Restrukturisasi program

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PAUD DI MASYARAKAT Aam Kurnia, M.Pd
Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran II
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2014
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Rapat Koordinasi Deputi Bidang Perlindungan Anak
Data: karakteristik individu, sangat sulit diinterpretasikan karena jumlahnya sangat banyak dan beragam bentuknya [nominal, ordinal, interval] dan sifatnya.
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
Persentase anak tahun menurut provinsi dan kepemilikan akte kelahiran
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS DI LINGKUP PROGRAM KESMAS
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) TAHUN 2017
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Pemberdayaan.
PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER
Semester VII/Kelas A, B, C
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan.
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
Epidemi HIV/AIDS dan Biaya Kesehatan
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
RESTRUKTURISASI DAN PROGRAM
PERJANJIAN KINERJA.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KETERKAITAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DENGAN KESEHATAN
Layanan Publik Ramah Difabel: Inisiatif Membangun Kota Inklusi
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Polewali, Oktober 2017.
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?
Transcript presentasi:

Restrukturisasi program Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan

BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DEPUTI BIDANG KUALITAS TUMBUH KEMBANG ANAK Urusan kekerasan anak Urusan perdagangan anak Urusan masalah sosial anak Urusan hak sipil anak Urusan anak bermasalah dengan hukum Urusan pengasukan dan pengembangan anak Urusan kesehatan anak Urusan lingkungan anak Urusan partisipasi anak Urusan kelembagaan dan kemitraan

Deputi bidang perlindungan anak IMPACT INDIKATOR menurunnya tingkat kekerasan terhadap anak menurunnya perda­gangan anak meningkatnya perlindungan hak sipil anak meningkatnya perlindungan sosial anak terpenuhinya hak anak yang bermasalah dengan hukum Prevalensi kekerasan terhadap anak Menurunnya indisensi perdagangan anak Persentase anak yang mempunyai akte kelahiran kebijakan perlindungan sosial anak persentase anak bermasalah hukum yang dipenuhi hak-haknya hak-hak anak terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan yang relevan

Deputi bidang perlindungan anak OUTCOME INDIKATOR Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan anak dan pelaksanaannya   Jumlah kebijakan, program, kegiatan dan anggaran untuk perlindungan anak di tingkatnasional dan daerah Jumlah rekomendasi yang kebijakan dan pelaksanaannya Laporan pelaksanaan perlindungan anak

Deputi Bidang Kualitas Tumbuh Kembang Anak IMPACT INDIKATOR Menurunnya angka kematian dan kesakitan anak Meningkatnya partisipasi dan tingkat pendidikan anak Meningkatnya kualitas lingkungan untuk tumbuh kembang anak Meningkatnya dukungan dan kemitraan untuk tumbuh kembang anak Meningkatnya partisipasi anak dalam pembangunan Angka kematian Bayi dan Balita Menurunnya angka kurang gizi pada anak Menurunnya pemakaian NAPZA pada anak Meningkatnya Anak Usia Dini yang tercakup dalam Program Pengembangan Anak Usia Dini yang holistic dan integrative Meningkatnya angka partisipasi sekolah Menurunnya angka drop-out Index paritas gender di bidang pendidikan = 1 Terbangunnya sistem untuk partisipasi anak dalam pembangunan

Deputi Bidang Kualitas Tumbuh Kembang Anak OUTCOME INDIKATOR Meningkatnya jumlah kebijakan untuk peningkatan kualitas tumbuh kembang anak   Jumlah Kota/Kabupaten yang menerapkan Kota Layak Anak Jumlah kebijakan, program, kegiatan dan anggaran untuk peningkatan kualitas tumbuh kembang anak di tingkat nasional dan daerah Jumlah rekomendasi kebijakan untuk penningkatan kualitas tumbuh kembang anak dan pelaksanaannya Laporan pelaksanaan peningkatan kualitas tumbuh kembang anak

INDIKATOR KEBIJAKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN LAPORAN DATA JUMLAH KOTA LAYAK ANAK

INFORMASI INDIKATOR KINERJA NO INFORMASI INDIKATOR KINERJA FORM ISIAN 1. NAMA INDIKATOR Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (indikator outcome, jika juga merupakan indikator mainstreaming diberi tanda) Jumlah kebijakan, program, kegiatan dan anggaran untuk pelrindungan anak di tingkat nasional dan daerah 2. TUJUAN / KEPENTINGAN Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan mengapa itu penting Untuk menghitung kebijakan, program, kegiatan dan anggaran untuk perlindungan anak di tingkat nasional dan daerah yang dihasilkan dan dilaksanakan. Tujuannya untuk memperlihatkan komitmen, regulasi, pelaksanaan komitmen baik kegiatan maupun anggaran 3. METODE PENGHITUNGAN Menggambarkan cara penghitungan indikator (jika indikator yang digunakan merupakan hasil perhitungan dari dasar informasi yang dikumpulkan) Jumlah 4. TIPE PENGHITUNGAN Merupakan indikator kinerja yang bersifat kumulatif atau non-kumulatif Kumulatif 5. INDIKATOR BARU Mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama yang berubah sasaran kinerjanya dibanding tahun sebelumnya Baru 6. KINERJA YANG DIHARAPKAN Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan Jumlah kebijakan sesuai dengan kebutuhan untuk menangani masalah perlindungan anak 7. STANDAR INDIKATOR Mengidentifikasi kinerja yang dapat diterima (benchmark) 80% 8. PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR Mengidentifikasi tanggungjawab secara individu atau organisasi mengenai definisi, analisis data, interpretasi dan pelaporan yang terkait dengan indikator Deputi Bidang Perlindungan Anak 9. PENGELOLA DATA INDIKATOR Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam pengumpulan dan penyediaan data indikator sesuai jadwal 10. WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator Awal semester 11. JADWAL PELAPORAN Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per-tigabulan, persemester atau pertahun Per semester 12. SUMBER/PENGUMPULAN DATA Menggambarkan darimana informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya; dan Seluruh unit Eselon II/Asisten Deputi yang berada di bawah Deputi Bidang Perlindungan Anak 13. HAMBATAN PENGUMPULAN DATA Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data atau informasi, terkait dengan pengukuran kinerja; -

INFORMASI INDIKATOR KINERJA NO INFORMASI INDIKATOR KINERJA FORM ISIAN 1. NAMA INDIKATOR Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (indikator output, jika juga merupakan indikator mainstreaming diberi tanda) Jumlah konsep kebijakan perlindungan anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 2. TUJUAN / KEPENTINGAN Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan mengapa itu penting Memberikan informasi ttg jumlah alternative kebijakan dari hasil analisis kebijakan untuk digunakan dalam penetapan kebijakan perlindungan anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang dihasilkan 3. METODE PENGHITUNGAN Menggambarkan cara penghitungan indikator (jika indikator yang digunakan merupakan hasil perhitungan dari dasar informasi yang dikumpulkan) Jumlah 4. TIPE PENGHITUNGAN Merupakan indikator kinerja yang bersifat kumulatif atau non-kumulatif Kumulatif 5. INDIKATOR BARU Mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama yang berubah sasaran kinerjanya dibanding tahun sebelumnya Baru 6. KINERJA YANG DIHARAPKAN Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan Jumlah konsep kebijakan yang meningkat akan memberikan lebih banyak masukan untuk menyusun kebijakan. 7. STANDAR INDIKATOR Mengidentifikasi kinerja yang dapat diterima (benchmark) 8. PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR Mengidentifikasi tanggungjawab secara individu atau organisasi mengenai definisi, analisis data, interpretasi dan pelaporan yang terkait dengan indikator Asisten deputi 9. PENGELOLA DATA INDIKATOR Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam pengumpulan dan penyediaan data indikator sesuai jadwal 10. WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator Awal semester 11. JADWAL PELAPORAN Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per-tigabulan, persemester atau pertahun Per semester 12. SUMBER/PENGUMPULAN DATA Menggambarkan darimana informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya Laporan 13. HAMBATAN PENGUMPULAN DATA Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data atau informasi, terkait dengan pengukuran kinerja