KEPUTUSAN PENGURUS INKOPPOL NOMOR KEP/03/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 Tentang Pembentukan Divisi Transportasi Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
Advertisements

Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
MANUAL UP DATE NUPTK/VERVAL ULANG NUPTK 2013
penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
Soal Flowchart.
Penghapusan Piutang Negara
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
Aspek Hukum (Yuridis) Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk Badan Usaha: 1. Perusahaan.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom
PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
KULIAH PENGANTAR BLOK CSL II
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. DELI SERDANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
BAHAN ARAHAN RAKORD DI PEMDA BANTUL TTG PELAYANAN DI SAMSAT BANTUL
Aspek Hukum.
Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri
SENTRALISASI DISTRIBUSI KJP
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
TATA CARA PENGISIAN FORMULIR REGISTRASI KEPABEANAN
PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA
KULIAH PENGANTAR BLOK CSL IV
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
Soal Flowchart.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN -1
ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI
L M I S Materi DFD.
ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
Kartu Tanda Anggota Nasional (KTAN) online
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
Rapat Dinas Senin, 06 Februari 2017
General Affair (Izin Usaha)
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
NOMOR IDENTITAS KEPABEANAn (N.I.K)
Asuransi Mikro “Asuransiku” untuk PT Pegadaian (Persero)
YAYASAN YANG DIDIRIKAN ASING
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
APLIKASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN ONLINE KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PROGRAM ASURANSI KESEHATAN BAGI KARYAWAN & TANGGUNGAN PT LINTAS GROUP
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
MATERI SOSIALISASI KLIM OTOMATIS
SImPel (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri)
Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Komisi Pemberantasan Korupsi
Aplikasi Gaji KPPN Terpusat
BARU : BAGI YANG TERDAFTAR SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA ( WNI ) :
PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS DISIPLIN
BUKU PANDUAN RFID DAN PERPARKIRAN
1. Formulir Permohonan 2. Persetujuan Suami/Istri 3. Keterangan Jaminan 4. Surat Kuasa Agunan 5. Surat Keterangan Ahli Waris 6. Surat Kuasa Menjual Agunan.
VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.
PAJAK BADAN. PPh Final PPh Pasal 4 ayat 2  PPh Final menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan pada wajib pajak.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Transcript presentasi:

KEPUTUSAN PENGURUS INKOPPOL NOMOR KEP/03/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 Tentang Pembentukan Divisi Transportasi Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

IZIN UNDANG – UNDANG GANGGUAN (UUG KANTOR) Nomor : 1544/26. 1A/31/-1

IZIN UNDANG – UNDANG GANGGUAN (UUG POOL) Nomor : 1545/26.1A/31/-1.751.2/2016 OBJECTIVE : Tambahan dari grab (Point pernyataan bersedia AUTO DEDUCTION)

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA SK GUB Nomor:1102/6. 15/31/-1. 751 OBJECTIVE : EFICIENT, CEPAT, CLOSING

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA SK GUB Nomor:1102/6. 15/31/-1. 751

SK DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA Nomor : SK.202/AJ.202/DJPD/3160001 TAHUN 2017 Jam kerja di HO 9.00 s/d 17.00 Cek File kemarin yang di submit oleh team frontliner, kemudian input ke sistem database. Target waktu max.4jam untuk 50 aplikasi. (09.00 s/d 14.00) Olah Data : Report / Summary Anggota Untuk Grab ( No. Nama. No.Anggota, No.KTP, No HP, Email) Authority : Chack by Accounting, Approved by Bendahara, Email to grab CC Wakadiv Untuk Cetak KTA (SDA + Foto) Authority : Chack by SPV, Approved by Biro Umum. Report / Update anggota Update Jumlah anggota (Daily, In Total, base on Outlet and Regional) Update Cash In(Daily, In Total, base on Outlet and Regional) Email to : Wakadiv, Biro Pengembangan Usaha, Biro Marketing, Bendahara, Sekretaris. Screening & Menerima kelengkapan dokumen (FC KTP, KK, SIM A, SKCK, STNK) dari anggota yang mengambil KTA Serah terima kartu anggota (buat daftar tanda terima : No. Date, No Anggota, Nama, Paraf) Filling Hard Copy and logbook

SK DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA Nomor : SK.203/AJ.202/DJPD/3160001 TAHUN 2017 ----- Meeting Notes (8/22/16 11:23) ----- semua anggota DIVTRO INKOPPOL

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA SK DIRJENHUBDAT Nomor : SK.203/AJ.202/DJPD/3160001 TAHUN 2017 Untuk EKTERNAL KITA TIDAK MENGCOVER MASALAH POINT NO.5 namun alangkah baiknya ada perlindungan saat terjadi proses criminal terhadap anggota yg dilakukan pada saat penarikan mobil tsb

KARTU PENGAWASAN Nomor : SK. 203/AJ KARTU PENGAWASAN Nomor : SK.203/AJ.202/DJPD/3160001 TAHUN 2017 UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN KENDARAAN SEWA Tidak berlaku untuk pelanggaran lalulintas (parkir sembarangan dll)

KARTU PENGAWASAN Nomor : SK. 203/AJ KARTU PENGAWASAN Nomor : SK.203/AJ.202/DJPD/3160001 TAHUN 2017 UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN KENDARAAN SEWA

KARTU PENGAWASAN Nomor : SK. 203/AJ KARTU PENGAWASAN Nomor : SK.203/AJ.202/DJPD/3160001 TAHUN 2017 UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN KENDARAAN SEWA

KARTU PENGAWASAN Nomor : SK. 203/AJ KARTU PENGAWASAN Nomor : SK.203/AJ.202/DJPD/3160001 TAHUN 2017 UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN KENDARAAN SEWA Biaya terkait dengan emergency sakit dan kriminal menjadi tanggungan pribadi.

KARTU PENGAWASAN Nomor : SK. 203/AJ KARTU PENGAWASAN Nomor : SK.203/AJ.202/DJPD/3160001 TAHUN 2017 UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN KENDARAAN SEWA Biaya terkait dengan emergency sakit dan kriminal menjadi tanggungan pribadi.

SALAM SUKSES DIVTRO INKOPPOL JAYA