Pola Kerja dan Komunikasi Politik dengan Konstituen

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
AGUN GUNANDJAR SUDARSA Ketua Komisi II DPR RI. UU No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah Akan direvisi dengan inisiatif/ diusulkan Pemerintah menjadi 3 RUU,
Advertisements

BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
PERAN DPR DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
Sesi 2 a: Kepemimpinan Madrasah
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN DPR & DPD
POKOK-POKOK PIKIRAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD BADAN LEGISLASI 2010.
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
Pendidikan Kewarganegaraan
DIALOG NASIONAL: e-Voting Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
METODE PENULISAN ILMIAH PERTEMUAN 2: PENDAHULUAN
MPR, DPR dan DPRD Fitra Arsil.
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Rekayasa Sistem Pemilu untuk Penguatan Demokrasi Indonesia
Kelompok 2 Nama anggota : Ajeng Bella P. (02) Amalia Utami (03)
Hukum acara MEMUTUS PENDAPAT DPR DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA OLEH Jazim Hamidi.
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
FUNGSI LEGISLASI DI INDONESIA
Farli Elnumeri, Presiden ISIPII
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI JAKARTA
Manajemen Strategi Pemenangan Pemilu
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU :
(Dana DIPA PNBP FMIPA Unnes)
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KONSTITUSI & RULE OF LAW
PERUNDANG –UNDANGAN NASIONAL
REMUNERASI 2016.
Oleh Dede Mariana Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran
Bahasa Indonesia Jadi Bahasa ASEAN?
DirektoratTeknologi & Sistem Informasi 10 Maret 2016
PASTI !!! merubah dan menjadi MASSA TETAP MASSA MENGAMBANG
a practical experience in political marketing
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
Komponen Anggaran Pilgub
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Perjuangan Mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan
Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila
Fungsi, Wewenang, dan Hak
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Macam Publikasi Ilmiah dan Angka Kreditnya
waktu sajian 90 menit (2 JP)
Sejarah Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945
suhardjono Pengembangan Diri 2. Publikasi Ilmiah
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
sebagai Pengembangan Profesi
Kelompok 1 Cahaya Mentari Herdina Budiono Ghanef Rayyan Hanisfy
Kronologis Penyelenggaran Pemda
Mahasiswa dan Pemilihan umum
DEMOKRASI DI INDONESIA
PRESENTASI HUKUM TATA NEGARA.
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
Aturan dan Larangan Kampanye
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45
LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945; MPR&DPR
LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945; DPR & DPD
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BAB VI Hakikat, Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran.
Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

Pola Kerja dan Komunikasi Politik dengan Konstituen Elnino From DPD Pola Kerja dan Komunikasi Politik dengan Konstituen

Elnino dilatari oleh citra : Terpilih dengan murni, sama sekali tanpa money politics. Dikenal sebagai caleg yang mendapat sumbangan dari para pemilihnya. Sewaktu kampanye, tercitrakan bukan sebagai orang kaya. Sewaktu kampanye, tercitrakan cerdas, muda dan berani. Sehingga harus bekerja untuk buktikan bahwa citra itu adalah fakta, bukan hanya sekedar citra.

Bagaimana Bekerja ? Dibantu oleh “Tim-9 Jaringan Sahabat Elnino”, yaitu tim “Ring-1” di masa kampanye. 100 % dari seluruh pendapatan di DPD (gaji + tunjangan) diserahkan ke Tim-9, Elnino setiap bulan propose untuk kebutuhan hidup dan operasional di Jakarta. Sisanya dipakai oleh Tim-9 untuk program-program kerakyatan dan program pencerahan. Tim-9 tidak digaji, sukarelawan murni. Dapat ‘uang rokok’ kalau jadi ketua panitia kegiatan. Program utama : “Pencerahan” dan “Kerakyatan”. Publikasi adalah tanggungjawab Tim-9  bukan untuk ria, tapi sebagai ‘laporan pertanggungjawaban’.

Tim-9

Program Pencerahan Tim-9 Tour dari desa ke desa, KAJIAN tentang Peradaban Islam, Indonesia dan Nilai Lokal Gorontalo. Tour ke organisasi-organisasi mahasiswa. Kegiatan rutin tahunan “Islamic Leadership Training”. Karya tulis / artikel di koran-koran lokal seputar budaya, politik dan Islam. Tour ke radio-radio untuk bicara tentang budaya, politik dan Islam. Di masa Reses DPD-RI, tim-9 mengikutkan Elnino untuk presentasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Program Kerakyatan Tim-9 Pemberian penghargaan dan insentif tambahan kepada 30 (tiga puluh) “guru pejuang” dan “tokoh desa” se- Provinsi Gorontalo. ( + sponsor)

Program Kerakyatan Tim-9 BMT  Pembiayaan (kredit) tanpa bunga. (skrg sdh 81 nasabah) BMT  “Bisnis Silaturahim” (50 anak)

Program Kerakyatan Tim-9 Usaha pengumpulan buku dari Jakarta untuk dibagikan di Gorontalo. (buku pelajaran sekolah, buku petani, nelayan, dll).

Bekerja Sebagai Anggota DPD (1) Jabatan di DPD Wakil Sekretaris Kelompok DPD di MPR (“fraksi DPD”). Wakil Koordinator Timja Opini Publik DPD RI. Anggota Komite 1 DPD RI : menangani Otoda, Pemda, Pilkada, Kepengawaian, dll. Inisiator dan Koordinator Parliamentary’s Group on MDGs DPD RI. Ketua Panja RUU Pemilukada DPD-RI.

Bekerja Sebagai Anggota DPD (2) Konsep yang diperjuangkan Amandemen UUD NRI 1945 secara komprehensif. Perubahan sistem otonomi daerah  titik berat di level provinsi untuk daerah- daerah tertentu.

Aksi penuntasan Century Gate Inisiator, deklarator dan terpilih sebagai Koordinator Parliamentary’s Group on MDGs DPD RI Menyerahkan aspirasi Gorontalo di Sidang Paripurna DPD-RI Membacakan Pandangan Umum dalam Sidang Paripurna DPD-RI

Pelatihan Staf Ahli DPR-DPD RI Dialog “Kepentingan Daerah vs. Kepentingan Nasional” Dialog Nasional tentang Otoda menurut Para Anggota DPD-RI Menyerahkan aspirasi Gorontalo Kepada Menhut RI usai RDPU

Komunikasi Politik Nomor Hape diketahui oleh semua konstituen. Laporan rutin via Harian “Radar Gorontalo”, setiap 3 bulan. Semua yang telah dilakukan sejak awal tetap dimasukkan dalam laporan. Khusus untuk “Laporan 1 Tahun di DPD”, dicetak dalam bentuk koran sebanyak 20 ribu eksemplar, untuk diedarkan oleh “Jaringan Sahabat Elnino” yang dimanage oleh Tim-9.

Terimakasih…