Pembekalan KKN STTNAS, September 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
5 VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA
PROGRAM KKN SEM GENAP TA 2016/2017 STTNAS Yogyakarta
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Pemerintah Kota Lubuklinggau
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. KULON PROGO TAHUN 2017
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Skema Kredit Mitra Jateng.
PEMBANGUNAN KESEHATAN
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
ASAS PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN BANTUL BERSIH SAMPAH 2019 KABUPATEN BANTUL
KEMISKINAN.
PENGERTIAN 1. A process whereby something, typically information or knowledge, is successively passed on (Sebuah proses di mana sesuatu, biasanya berupa.
KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI
AKUNTABILITAS KINERJA
RPJMN Bidang Tata Ruang
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
Capaian Kinerja Pembangunan
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
Tematik Pembangunan TEMA RKP 2019:
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN SAMPANG 2018
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

Pembekalan KKN STTNAS, September 2017 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN BANTUL Pembekalan KKN STTNAS, September 2017 Oleh : Bappeda Kab. Bantul

Visi Terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah NKRI

Filosofi Visi Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani, dan sosial. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak, dan mampu berperan dalam kehidupan sosial. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai, dan mengembangkan semangat gotong-royong. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah, dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur

Misi 3 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Misi 4 Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dan pengelolaan risiko bencana

Misi 5 Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif, dan harmonis, serta berbudaya istimewa.

PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB BANTUL 2016-2021 Mempercepat perwujudan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, dan perekonomian Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan mitigasi bencana Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kurang mampu Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan prioritas daerah. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

QUICK WINS Pembangunan Jangka Menengah Peningkatan Bantuan Pendidikan sesuai dengan kemampuan Gerakan CSR untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Total coverage Jaminan Kesehatan Zonasi pemanfaatan pekarangan komoditas ekonomi tinggi Pengembangan peternakan modern (piloting: ayam buras, bebek, sapi, dan kambing ) Akselerasi penanggulangan kemiskinan (PAS dll) Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Kawasan Budaya Pengembangan Kawasan Strategis Investasi Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Industri Kreatif

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI): 85 (sangat baik) Umur Harapan Hidup : 73,33 Angka Harapan Lama Sekolah: 15,9 th Angka Kemiskinan: 10,66 % Pertumbuhan Ekonomi: 5,6% Gini Ratio: 0,3025 Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan: 10% Cakupan Industri Kreatif: 50% Pertumbuhan produksi tanaman pangan: 0,1030 Pertumb produksi tanaman hortikultura: 1,125

INDIKATOR KINERJA UTAMA (lanjutan) Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan: 0,35 Pertumbuhan produksi daging: 1,0 Pertumbuhan produksi perikanan: 1,5 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur: 80 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 72 Desa Tangguh Bencana: 20% Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Angka Kriminalitas: 0,071% Indeks Pembangunan Kebudayaan: 90

Kondisi Saat Ini

PERTUMBUHAN EKONOMI Pada tahun 2016 perekonomian Kabupaten Bantul secara umum menunjukkan trend membaik sehingga menciptakan iklim usaha yang makin kondusif. Hal ini, berdampak pula terhadap perekonomian Kabupaten Bantul. Pada tahun 2016 ini, yaitu berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, mampu tumbuh 5,09 persen.

PDRB Perkapita Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Bantul tiga tahun terakhir menunjukkan kenaikan, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. PDRB Perkapita 2016 mencapai Rp. 21,516 juta, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita tahun 2015 yang mencapai Rp. 20,06 juta, tahun 2014 sebesar Rp. 18,5 juta dan 2013 juta dan Rp. 17,04 juta. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama tiga tahun terakhir, menunjukkan perkembangan yang positif. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta nilai IPM-nya menunjukkan pola yang sama, yakni terus mengalami peningkatan di semua kabupaten/kota sejalan dengan pola pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif. Tahun 2015, IPM Kabupaten Bantul tercatat sebesar 77,99 atau masuk dalam kategori tinggi. Pada tahun 2014 sebesar 77,11. Di Provinsi DIY termasuk peringkat ketiga setelah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman,.

Indikator Ekonomi Makro Daerah Kondisi Akhir TAHUN 2016 Pertumbuhan ekonomi : 5,09% Laju inflasi : 2,26 % Angka pengangguran : 1,95% Anga kemiskinan : 15,70%

Arahan KKN di Kabupaten Bantul KKN yang berlokasi di Kebupaten Bantul dilaksanakan dengan tema sesuai dengan Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Pelaksanaan KKN dilaksanakan secara berkelanjutan dalam berbagai bidang program/kegiatan tertentu yang disepakati bersama Pemilihan lokasi diprioritaskan desa tertinggal, desa dengan penduduk miskin tinggi, kawasan strategis, dan kawasan rawan bencana Dalam pelaksanaan KKN agar selalu berkoordinasi dengan instansi terkait

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Keistimewaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) keistimewaan yang digagas Pemda DIY Melalui program KKN Keistimewaan setiap perguruan tinggi akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) mengenai daerah mana saja yang menjadi kantong-kantong penduduk miskin. Lokasi yang menjadi tempat KKN akan dijadikan lokasi KKN selama tiga tahun berturut-turut. Jadi, tidak lagi dua bulan, tetapi di tempat yang sama minimal tiga tahun dilaksanakan KKN oleh satu atau beberapa perguruan tinggi.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Desa di Kabupaten Bantul No. Kategori Keterangan 1 Jumlah 75 , tersebar scr tidak merata jumlahnya di 17 kecamatan 2 Lokasi Dataran tinggi/perbukitan Dataran rendah Pesisir 3 Profesi Penduduk Petani Non – petani 4 Masalah Perubahan fungsi lahan Pengangguran Sumber urbanisasi Dst.

Peta Desa di Kabupaten Bantul

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Pemberdayaan Masyarakat Desa Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BANTUL BERSIH SAMPAH 2019

SUMBER PEMBIAYAAN 1 2 3 4 5 6 APBD APBD APBN CSR CSR APBDes Propinsi MASYARAKAT CSR CSR Kabupaten Propinsi

SETIAP DESA HARUS MEMILIKI 1 TPSS Sebagai Tempat Pembuangan Sampah Sementara 2 BANK SAMPAH 3 KELOMPOK Pengelola Sampah yang ditetapkan oleh Kepala Desa (BUMDes atau lainya)