AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Konsep Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang dalam proses untuk menjadi sebuah disiplin ilmu. Istilah ”sektor publik” memiliki pengertian yang beragam akibat dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang memiliki aktivitas berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan layanan publikn dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Konsep Akuntansi Sektor Publik Menurut American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993), akuntansi sektor publik mempunyai tujuan, antara lain: Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efsien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control). Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

Konsep Akuntansi Sektor Publik Tiga hal pokok terkait dengan Akuntansi Sektor Publik: Penyediaan Informasi Pengendalian Manajemen Akuntabilitas

Konsep Akuntansi Sektor Publik Informasi akuntansi berguna untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses penganggaran. Untuk melakukan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan informasi akuntansi tertama untuk menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja. Informasi akuntansi memiliki peran utama dalam menentukan indikator kinerja sektor publik.

Konsep Good Governance Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan defnisi governance sebagai ”the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara.

Konsep Good Governance UNDP mendefnisikan karakteristik dari Good Governance sebagai berikut: Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Rule of Law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh yang membutuhkan. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Consensuss orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Eficiency & efefctiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efsien) dan guna berhasil guna (efektif) Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Konsep Value for Money Ekonomi Ekonomi Efisiensi Efektivitas Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: Ekonomi Efisiensi Efektivitas Ekonomi Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Konsep Value for Money Efisiensi Efektivitas Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standard kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Konsep Value for Money Equity Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money, namun beberapa sumber berpendapat bahwa ke tiga elemen saja belum cukup.Perlu ditambah dua elemen lain yaitu : Kesempatan sosial yang sama untuk memperoleh pelayanan publik. Pemerataan/kesetaraan penggunaan dana publik dilakukan secara merata Equity Equality

Konsep Value for Money Manfaat Implementasi Konsep Value for Money: Meningkatan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran; Meningkatkan mutu pelayanan publik; Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunan input; Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntanbilitas public. Tujuan yang dikehendaki terkait pelaksanaan Value for Money: ekonomi : hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya Efisiensi : Berdaya guna dalam penggunaan sumber daya Efektivitas : berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Equity : Keadilan dalam mendapatkan pelayanan publik. Equality : Kesetaran dalam penggunaan sumber daya.

Perbedaan dan Persamaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Swasta Tujuan Organisasi Tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi sector public berbeda dengan sector swasta. Perbedaan yang meninjol adalah tujuan untuk memperoleh laba. Pada sector swasta, usaha mencapai laba atau profit maksimum dimaksimumkan sedangkan pada sector public, bukan hanya untuk mencapai keuntungan semata namun juga dalam rangka penyediaan pelayanan public seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, transportasi missal dan lain sebagainya.

Sumber Pembiayaan Perbedaan sector public dengan sector swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau struktur pembiayaaan. Pola Pertanggungjawaban Manajemen pada sector swasta bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sector public manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan oleh organisasi sector public dalam rangka pemberian pelayanan public berasal dari masyarakat. Struktur Organisasi Secara kelembagaan, organisasi sector public juga berbeda dengan sector swasta. Struktur organisasi pada sector public bersifat birokratis, kaku dan hirarki, sedangkan struktur organisasi pada sector swasta lebih fleksibel.

Karakteristik anggaran dan Stakeholder Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sector public rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukanlah suatu rahasia Negara. Beda dengan di swasta, dimana anggaran pada sector swasta bersigat tertutup dan merupakan rahasia perusahaan. System akuntansi yang digunakan System akuntansi yang biasa digunakan pada sector swasta adalah akuntansi berbasis akrual (accrual accounting) sedangkan pada sector public lebih banyak menggunakan system akuntansi berbasis kas (cash accounting).

Persamaan Kedua sector, baik sector public maupun sector swasta merupakan bagian integral dari system ekonomi, di suatu Negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Keduanya menghadapi masalahn yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga baik sector public maupun sector swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis , efisien dan efektif. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sector. Kedua sector tersebut membutuhkan informasi yang handal, relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian).

Pada beberapa hal, kedua sector menghasilkan produk yang sama, seperti sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. Kedua sector terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.