focal Point Produk Hukum
KERANGKA HISTORIS PEMBENTUKAN UU NO
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DI PENGADILAN
Hukum Sanksi Tim Pengajar Hukum Sanksi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI
PETA BISNIS PROSES DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Lembaga Pemasyarakatan Anak
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENGUATAN SUBSTANSI PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH Oleh: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Disampaikan pada: Rapat.
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT UU No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA
PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Tim Pengajar Hukum Sanksi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
KAMPUS FHUI 21 FEBRUARI 2004 Pelatihan, Simulasi dan Penyuluhan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual dalam Keluarga Maupun Lingkungan Sekitar.
(Hakim Agung Kamar Perdata Agama)
- Drh. Meirina Ernawati M.kes -
PRAKTIK KEPERAWATAN.
PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA
HUBUNGAN INDUSTRIAL GIOFEDI RAUF, SH.,MH..
Sumber-sumber hukum PTUN
DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR
ETIKA & HUKUM JASA KONSTRUKSI Hukum (negara modern) = peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara, perjanjian dan hakim. Konstitusi/UUD.
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
Peradilan Administrasi Pajak
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PEMBUATAN LITMAS PRA ADJUDIKASI dan ADJUDIKASI Disampaikan oleh : Drs
HAK-HAK ANAK.
PERATURAN PERUSAHAAN PENGERTIAN :
XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI
Sosialisasi materi diklat sertifikasi hakim anak dalam SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Oleh: nartilona rangkasbitung, 4 oktober 2017.
DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Nama kelompok : Erni Nur Shofiyah ( )
Alasan mengajukan gugatan
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
Konsep Pemidanaan Anak Dalam RKUHP
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
MENGENAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
Sistem Peradilan Anak di Indonesia
- Drh. Meirina Ernawati M.kes -
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)
Fungsi pengadilan agama
Penguatan alternatif pemidanaan untuk mencapai keadilan restoratif
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Undang Undang Perlindungan Konsumen UURI No
- Drh. Meirina Ernawati M.kes -
Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. FISIP UI/ FH-UI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA Di sampaikan pada: Kegiatan Pelatihan Teknis Kapasitas Kelembagaan bagi Perangkat.
KEMENTERIAN KESEHATAN
HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK). 1.. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 2.. Memperoleh informasi tentang.
Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalan Sistem Peradilan Pidana Dr. Kaharuddin Syah Dosen Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Palu.
Data diri Nama : Izzudin Arsalan Alamat : puncel dukuhseti pati
Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
Asas Peradilan Pidana Pertemuan 2.
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Transcript presentasi:

Dasar hukum pemasyarakatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang RI No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak PP.RI. No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan PP. RI. No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan PP. Ri. No.57 Tahun 1999 Tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan PP.RI No.58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Tangggungjawab Perawatan Tahanan. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Nomenklatur Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01.PK.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Masyarakat. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PK.03.02 Tahun 2001 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI. No. E-39. PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan Petuynjuk Teknis Menteri Kehakiman RI No. E.40.PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan