POKOK-POKOK PERENCANAAN KEBUTUHAN BMN RKBMN Tahun 2018 6 September 2016 s.d. 8 September 2016 Mari Benahi Aset Negara KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA

DAFTAR ISI DASAR HUKUM Perencanaan Dalam Siklus Pengelolaan BMN/D Perencanaan Kebutuhan BMN-PP 27/2014 Ruang Lingkup PMK 150/2014 Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMN Integrasi Sistem Pengelolaan Aset dan Sistem Penganggaran

(Pasal 6 & Penjelasannya) Perencanaan Kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi K/L/SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. RKA-K/L memuat informasi kinerja dimana sasaran kinerja K/L yang keluarannya berbentuk BMN mengacu pada Rencana Kebutuhan Pengadaan BMN Persiapan Pembangunan bangunan gedung negara meliputi a.l. Penyusunan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan yang pendanaannya bersumber dari APBN, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan PP 27/2014 Pasal 9 (3) PP 90/2010 (Pasal 6 & Penjelasannya) Perpres 73/2011 (Pasal 12) Amanat Integrasi Sistem Pengelolaan Aset dan Sistem Penganggaran DASAR HUKUM

Website DJKN www.djkn.go.id/peraturan KETENTUAN LANJUTAN.... Peraturan Menteri Keuangan PMK 248/2011 jo PMK 7/2016 PMK 76/2015 PMK 150/2014 PMK 250/2011 Keputusan Menteri Keuangan KMK 450/2014 jo. KMK 174/2016 KMK 452/2014 jo. KMK 227/2016 KMK 309/2015 KMK 310/2015 KMK 311/2015 KMK 451/2014 Website DJKN www.djkn.go.id/peraturan (S-1013/KN/2016 – 12 Agustus 2016)

PERENCANAAN DALAM SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D Slide 5 PERENCANAAN DALAM SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D PENJUALAN HIBAH TUKAR MENUKAR PMN BMN/D INSIDENTIL: REGULER: Perencanaan Kebutuhan BMN Penjualan Hibah Tukar Menukar Penyertaan Modal PEMUSNAHAN PEMINDAHTANGANAN Sewa Pinjam Pakai Kerja Sama Pemanfaatan Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna PEMANFAATAN PENILAIAN PENGAMANAN & PEMELIHARAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN & PENGENDALIAN PENATAUSAHAAN PENGHAPUSAN SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D Pendaftaran

PERENCANAAN KEBUTUHAN BMN PP 27/2014 RKBMN SBSK Existing Aset Renstra K/L SCOPE PENGADAAN PENGGUNAAN PEMANFAATAN PENGHAPUSAN PEMELIHARAAN PEMINDAHTANGANAN Road Map RKBMN 2020 COST AND BENEFIT ANALYSIS Asset Solution Non-Asset Solution Ex. Kebijakan Pembelian Belanja APBN Non-Pembelian Sewa, Hibah, Idle Asset Standar Biaya SISTEM PENGELOLAAN ASET RKA-K/L KPB agar memberikan informasi alternatif skema pemenuhan kebutuhan BMN yang dimungkinkan (pembelian/ sewa/sewa beli/penggunaan sementara/alih status ) dan merekomendasikan alternatif terbaik diantaranya.

RUANG LINGKUP DAN OBJEK PMK 150/2014 Perenca naan PENGA DAAN Perencanaan PEMELIHARAAN Perencanaan Pemindahtanganan Perencanaan Pemanfaatan Perencanaan Penghapusan Tanah dan/atau Bangunan; Selain Tanah dan/atau Bangunan, yang telah terdapat SBSK-nya. Tanah dan/atau Bangunan; Alat Angkutan bermotor; BMN selain tersebut di atas dengan nilai perolehan per satuan paling sedikit Rp100juta. Dalam menyusun RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan agar K/L mempertimbangkan rencana pemindahtanganan, pemanfaatan, dan penghapusan existing BMN

RUANG LINGKUP DAN OBJEK PMK 150/ 2014 PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGADAAN PMK 76/2015 dan PMK 7/2016 : Gedung Kantor Rumah Negara Tanah Gedung Kantor Tanah Rumah Negara Angkutan Darat Bermotor Jabatan Dalam Negeri PERENCANAAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN Tanah dan/atau Bangunan Kendaraan Bermotor Lainnya dengan nilai perolehan per satuan >=Rp100juta PMK 7/2016: MAX SPACE, UNIT, dan JUMLAH LANTAI PMK 76/2015 JUMLAH dan SPESIFIKASI KENDARAAN Pemeliharaan untuk BMN selebihnya diajukan langsung ke DJA !!! K/L agar memperhatikan: K/L agar mempertimbangkan RENCANA PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, dan PENGHAPUSAN BMN; Penggunaan ENERGI per meter persegi maupun per orang

(dalam tahun pelaksanaan anggaran) (dalam tahun pelaksanaan anggaran) DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN BMN RKBMN dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 tahun Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN dokumen penelaahan RKBMN yang diusulkan untuk dilakukan perubahan (dalam tahun pelaksanaan anggaran) Hasil Penelaahan RKBMN dokumen penelaahan RKBMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN dokumen penelaahan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang (dalam tahun pelaksanaan anggaran) Ditandatangani Pengguna Barang (atau yang didelegasikan) Ditandatangani Pengelola Barang bersama dengan Pengguna Barang (atau yang didelegasikan)

JAN – APRIL MEI – JULI AGS - OKT NOP – DES INTEGRASI SISTEM PENGELOLAAN ASET dan SISTEM PENGANGGARAN JAN – APRIL MEI – JULI AGS - OKT NOP – DES DPR Kabinet Kemenkeu K/L MULAI Januari Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Nota Keuangan; RAPBN; RUU APBN UU APBN Arah Kebijakan Pembahasan Alokasi Anggaran K/L Rancangan Awal RKP RKP Pagu Anggaran K/L Berita Acara Nota Keuangan; RAPBN; RUU APBN Pagu Indikatif K/L Maret SELESAI M4 Juni Penelaahan RKA-KL Perkiraan Kapasitas Fiskal Hasil Penelaahan RKBMN Pengesahan DIPA Peb M4 Juli Indikasi Kebutuhan Anggaran Renja K/L Penyesuaian RKA-KL RKBMN RKAKL Penyusunan DIPA

INTEGRASI SISTEM PENGELOLAAN ASET dan SISTEM PENGANGGARAN JANUARY FEBRUARY KEMENTERIAN/ LEMBAGA DJKN DJA BAPPENAS MULAI Previous Budget Execution Document Mengajukan Usulan Penggunaan BMN Tersedia (Penggunaan BMN Idle, Alih Status, dsb.) Renstra K/L RKBMN Indikasi Kebutuhan Anggaran Tidak Penelaahan RKBMN Hasil Penelaahan RKBMN Pengaruh ke APBN? MEKANISME PENGELOLAAN ASET Ya Review New Initiatives Pagu Indikatif MEKANISME ANGGARAN SELESAI

TERIMA KASIH

Tahap Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN LAMPIRAN Tahap Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN Batas Waktu Penyampaian RKBMN Pengguna Barang kepada Pengelola Barang

RKBMN MULAI RKA-K/L TA 2017 KMK Nomor 127/KM.6/2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA JUMLAH SATKER 1 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2 Badan Pusat Statistik 507 3 Komisi Pemberantasan Korupsi 4 Badan Pemeriksa Keuangan 36 5 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 796 6 Badan Tenaga Nuklir Nasional 21 7 Lembaga Administrasi Negara 13 8 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 186 9 Kementerian Keuangan 1.090 10 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 42 11 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 17 12 Lembaga Sandi Negara Kementerian Sosial 204 14 Badan Narkotika Nasional 108 15 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 16 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Majelis Permusyawaratan Rakyat 18 Lembaga Ketahanan Nasional 19 Kementerian Kelautan dan Perikanan 1.085 20 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 39

RKBMN MULAI RKA-K/L TA 2018 KMK Nomor 127/KM.6/2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA JUMLAH SATKER 1 Badan Kepegawaian Negara 13 2 Kementerian Kesehatan 1.444 3 Kementerian Perencanaaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 4 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5 Mahkamah Agung 1.633 6 Badan Koordinasi Penanaman Modal 39 7 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 50 8 Badan SAR Nasional 33 9 Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral 92 10 Kementerian Perdagangan 410 11 Komisi Yudisial RI 12 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 91 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 14 Otorita Asahan 15 Badan Intelijen Negara

RKBMN MULAI RKA-K/L TA 2018 KMK Nomor 127/KM.6/2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA JUMLAH SATKER 16 Arsip Nasional Republik Indonesia 34 17 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2 18 Dewan ketahanan Nasional 1 19 Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 20 Dewan Perwakilan Rakyat 21 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 22 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 23 Badan Standarisasi Nasional 24 Kementerian Luar Negeri 144 25 Badan Informasi Geospasial 26 Badan Pengawas tenaga Nuklir 3 27 BP Batam 28 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 29 Kementerian Sekretariat Negara 30 Ombudsman Republik Indonesia

RKBMN MULAI RKA-K/L TA 2019 KMK Nomor 127/KM.6/2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA JUMLAH SATKER 1 Kementerian Pertahanan 2.673 2 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 20 3 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 29 4 BNP2TKI 27 5 Kementerian Pemuda dan Olah Raga 34 6 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 35 7 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 8 Badan Pengawas Obat dan Makanan 40 9 Kementerian Ketenagakerjaan 1.434 10 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 255 11 Kepolisian Negara Republik Indonesia 1.220 12 Kementerian Agraria dan Tata Ruang 467 13 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 72 14 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) 15 Kementerian Perhubungan 736 16 Lembaga Penyiaran Publik Radio republik Indonesia 17 Kementerian Agama 6.954 18 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu 19 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 932 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

RKBMN MULAI RKA-K/L TA 2019 KMK Nomor 127/KM.6/2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA JUMLAH SATKER 21 Badan Pengusahaan Kawasan Sabang 1 22 Komisi Pemilihan Umum 531 23 Badan Pengawas Pemilihan Umum 24 Kementerian Pariwisata 203 25 Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah 381 26 Badan Keamanan Laut 27 Kementerian Pertanian 1.599 28 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 35 29 Kementerian Dalam Negeri 1.183 30 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2 31 Dewan Perwakilan Daerah 32 Kementerian Koordinator Kemaritiman 33 Kementerian Komunikasi dan Informatika 64 34 Kejaksaan Republik Indonesia 517 Kementerian Perindustrian 190 36 Mahkamah Konstitusi RI 37 Sekretariat Kabinet

Proses Berjenjang Perencanaan Kebutuhan BMN RKBMN KPB Penyusunan RKBMN Kuasa Pengguna Barang Penelitian dan Kompilasi oleh PPB-E1 Kompilasi oleh Wilayah RKBMN PB Pengelola Barang Penelitian dan Penyusunan RKBMN Pengguna Barang S-623/KN/2016 4 Mei 2016 CHR/LHR Review APIP

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN RKBMN TAHUN 2018 S-623/KN/2016 tanggal 4 Mei 2016 7 Oktober 21 Oktober Kemenko Perekonomian Komisi Pemberantasan Korupsi Lembaga Administrasi Negara BPPT BKKBN Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak LSN Kemenko Polhukam MPR Lembaga Ketahanan Nasional Badan Pusat Statistik Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan HAM Kementerian ESDM BATAN BMKG Kementerian Keuangan Komnas HAM Kementerian PAN dan RB Badan Intelijen Negara Dewan Ketahanan Nasional DPR Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BPLS Kementerian BUMN BPKP

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN RKBMN TAHUN 2018 S-623/KN/2016 tanggal 4 Mei 2016 18 November 4 November Kementerian Kesehatan Komisi Yudisial RI ANRI PPATK KPPU Badan Standarisasi Nasional BNN Badan Informasi Geospasial Badan Pengawas Tenaga Nuklir Kementerian Kelautan dan Perikanan Ombudsman RI Kementerian Negara PPN/ BAPPENAS BPK LIPI Kementerian Perdagangan Lembaga Penyiaran Publik RRI Kementerian Sosial Badan Pengusahaan BATAM Kementerian Sekretariat Negara

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN RKBMN TAHUN 2018 S-623/KN/2016 tanggal 4 Mei 2016 2 Desember Badan Kepegawaian Negara BKPM Badan SAR Nasional Kementerian Luar Negeri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah