TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Analisa Proses Bisnis Pemodelan Proses.
Advertisements

Modul Pengantar Akuntansi MODUL KE 6
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Kontinjensi dalam Pengurangan Risiko
PERENCANAAN DAN PEMBUATAN KEPUTUSAN
ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA
KELOMPOK I RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN ( MODEL UMUM ) RUDOLF ( ) ABD RAHMAN R ( ) ………………………………..
PRESENTASI MANAJEMEN STRATEGIS
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
STMIK AMIKOM PURWOKERTO 2012
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
BAB III KELOMPOK PROSES MANAJEMEN PROYEK
Management Adalah proses pencapaian tujuan dengan menggunakan sumberdaya dan bantuan orang lain dalam suatu wadah organisasi.
Best Practices on Regulatory Impact Analysis
MENDESKRIPSIKAN TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK (BERSIKAP MEMENTINGKAN KEPENTINGAN BANGSA DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN KELOMPOK)
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen
KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA
PENILAIAN KINERJA Nur Fachmi Budi.S,M.Psi.
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
MENINGKATKAN KAPASITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH bahan ajar ilmu pemerintahan UNIKOM.
Penganggaran Sektor Publik
Komunikasi Massa.
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BY: SRIYANTO.
PENYUSUNAN PROGRAM & PELAPORAN PENGAWASAN SEKOLAH
IMPLEMENTASI DAN PENGAWASAN STRATEGIK
AUDIT INTERNAL TM 5 PEKERJAAN LAPANGAN AUDITOR
BAB I PENDAHULUAN.
Manajemen Stratejik Sektor Publik
CAPACITY BUILDING MARTINA P. DIAH, S.AP, M.AP.
Proses Perencanaan Wilayah dan Kota
Studi Dalam Berorganisasi
Pertemuan ketiga APBN.
Pedoman Implementasi TK TI
GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN (GBPP) HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Politik
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Akuntansi Biaya dan Pengertian Biaya
Studi dalam Berorganisasi
Pemodelan Proses Bisnis by : Sol’s
Pengertian dan Proses Kebijakan Publik
Investasi Sektor Publik
KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK
Total Quality Management
KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA
KELOMPOK 10 AKUNTANSI MANAJEMEN 1. PUJI HANDAYANI
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Politik
DETERMINASI KEBIJAKAN ANGGARAN NEGARA INDONESIA
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK (K9 & K10)
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran pada era Ototomi daerah
Pengertian Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Akuntansi Biaya dan Pengertian Biaya
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Studi Dalam Berorganisasi
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
Analisis pemangku kepentingan untuk kebijakan kesehatan
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA Herwan Parwiyanto, S.Sos, M.Si
BELAJAR EFEKTIF.
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pengembangan Sistem Informasi Erliyan Redy Susanto.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK AMINUDDIN ILMAR

PENGERTIAN Kebijakan Publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak

Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak

kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan

kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal: pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak

TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK identifikasi permasalahan skala prioritas rancangan kebijakan pengesahan pelaksanaan/implementasi (melihat feed back) evaluasi / penilaian