Komunikasi Politik “Tujuan Komunikasi Politik” Felicciana Yayi Amanova, SIP, M.Soc.Sc

E-Learning Sasaran utama dari praktek Komunikasi Politik adalah untuk membentuk Citra Politik, Opini Publik, meraih kemenangan dalam Pemilu, dan mendorong Partisipasi Politik dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. E-learning ini akan membahas perwujudan dari poin-poin tersebut.

Citra Politik & Politik Pencitraan Kata “citra” kini juga merujuk ke suatu kesan publik yang dibentuk dan difabrikasi (dibuat-buat), yang diciptakan dengan bantuan teknik visual. Di dalam dunia politik abad citra, orang lebih banyak melihat ketimbang berpikir. (Y. A. Piliang, 2006)

Citra seorang calon pemimpin politik yang ditampilkan merupakan identitas yang menghubungkan masyarakat dengan wakil-wakilnya dan sebaliknya. Citra politik dibuat secara persuasif, serta menjangkau kondisi yang dibutuhkan masyarakat. Citra politik dilakukan untuk mempengaruhi pemilih dan keterpihakan rakyat, citra menjadi faktor paling menentukan sukses tidaknya sebuah perjalanan kampanye dan perjalanan politik.

Strategi pencitraan yang sering dilakukan (Dan Nimmo, 1993) : Pure publicity, mempopulerkan diri melalui aktivitas masyarakat dengan setting sosial yang natural. Contoh: kegiatan politisi pada perayaan hari kemerdekaan yang menampilkan citra patriotisme , pada perayaan hari besar keagamaan yang menampilkan citra agamis dan kemurahan hati

Free ride publicity, publisitas dengan cara memanfaatkan pihak lain untuk memopulerkan diri. Contoh: kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (kunjungan kpd masyarakat , mensponsori berbagai event sosial, olahraga,dll) sehingga menampilkan citra yang peduli dan dekat dengan masyarakat

Tie-in publicity, memanfaatkan berita yang menyangkut kepentingan hidup khalayak. Contoh: mendekatkan diri dengan isu-isu yang sedang hangat dalam pemberitaan (isu bencana, kenaikan BBM, keadilan, dll) tampil sebagai pihak yang pro-rakyat.

paid publicity, memopulerkan diri lewat pembelian rubrik, pembuatan program dll dalam media massa Contoh: mengiklankan diri dengan slogan-slogan “membujuk” secara intens di berbagai sarana media, membuat web dan medsos.

Opini Publik Penilaian sosial dari masyarakat terhadap isu yang dirasa penting atau isu yang diagendakan media. Memungkinkan adanya pro-kontra opini dan mendorong masyarakat kepada tindakan sosial-politik terkait isu yang berkenaan.

Tidak harus merupakan pendapat bulat dari semua orang, tetapi merupakan pendapat mayoritas, atau bisa hanya pendapat minoritas dari elit penguasa (ruling elite) atau minoritas yang berpengaruh (influential minority). Merupakan tujuan dari komunikasi politik terkait dengan dukungan / suara masyarakat.

Tahap terbentuknya opini publik : Muncul isu yang dirasakan sangat relevan bagi kehidupan orang banyak Isu tersebut relatif baru hingga memunculkan kekaburan standar penilaian Ada opinion leaders (tokoh pembentuk opini) yang juga tertarik dengan isu tersebut, seperti politisi atau akademisi Mendapat perhatian pers hingga informasi dan reaksi terhadap isu tersebut diketahui khalayak.

Contoh hasil citra politik & opini publik: Mayoritas pemilih ibu-ibu yang memilih SBY karena profil yang gagah dan tegas. Profil dan prestasi kerja Jokowi yang di-blow up dari sisi kesederhanaan, blusukan dan merakyat berhasil membawa kemenangan pada pilgub DKI dan pilpres. Kemenangan Rusli Zainal dalam pilgub Riau karena citra yang dekat, peduli dengan kaum muda & mahasiswa.

Pendukung PDIP yang sangat besar karena Megawti membawa nama besar Sukarno. Sikap apatis masyarakat terhadap politisi karena citra pemimpin yang hanya bagus pada awalnya saja, serta kondisi politik Indonesia yang bobrok.

Pemilihan Umum

Dalam agenda Pemilu, komunikasi politik juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan masyarakat

Dampak Komunikasi Politik pada Media Kecenderungan untuk mem-blow up kasus-kasus para politisi  dapat memperkaya wawasan masyarakat, dapat juga menyesatkan. Orientasi komersial yang berlebihan, iklan sebagai sumber utama pendapatan bisnis media. Tidak lagi berjalan dengan nilai-nilai jurnalisme yang berimbang tetapi mengarah kepada keberpihakan para pemegang modal. Media berubah menjadi arena politik pencitraan.

Partisipasi Politik & Kebijakan Publik Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam agenda-agenda pemerintahan (pemilu, kepatuhan pada hukum dan kebijakan, aspirasi dan keterwakilan rakyat). Pada level ini komunikasi politik diperlukan pada saat setelah seseorang berkuasa, agar pemerintahannya berjalan disertai dukungan masyarakat. Tujuan idealnya adalah untuk mencapai kondisi yang berimbang antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat.

------ Terima Kasih ------ Note: Penjelasan dan contoh lebih lanjut dari materi E-Learning ini akan dibahas pada petemuan tatap muka minggu depan. Mohon dipelajari lebih lanjut dan diharapkan anda dapat menemukan poin-poin pembahasan tersebut di dalam interaksi politik dan bermasyarakat yang berjalan di Indonesia. Diharapkan partisipasi anda dalam pembahasan minggu depan. ------ Terima Kasih ------