PENJAJAHAN GAYA BARU

Pemerintahan Jokowi – JK selama periode pemerintahannya memiliki ambisi yang besar untuk memberi peluang seluas-luasnya kepada investor asing untuk membangun sarana infrastruktur di Indonesia. Pola yang dipakai adalah Public Private Partnership, yaitu menyerahkan fungsi pemerintah kepada swasta dalam kurun waktu tertentu. Besarnya pengaruh asing di Indonesia juga tampak dalam berbagai undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang justru menyengsarakan rakyat dan menguntungkan para pemodal asing.

Pencabutan subsidi bbm bukti liberalisasi migas Pemerintah telah mencabut subsidi BBM seluruhnya, sehingga harga BBM mengikuti perkembangan harga pasar dunia. Siapakah yang diuntungkan? Ternyata yang diuntungkan pelaku bisnis migas Asing!

Tunduk pada FREEPORT, Bukti neo imperialisme Di tengah kisruh KPK-Polri, Pemerintah menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Freeport

BPJS memalak rakyat, liberalisasi layanan kesehatan BPJS sesungguhnya merupakan bagian dari Konsesus Washington dalam bentuk Program SAP (Structural Adjustment Program) yang diimplemetasikan dalam bentuk LoI antara IMF dan Pemerintahan Indonesia untuk mengatasi krisis. Namanya terdengar bagus, Jaminan Sosial Nasional, tetapi isinya ternyata hanya mengatur tentang asuransi sosial yang akan dikelola oleh BPJS. Artinya, itu adalah upaya privatisasi pelayanan sosial khususnya di bidang kesehatan.   BPJS memalak rakyat, liberalisasi layanan kesehatan

TARIF LISTRIK INDONESIA mahal, buah liberalisasi energi

Tingginya aborsi & pergaulan bebas, buah liberalisasi budaya Angka aborsi yang tiap tahun meningkat menunjukkan adanya kesalahan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat khususnya remaja

INTERVENSI ASING Pada pembuatan undang-undang Menurut anggota DPR, ada lebih dari 76 UU yang draft-nya dilakukan pihak asing, seperti UU Migas, UU PM, UU Kelistrikan, UU SDA, UU Perbankan dan sejenisnya Hasilnya, kekayaan alam milik rakyat dirampas oleh penjajah asing melalui berbagai UU privatisasi dan liberalisasi SDA.

Tidak Bisa Berharap kepada Penguasa Ruwaibidhah قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « سَيَأْتِى عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِى أَمْرِ الْعَامَّةِ ». Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan sedangkan orang yang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidhah berbicara.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud Ruwaibidhah?”. Beliau menjawab, “Orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas.” (HR. Ibnu Majah)

Perubahan Lebih Baik Tidak Akan Pernah Terjadi Selama Berpaling dari Syariah

Solusinya Hanya Kembali kepada Islam

U n d a n g a n Rapat & Pawai Akbar Bersama 150.000 Umat Islam berbagai latar belakang 30 Mei 2015