ETIKA & HUKUM JASA KONSTRUKSI Hukum (negara modern) = peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara, perjanjian dan hakim. Konstitusi/UUD.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Advertisements

ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN
KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional
PENGERTIAN HUKUM Menurut prof. Mr. L J Van Apeldoorn
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
HUKUM BISNIS Pendahuluan M-1 1Tony Soebijono. Hukum dan Masyarakat Manusia adalah mahluk Sosial Perlu diatur  Aturan Untuk mencapai tujuan bersama Tony.
Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional.
HUKUM BISNIS Pendahuluan M-1 1Tony Soebijono. Hukum dan Masyarakat Manusia adalah mahluk Sosial Perlu diatur  Aturan Untuk mencapai tujuan bersama Tony.
Sumber-Sumber Hukum Pokok Bahasan 3.
BISNIS DAN PERLINDUNGAN KOSUMEN. BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Masyarakat modern adalah masyarakat bisnis Pelaku bisnis beranggapan hanya bertanggung.
PENDAHULUAN SEJARAH PAJAK DI INDONESIA Sebelum Abad XV
NEGARA INDONESIA Indonesia adalah negara HUKUM (RECHTSSTAAT)
MASALAH ETIS SEPUTAR KONSUMEN
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
DEWI NURUL MUSJTARI FAKULTAS HUKUM UMY
HUKUM PAJAK PERPAJAKAN KELAS A KELOMPOK 4
PENGERTIAN Hak : kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu Kewajiban.
PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET A
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
HUKUM PERBANKAN INDONESIA
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
1 Pertemuan 1 TATA HUKUM INDONESIA Matakuliah: F0422 / Pengantar Hukum Perdata dan Dagang Tahun: 2005 Versi: Revisi 1.
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI I: PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Sistem Standardisasi Nasional dan PP No
MANAJEMEN KONSTRUKSI II KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
KONTRAK (PERJANJIAN) PENGERTIAN KONTRAK PASAL 1313 KUH PERDATA
NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
KELALAIAN MEDIK TUNTUTAN PIDANA ATAU PERDATA
Dasar hukum pemasyarakatan
HUBUNGAN INDUSTRIAL GIOFEDI RAUF, SH.,MH..
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH
PENGERTIAN HUKUM BISNIS
ETIKA BISNIS.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HAK - KEWAJIBAN.
12. ETIKA, KODE ETIK PROFESI DAN HUKUM
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI HP :
Peradilan Administrasi Pajak
PENYELESAIAN SENGKETA
METODOLOGI PENELITIAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
S U M B E R H U K U M.
Oleh Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
UTANG PAJAK.
HUKUM & PERADILAN NASIONAL
KODE ETIK PROFESI.
ETIKA PROFESI Oleh: W A R I D I.
Sanksi Perpajakan di Indonesia
UNDANG - UNDANG PAJAK BUMI & BANGUNAN
Materi Ke-12: PERATURAN DAERAH
Pertemuan 6 : KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Pertemuan 1 : PENGANTAR HUKUM PAJAK
FIERA INAYA MARTADIPUTRI TIARA DWI PUTRI
Reynandra Atari Jaya Natanael J Chen Chen Leong
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
KONSUMEN DALAM BISNIS GIOFEDI RAUF, SH.,MH..
HUKUM.
Perlindungan Konsumen
Materi Ke-12: PERATURAN DAERAH
STRUKTUR HUKUM PRANATA DI INDONESIA
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Kelompok 2 Kelas: 1PA06 Anissa Putri (NPM: )
Apa Bisnis itu? Kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa Bisnis adalah bagian integral dari masyarakat modern dan mempengaruhi.
Undang Undang Perlindungan Konsumen UURI No
PENGERTIAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN. Hukum dalam proyek Hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.
BAB I PENDAHULUAN Pengertian Hukum Pidana
ANATOMI KONTRAK To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own.
Transcript presentasi:

ETIKA & HUKUM JASA KONSTRUKSI Hukum (negara modern) = peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara, perjanjian dan hakim. Konstitusi/UUD Tap MPR UU PP Keppres Kepmen/Perda Cabang Ilmu Hukum Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Adm.Negara Hukum Internasional Spesialisasi bid. Hukum Hukum Lingkungan Hukum Asuransi Hukum Pajak Hukum Perburuhan dll Pengadilan: KUHAP http://www.mercubuana.ac.id

ETIKA & HUKUM LAPIS SISTEM KONTROL TINDAKAN (SANKSI) Pertama Nurani, Diri Sendiri Takut, Hukum alam sebab-akibat Kedua Masyarakat, Norma, Adat, dsb Malu, Sanksi2 sosial Ketiga Peraturan, UU, Dll Sanksi Hukuman (Badan, Denda, dsb) http://www.mercubuana.ac.id

HUKUM & PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI Hukum Perdata: Subyek perorangan/badan hukum, sebagian besar hal ttg perjanjian, prinsip hak dan kewajiban UU No. 8 Th 1999 – Perlindungan Konsumen UU No. 18 Th 1999 – Jasa Konstruksi Keppres No. 18 Th 2000 – Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah Penetapan pemenang/penunjukan SPK Syarat-syarat Umum Spesifikasi Teknis Gambar-gambar Kontrak Kontrak / Perjanjian http://www.mercubuana.ac.id

KONTRAK / PERJANJIAN Tanpa Klaim Puas Mulai Kontrak / Perjanjian Pek. (Niat Baik, Fair, dsb) Proses Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak Tlh Diatur Selesai Pekerjaan Selesai Klaim Kecewa http://www.mercubuana.ac.id