KEPUTUSAN PENGURUS INKOPPOL NOMOR KEP/03/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 Tentang Pembentukan Divisi Transportasi Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG

Advertisements

Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen

UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

UNTUK MENJADI BADAN HUKUM

MANUAL UP DATE NUPTK/VERVAL ULANG NUPTK 2013

penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat

Soal Flowchart.

Penghapusan Piutang Negara

Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I

Aspek Hukum (Yuridis) Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk Badan Usaha: 1. Perusahaan.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.

Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom

PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009

KULIAH PENGANTAR BLOK CSL II

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. DELI SERDANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BAHAN ARAHAN RAKORD DI PEMDA BANTUL TTG PELAYANAN DI SAMSAT BANTUL

Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri

SENTRALISASI DISTRIBUSI KJP

SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016

MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR REGISTRASI KEPABEANAN

PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA

KULIAH PENGANTAR BLOK CSL IV

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)

Soal Flowchart.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN -1

ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI

L M I S Materi DFD.

ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

Kartu Tanda Anggota Nasional (KTAN) online

MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI

ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI

SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.

Rapat Dinas Senin, 06 Februari 2017

General Affair (Izin Usaha)

UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013

NOMOR IDENTITAS KEPABEANAn (N.I.K)

Asuransi Mikro “Asuransiku” untuk PT Pegadaian (Persero)

YAYASAN YANG DIDIRIKAN ASING

MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI Disusun dan diajukan.

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

APLIKASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN ONLINE KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

PROGRAM ASURANSI KESEHATAN BAGI KARYAWAN & TANGGUNGAN PT LINTAS GROUP

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK

MATERI SOSIALISASI KLIM OTOMATIS

SImPel (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri)

Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Komisi Pemberantasan Korupsi

Aplikasi Gaji KPPN Terpusat

BARU : BAGI YANG TERDAFTAR SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA ( WNI ) :

PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS DISIPLIN

BUKU PANDUAN RFID DAN PERPARKIRAN

1. Formulir Permohonan 2. Persetujuan Suami/Istri 3. Keterangan Jaminan 4. Surat Kuasa Agunan 5. Surat Keterangan Ahli Waris 6. Surat Kuasa Menjual Agunan.

VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.

PAJAK BADAN. PPh Final PPh Pasal 4 ayat 2  PPh Final menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan pada wajib pajak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Transcript presentasi:

KEPUTUSAN PENGURUS INKOPPOL NOMOR KEP/03/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 Tentang Pembentukan Divisi Transportasi Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

IZIN UNDANG – UNDANG GANGGUAN (UUG KANTOR) Nomor : 1544/26. 1A/31/-1

IZIN UNDANG – UNDANG GANGGUAN (UUG POOL) Nomor : 1545/26.1A/31/-1.751.2/2016 OBJECTIVE : Tambahan dari grab (Point pernyataan bersedia AUTO DEDUCTION)

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA SK GUB Nomor:1102/6. 15/31/-1. 751 OBJECTIVE : EFICIENT, CEPAT, CLOSING

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA SK GUB Nomor:1102/6. 15/31/-1. 751

SK DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA Nomor : SK.202/AJ.202/DJPD/3160001 TAHUN 2017 Jam kerja di HO 9.00 s/d 17.00 Cek File kemarin yang di submit oleh team frontliner, kemudian input ke sistem database. Target waktu max.4jam untuk 50 aplikasi. (09.00 s/d 14.00) Olah Data : Report / Summary Anggota Untuk Grab ( No. Nama. No.Anggota, No.KTP, No HP, Email) Authority : Chack by Accounting, Approved by Bendahara, Email to grab CC Wakadiv Untuk Cetak KTA (SDA + Foto) Authority : Chack by SPV, Approved by Biro Umum. Report / Update anggota Update Jumlah anggota (Daily, In Total, base on Outlet and Regional) Update Cash In(Daily, In Total, base on Outlet and Regional) Email to : Wakadiv, Biro Pengembangan Usaha, Biro Marketing, Bendahara, Sekretaris. Screening & Menerima kelengkapan dokumen (FC KTP, KK, SIM A, SKCK, STNK) dari anggota yang mengambil KTA Serah terima kartu anggota (buat daftar tanda terima : No. Date, No Anggota, Nama, Paraf) Filling Hard Copy and logbook

SK DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA Nomor : SK.203/AJ.202/DJPD/3160001 TAHUN 2017 ----- Meeting Notes (8/22/16 11:23) ----- semua anggota DIVTRO INKOPPOL

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA SK DIRJENHUBDAT Nomor : SK.203/AJ.202/DJPD/3160001 TAHUN 2017 Untuk EKTERNAL KITA TIDAK MENGCOVER MASALAH POINT NO.5 namun alangkah baiknya ada perlindungan saat terjadi proses criminal terhadap anggota yg dilakukan pada saat penarikan mobil tsb

KARTU PENGAWASAN Nomor : SK. 203/AJ KARTU PENGAWASAN Nomor : SK.203/AJ.202/DJPD/3160001 TAHUN 2017 UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN KENDARAAN SEWA Tidak berlaku untuk pelanggaran lalulintas (parkir sembarangan dll)

KARTU PENGAWASAN Nomor : SK. 203/AJ KARTU PENGAWASAN Nomor : SK.203/AJ.202/DJPD/3160001 TAHUN 2017 UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN KENDARAAN SEWA

KARTU PENGAWASAN Nomor : SK. 203/AJ KARTU PENGAWASAN Nomor : SK.203/AJ.202/DJPD/3160001 TAHUN 2017 UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN KENDARAAN SEWA

KARTU PENGAWASAN Nomor : SK. 203/AJ KARTU PENGAWASAN Nomor : SK.203/AJ.202/DJPD/3160001 TAHUN 2017 UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN KENDARAAN SEWA Biaya terkait dengan emergency sakit dan kriminal menjadi tanggungan pribadi.

KARTU PENGAWASAN Nomor : SK. 203/AJ KARTU PENGAWASAN Nomor : SK.203/AJ.202/DJPD/3160001 TAHUN 2017 UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN KENDARAAN SEWA Biaya terkait dengan emergency sakit dan kriminal menjadi tanggungan pribadi.

SALAM SUKSES DIVTRO INKOPPOL JAYA