MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
Advertisements

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LANGKAH LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Verifikasi LPJ Bendahara (Berdasarkan PER-3/PB/2014)
Pokok-Pokok Pelaksanaan Anggaran
Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIPA BLU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2015
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Aplikasi Pembukuan Bendahara
RAPAT KOORDINASI TRIPARTID
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Latihan soal akuntansi 2015
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
BOS AKUN 52 MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU UNPAD TAHUN ANGGARAN 2016
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
PENGELOLAAN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
Perpajakan Akhir Tahun 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
BENDAHARA PENGELUARAN
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Perbendaharaan Negara
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Direktorat Pelaksanaan Anggaran 26 Februari 2019
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
Direktorat Pelaksanaan Anggaran 27 Juni 2019
Transcript presentasi:

MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017

MEKANISME PEMBAYARAN SPM Uang Persediaan (UP) Uang Muka Kerja Maksimal 20% dari total pagu SPM Ganti Uang Persediaan (GUP) Pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran UP (pertanggungjawaban max 1bln setelah UP/minimal 50%) SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) Uang muka untuk kebutuhan yang mendesak dlm 1 bln melebihi pagu UP yg diberikan SPM Langsung (LS) Pembayaran tagihan kepada penerima hak / Bendahara Pengeluaran

SYARAT PENGAJUAN PENCAIRAN No Uraian UP GUP LS TUP 1 Surat Perintah Membayar (SPM) √ 2 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 3 Rincian Penggunaan UP/TUP 4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 6 Laporan Pengawasan Anggaran 7 Laporan Kas 8 Lampiran Pajak 9 Rekap Penerimaan & Penyetoran Pajak & Bukti Setor Pajak (SSP) 10 Arsip Data Komputer (ADK)

PAGU ANGGARAN LPPM No Kode Output MAK Uraian PAGU 1 5742.002 Penelitian 525119 Belanja Barang & Jasa BLU Lainnya Rp. 40.724.600.000 2 5742.003 Pengabdian Masyarakat Rp. 4.000.000.000 3 5742.005 Sarana & Prasarana Pendukung Perkantoran 537112 Belanja Modal Peralatan & Mesin Rp. 198.500.000 4 5742.994 Layanan Perkantoran 525112 Belanja Barang Rp. 416.400.000 525113 Belanja Jasa Rp. 44.000.000 525114 Belanja Pemeliharaan Rp. 69.000.000 525115 Belanja Perjalanan Rp. 327.500.000 Rp. 2.620.000.000 TOTAL Rp. 48.400.000.000

FORMAT SPM

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA YANG BAIK