Kemasan Standar Kompetensi Konvensi Nasional RSKKNI Manajemen SDM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pengembangan Program Sertifikasi Profesi Berbasis Kompetensi
Advertisements

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Membangun Jenjang Karir Profesi Bidang Transportasi
PETEMUAN 7 ETIKA PROFESI.
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) Oleh
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Job Analysis (3) Eko Ruddy Cahyadi.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Daftar Isi BAB I. PENDAHULUAN BAB II. UMUM
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
C. PETA JABATAN ESELON I KEPALA 01/10/2017 Jabatan Eselon I : 5
Revitalisasi Kompetensi Profesi TIK Disampaikan pada Rakornas APTIKOM
PEMAKETAN SKKNI DALAM KUALIFIKASI NASIONAL
PELUANG DAN TANTANGAN TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN DI ERA MEA
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN (Persfektif Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN PERAWAT
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
Konferensi Kartografi Nasional 1 Desember 2016
Manajemen Umum Kepegawaian
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA SMK
JABTAN FUNGSIONAL TERTENTU
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
KONVENSI RANCANGAN KKNI BIDANG Manajemen SDM
Implementasi sertifikasi SKKNI MSDM di INDUSTRI HULU MIGAS
PUSAT PENDIDIKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN
Human Resource Development
Metode Pelaksanaan Konstruksi
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Your Partner in Standardization
DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEBIJAKAN STANDARISASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
FARMASI RUMAH SAKIT KELOMPOK 6.
GARIS BESAR TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJEMEN SDM
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Grand Desain Pemenuhan dan Peningkatan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN.
disampaikan oleh: Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
SERTIFIKASI KOMPETENSI
A.B. Mutiara Kerangka Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Mengacu KKNI Rumpun Ilmu Informatika & Komputer A.B. Mutiara.
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
KOMPETENSI SDM LOGISTIK PETERNAKAN UNTUK MENDUKUNG SISLOGNAS
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
ISU/GAP KETENAGAKERJAAN
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI
oleh KENAIKAN PANGKAT/JABATAN ARSIPARIS
? Siapa? Penyesuaian/Inpassing 1 3 4
PEMBEKALAN SERTIFIKASI PROGRAMMER
PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
Transcript presentasi:

Kemasan Standar Kompetensi Konvensi Nasional RSKKNI Manajemen SDM City Plaza, Jakarta 21 Juli 2014

Judul SKKNI dan Kode Unit M.701001.xxx.01 SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia KBLI : M.701001 70 : Golongan Pokok 1001 : Kode penomoran KBLI xxx : nomor urut unit kompetensi 01 : versi SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen : KBLI Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia : kesepakatan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA Pasal 12 SKKNI pada setiap kategori, golongan pokok, atau golongan usaha tertentu dapat disusun dalam kemasan sebagai berikut: a. kualifikasi nasional, dengan mengacu pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; b. jabatan atau okupasi nasional, dengan mengacu pada tugas dan fungsi jabatan atau okupasi; c. klaster kompetensi, dengan mengacu pada kebutuhan khusus kompetensi tertentu sesuai kebutuhan industri atau organisasi.

PEMETAAN DAN STANDARISASI KOMPETENSI KESATPAMAN ANALISIS FUNGSI BIDANG USAHA MAIN PURPOSE KEY FUNCION MAJOR FUNCTION BASIC FUNCTION TUJUAN UTAMA BIDANG/ORGANISASII USAHA A X1 X1.1 X1.2 X2 X2.1 X2.2 B Y1 Y1.1 Y1.2 Y2 Y2.1 Y2.2 C Z1 Z1.1 Z1.2 Z2 Z2.1 Z2.2 PEMETAAN DAN STANDARISASI KOMPETENSI KESATPAMAN UNIT-UNIT KOMPETENSI Standarisasi

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL PENGEMASAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL KUALIFIKASI DESKRIPTOR KKNI AHLI UTAMA AHLI MADYA AHLI MUDA AHLI PERTAMA PENYELIA PELAKSANA LANJUTAN PELAKSANA PELAKSANA PEMULA OKUPASI TUPOKSI PETA KOMPETENSI * JK-9 JK-8 AHLI JK-7 JK-6 JK-5 TEKNISI / ANALIS JK-4 JK-3 JK-2 OPERATOR JK-1 DPT DIV SECT JOB STRATEGIKAL KNOWLEDGE ATTITUTE SKILLS MANAJERIAL UK SUPERVISIONAL TEKHNIKAL KLASTER KOMPETENSI

STANDAR KOMPETENSI OKUPASI PERUMUSAN KUALIFIKASI OKUPASI 1 TUPOKSI OKUPASI MANJER TEKNISI OPERATOR STD. DIKLAT PETA KOMPETENSI * KNOWLEDGE ATTITUTE SKILLS STANDAR KOMPETENSI OKUPASI SERTIFIKASI

STANDAR KOMPETENSI KKNI PERUMUSAN KUALIFIKASI KKNI 2 DESKRIPTOR KKNI C.9 C.8 C.7 C.6 C.5 C.4 C.3 C.2 C.1 STD. DIKLAT PETA KOMPETENSI * KNOWLEDGE ATTITUTE SKILLS STANDAR KOMPETENSI KKNI SERTIFIKASI

STANDAR KOMPETENSI KLASTER PERUMUSAN KLASTER KOMPETENSI 3 KLASTER KOMPETENSI KLASTER - A KLASTER - B KLASTER - C STD. DIKLAT PETA KOMPETENSI * KNOWLEDGE ATTITUTE SKILLS STANDAR KOMPETENSI KLASTER SERTIFIKASI

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok : Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Nama Pekerjaan/Profesi : Manajemen Sumber Daya Manusia Jenjang KKNI : Level 4 (empat) Jenjang KKNI : Level 5 (lima) Jenjang KKNI : Level 6 (enam) Jenjang KKNI : Level 7 (tujuh)

PENGEMASAN BERDASARKAN JABATAN/OKUPASI   Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok : Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Nama Pekerjaan/Profesi : Manajemen Sumber Daya Manusia Nama Jabatan : Human Resources Staf Nama Jabatan : Human Resources Supervisor Nama Jabatan : Human Resources Manager Nama Jabatan : Human Resources Senior Manager Nama Jabatan : Human Resources VP/ Director

PENGEMASAN BERDASARKAN KLUSTER Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok : Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Nama Pekerjaan/Profesi : Manajemen Sumber Daya Manusia Area Pekerjaan : Strategi dan Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Area Pekerjaan : Pengadaaan SDM Area Pekerjaan : Pelatihan dan Pembelajaran SDM Area Pekerjaan : Pengembangan Organisasi Area Pekerjaan : Manajemen Talenta Area Pekerjaan : Pengembangan Karir Area Pekerjaan : Pengelolaan Kinerja Area Pekerjaan : Hubungan Industrial Area Pekerjaan : Administrasi dan Sistem Informasi SDM

TERIMA KASIH