PR PEMERINTAHAN By: Reni Fitriani

PR Pemerintahan Di dunia pemerintah, PR bertugas menjalankan kegiatan kebijakan publik dan pelayanan publik. Memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Sedangkan pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit belit.

Tujuan PR pemerintahan Membuat berbagai program pemerintahan yang dapat membentuk, meningkatkan dan memelihara citra positif dan reputasi baik agar dapat memperoleh opini publik yang menguntungkan, serta dukungan dan simpati rakyat atau publik.

PR, Retorika, Agitasi dan Propaganda PR pemerintahan jangan sampai terjebak dengan retorika, agitasi dan propaganda Saat ini retorika tidak hanya diartikan sebagai seni berbicara. Tetapi lebih dari itu, perkembangan kata “retorika” mempunyai makna konotasi yaitu omong kosong. Agitasi adalah salah satu upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan atau tulisan dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khalayak (Blumer, 2003)

PR, Retorika, Agitasi dan Propaganda Propaganda adalah satu bentuk kegiatan yang sudah lama dikenal penggunaannya dalam bidang politik meskipun awalnya digunakan sebagai bentuk kegiatan keagamaan (katolik) PR menekankan adanya komunikasi timbal balik menunjukan bahwa PR memiliki ciri demokrasi.

PR, Retorika, Agitasi dan Propaganda PR berbeda dengan kegiatan propaganda politik dan agitasi politik karena PR menggunakan komunikasi dua arah. PR tidak hanya memengaruhi opini publik yang menguntungkan, tetapi juga memupuk opini publik dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kegiatan PR di dunia pemerintahan Kegiatan PR di dunia pemerintahan harus mengemban fungsi, seperti yang dikemukakan Canfield yaitu: Mengabdi kepada kepentingan umum Memelihara komunikasi yang baik Menitikberatkan pada moral dan tingkah laku yang baik

Seorang pejabat PR profesional dalam pemerintahan adalah perantara atau jembatan antara lembaga pemerintahan dan rakyat atau masyarakat, baik dalam maupun luar. Ia harus mampu menjelaskan rencana kebijakan publik dan pelayanan publik, serta ia pun harus mengetahui keinginan dan kepentingan rakyat , yang kemudian akan ia sampaikan kepada pimpinan puncak sebagai masukan pembuatan kebijakan publik dan pelayanan publik.

Unsur Perencanaan PR Pemerintahan Situasi Tujuan Publik Strategi Taktik Kalender atau jadwal kegiatan Anggaran Evaluasi

Pengelolaan Media Pemerintahan-pemerintahan modern berupaya mengelola interaksi dengan media massa secara strategis dalam membangun konsesus untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelum pemilihan kembali. Sidney Blumenthal mengatakan proses pemerintahan menjadi kampanye permanen untuk suatu dukungan yang berkaitan dengan pemilihan. Bagi pemerintahan, teknik-teknik pengelolaan media mencakup pembentukan dukungan bagi pemerintahan dengan argumentasi-argumentasi lebih lanjut, penggunaan debat dan pengambilan setiap kesempatan untuk memanipulasi informasi.

Pengelolaan Media Pengelolaan media bagi pemerintah terdiri dari: Diseminasi (proses penyabaran inovasi yang direncanakan, diarahkan dan dikelola) informasi politik Diseminasi informasi publik

Hubungan publik/Lobi/Pendekatan Para individu dan kelompok-kelompok kepentingan (mulai dari organisasi lingkungan lokal sampai dengan korporasi raksasa) mencoba memegaruhi suatu keputusan pemerintah dengan melakukan lobi atau pendekatan kepada para politisi dan para pelayan publik.

Kampanye Pemilihan Para manajer media dan publik affairs lobbyist (para pelobi hubungan publik) dituntut untuk membuat perancanaan dan mengelola aktivitas-aktivitas kampanye yang kompleks, juga menentukan materi apa yang relevan dan penting untuk kegiatan kampanye.

Strategi Politik Dua bentuk utama kampanye pemilihan dirancang oleh posisi awal calon: Insurgent campaign (calon berupaya untuk memenangkan posisi jabatan untuk pertama kalinya) Incumbent campaign (calon sudah memiliki posisi jabatan sebelumnya