REKOMENDASI RAKERDA FKUB PROV.SULUT Hotel aryaduta, 20 – 22 maret 2014 • Dengan senantiasa mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Kerja Daerah.

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
“Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga”
Konferensi Guru Indonesia FUNGSI & TANGGUNG JAWAB SEKOLAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.
Oleh : H. Suardi Abbas, SH, MH Ka.Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Raffles City Hotel, 03 juni 2013.
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
PERAN PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Disampaikan oleh: Hj. Suzanna Eddy Yusuf (Wakil Ketua I TP. PKK.
STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN DALAM PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA HUKUM DI BIDANG PERTAMBANGAN Oleh : DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH. Ketua.
Sosialisasi STIA BINA BANUA
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
Lembaga Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
KERANGKA HISTORIS PEMBENTUKAN UU NO
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
KEBIJAKAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG DI BIDANG PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ARSIP TAHUN 2017 Oleh: I PUTU KARIAMAN.
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Pemaparan Hasil FGD STANDAR PROSES
TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kewenangan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua.
MODEL MANAJEMEN DI SEKOLAH LABORATORIUM UPI
HASIL FGD STANDAR PENGELOLAAN WORKSHOP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PENGUATAN KOMITE INTERNSHIP DOKTER INDONESIA PROVINSI KALSEL
SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS PENULISAN DAN PENGISIAN BLANKO IJAZAH DAN SHUAMBN BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JATIM Sidoarjo,
Profil kh ahmad azhar basyir
Dr. FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH, S.IP., M.Si
Pengenalan Singkat Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
Nama lengkap: Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla Nama panggilan: Ucu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
Studi Islam 2 (Aqidah) Tahun Akademik 2015
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Untuk Melanjutkan Tekan ` Sekali Lagi Semoga Bermanfaat.
Institut Agama Islam Negeri Metro atau IAIN Metro merupakan merupakan Institusi Islam Negeri yang ada di Kota Metro, Provinsi Lampung. Pendirian IAIN Metro.
KBI 321 HUKUM EKONOMI SYARIAH ERNAWATI , SHI. MH. FAKULTAS HUKUM.
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA HINDU
OM SWASTYASTU Selamat Datang di Program Studi Pendidikan Agama Hindu
GAMBAR LANJUT UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PVB KALSEL Hotel Pesona, 26 Maret 2011.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
DIVISI HUKUM DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU BAWASLU PROVINSI JATENG
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
YAYASAN YANG DIDIRIKAN ASING
SISTEM OPERASI MANAJEMEN BAZNAS (SIMBA) DAN CITRA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT BAZNAS KAB. LUWU UTARA Oleh: Dodi Ilham.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KERUKUNAN BERAGAMA Oleh: Drs. H. Marjanis, M.Pd. (Kepala Kankemenag Kabupaten Pasaman Barat) Disampaikan.
SISTEM INFORMASI SIMPAN-PINJAM DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA – KOPERASI INSPEKSI PEDIDIKAN AGAMA ISLAM SUMEDANG PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI.
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945
Selayang Pandang Pengawasan SMA-SMK-PKLK Kalimantan Selatan Drs. Abdul Rivai, M.A.P. Koordinator Pengawas SMA-SMK-PKLK Disdikbudprov Kalsel.
BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ASN
PANEL 1 : Pengarah pemaparan
Rapat Kerja Kesehatan Nasiona, ICE BSD, 13 Februari 2019
Profil Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan
Prodi Pendikan Pancasila & Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 2019.