TIMELINE penyusunan RENSTRA-KLHS-RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah
TAHAPAN & MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
REVIEW PENYUSUNAN LPPD Bogor, 18 Maret 2015
Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang PROVINSI PAPUA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
S.I.P.P.D Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2016.
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014
PENGANGGARAN SANITASI
Universitas Negeri Semarang
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: Ir. Suprayitno, MA
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peran Provinsi dalam Pengelolaan Program PPSP
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
BPS KABUPATEN BULELENG
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
BENJAMIN SIBARANI, ST, MM DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
Pemerintah Kabupaten Buleleng
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Lulus Suprayetno, SH, MH. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jepara.
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah (Secara Umum) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

TIMELINE penyusunan RENSTRA-KLHS-RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jl. Pattimura No. 4 Jepara RPJMD KLHS RENSTRA TIMELINE penyusunan RENSTRA-KLHS-RPJMD EDY SUJATMIKO, S.Sos, MM, MH KEPALA BAPPEDA KAB. JEPARA Disampaikan dalam rangka “Sosialisasi Penyusunan Renstra PD se-Kabupaten Jepara” Jepara, 14 Juni 2017 prepared by m. taqiyyuddin, st, m.ec.dev

DASAR HUKUM PERENCANAAN & PENGANGGARAN 1 PERENCANAAN : UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah PP 08/2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008 PENGANGGARAN : UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006. prepared by m. taqiyyuddin. st.m.ec.dev Sumber: Bappenas, 2017 prepared by m. taqiyyuddin, st, m.ec.dev

URUSAN PEMERINTAHAN 2 Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga): Absolut, Konkuren, dan Pemerintahan Umum prepared by m. taqiyyuddin. st.m.ec.dev prepared by m. taqiyyuddin, st, m.ec.dev

PENDEKATAN PERENCANAAN DI JAWA TENGAH 3 Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Daerah meliputi: Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan prepared by m. taqiyyuddin. st.m.ec.dev Sumber: UU 23/2014 prepared by m. taqiyyuddin, st, m.ec.dev

POSISI RENSTRA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 4 UU No. 17 Tahun 2003 prepared by m. taqiyyuddin. st.m.ec.dev prepared by m. taqiyyuddin, st, m.ec.dev

TIMELINE PENYUSUNAN RENSTRA-KLHS-RPJMD 5 prepared by m. taqiyyuddin. st.m.ec.dev Sumber: UU 23/2014, PP46/2016, PMDN 54/2010 prepared by m. taqiyyuddin, st, m.ec.dev

TIMELINE menurut PERMENDAGRI 54/2010 & UU 23/2014 6 TIMELINE menurut PERMENDAGRI 54/2010 & UU 23/2014 prepared by m. taqiyyuddin. st.m.ec.dev Sumber: UU 23/2014, PP46/2016, PMDN 54/2010 prepared by m. taqiyyuddin, st, m.ec.dev

7 prepared by m. taqiyyuddin, st, m.ec.dev