AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA

DEFINISI PENDAPATAN Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan jenis pendapatan Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Kebijakan Akuntasi Pendapatan 1.PENDAPATAN DIAKUI DALAM PERIODE BERJALAN DAN AKHIR PERIODE AKUNTANSI 2.PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN JUMLAH KAS YANG DITERIMA 3.PADA AKHIR TAHUN PERLU ADA PENYESUAIAN ATAS PENDAPATAN YANG TELAH MENJADI HAK SAMPAI AKHIR 4.PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN ASAS BRUTO DAN TIDAK BOLEH DIKOMPENSASI DG PENGELUARAN Kebijakan Akuntasi Pendapatan

BUKU KAS UMUM (BKU) BENDAHARA PENERIMAAN: NO TGL KODE REK. URAIAN PENERIMAAN (Rp.) PENGELUARAN (Rp) 1 1/4/10 XXXX Pajak Daerah 200.000.000 - 2 Retribusi Daerah 400.000.000 3 Lain-lain PAD yg Sah 300.000.000 4 2/4/10 Penyetoran Pendapatan 900.000.000

Standar Jurnal untuk mencatat transaksi Pendapatan di SKPD Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah D K Kas di Bend. Penerimaan 200 - Pendapatan Pajak Daerah - 200 Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah D K Kas di Bend. Penerimaan 400 - Pendapatan Retribusi Daerah - 400 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah D K Kas di Bend. Penerimaan 300 - Lain-lain PAD yang sah 300 Standar Jurnal untuk mencatat penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah Penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah D K RK- Pemda 900 - Kas di Bend. Penerimaan 900

Standar Jurnal untuk mencatat transaksi Pendapatan di Pemda (PPKD) Penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan D K Kas di Kas Daerah 5000 - Pend. Dana Perimbangan - 5000 Penerimaan Pendapatan lain-lain yang sah D K Kas di Kas Daerah 2500 - Lain-lain Pend. Daerah yg sah - 2500 Standar Jurnal untuk mencatat penerimaan Pendapatan dari SKPD Penyetoran Pendapatan dari SKPD “B” D K Kas di Kas Daerah 900 - RK- SKPD “B” 900

Standar Jurnal untuk mencatat penerimaan Pendapatan dari SKPD 1. Pengembalian Pendapatan sifatnya berulang tahun berjalan maupun periode sebelumnya dan tdk berulang periode berjalan Standar Jurnal untuk mencatat pengembalian Pendapatan di Pemda (PPKD) Transaksi Standar Jurnal Pengembalian kelebihan Pendapatan SKPD “B” 100 jt D K RK- SKPD “B” 100 - Kas di Kas Daerah - 100 Standar Jurnal untuk mencatat penerimaan Pendapatan dari SKPD Pengembalian kelebihan Pendapatan SKPD “B” 100 jt dari Retribusi D K Pendapatan Retribusi 100 - RK- Pemda 100

2. Pengembalian Pendapatan sifatnya tdk berulang terkait dengan pendapatan periode sebelumnya, SKPD tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan Pemda (PPKD) Standar Jurnal untuk mencatat pengembalian Pendapatan yang sifatnya tidak berulang tahun lalu di Pemda (PPKD) Transaksi Standar Jurnal Pengembalian kelebihan Pendapatan , sifatnya tidak berulang D K SILPA 100 - Kas di Kas Daerah - 100

AKUNTANSI PENDAPATAN – YANG DIKONSOLIDASI (DIGABUNG) DENGAN MENGGUNAKAN REKENING “RK “ REKENING KONTROL FUNGSI AKUNTANSI PPK – SKPD - DISPENDA FUNGSI AKUNTANSI BUD/PPKD – SKPKD 1. KETIKA BENDAHARA PENERIMAAN SKPD MENERIMA PENDAPATAN (PAJAK, RETRIBUSI DLL), MISAL RP. 40.000.000 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK, RETRIBUSI DEBIT40 JT - KREDIT - 40 JT TIDAK MENCATAT 2. PADA SAAT BENDAHARA PENERIMAAN SKPD SETOR UANG KE KAS UMUM DAERAH RP. 40.000.000 R/K PEMDA KAS DI BENDAHA PENERIMAAN DEBIT KREDIT KAS DI KAS DAERAH R/K SKPD – DISPENDA, ? 3. PADA SAAT BENDAHARA UMUM DAERAH TERIMA UANG DARI DANA ALOKASI UMUM 600 JT PENDAPATAN D A U 4. TERJADI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENDAPATAN PADA SKPD, MISAL RP. 2.000.000 PENDAPATAN 2 JT Untuk pendapatan dari penjualan aset tetap, perlu jurnal korolari HUSAINI - FIA UB

DEFINISI BELANJA Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

AKUNTANSI BELANJA Belanja dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung . Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan : a. Belanja Pegawai, b. Belanja Barang dan Jasa dan; c. Belanja Modal; HUSAINI - FIA UB

2. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan : a. Belanja pegawai, b. Belanja Bunga, c. Belanja Subsidi, d. Belanja Hibah, e. Belanja Bantuan Sosial, f. Balanja bagi hasil dengan Prov/Kab/Kot dan Desa, g. Belanja Bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kot dan Desa, h. Belanja tak terduga.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA BELANJA OPERASIONAL 1. Belanja diakui dalam periode berjalan 2. Pengukuran belanja dicatat didasarkan pada jumlah kas yang dikeluarkan Pada akhir tahun perlu penyesuaian atas jumlah belanja non modal yg sudah menjadi kewajiban tetapi belum ada realisasi pengeluaran kas

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA BELANJA MODAL 1.DIDASARKAN PADA JUMLAH KAS YANG DIKELUARKAN 2.PADA AKHIR TAHUN PERLU PENYESUAIAN ATAS JUMLAH BELANJA NON MODAL YG SUDAH MENJADI KEWAJIBAN TETAPI BELUM ADA REALISASI PENGELUARAN KAS BELANJA NON MODAL BELANJA MODAL DIAKUI DALAM PERIODE BERJALAN PADA SAAT AKTIVA DIBELI, TELAH DITERIMA DAN HAK KEPEMILIKANNYA TELAH BERPINDAH BELANJA MODAL

AKUNTANSI BELANJA Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Negara Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, penga kuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawab an atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU

AKUNTANSI BELANJA Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung (LS) atau melalui dana kas kecil (Uang Persediaan) yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran. Pada saat kas dibelanjakan oleh Bendahara Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Pada saat dipertanggungjawabkan (penerbitan SP2D GU/ GU NIHIL) baru diakui sebagai belanja.

AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA PADA SKPD 1. Kewenangan SKPD dalam Transaksi Belanja meliputi : a. Belanja tidak langsung, yaitu Belanja Pegawai b. Belanja Langsung yaitu, 1). Belanja Pegawai, 2). Belanja Barang dan Jasa dan 3). Belanja Modal 2. Transaksi belanja dicatat oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK – SKPD) Transaksi belanja dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara Pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang “Belanja” Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berikutnya dicatat sebagai “Pendapatan lain-lain”

……. Lanjutan Akuntansi Belanja pada SKPD 6. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasar asas Bruto, 7. Untuk “Belanja Modal”, pencatatannya dilakukan secara Corolary, yaitu dicatat dengan 2 jurnal : a. Satu jurnal untuk mencatat “Belanja” b. Satu jurnal untuk mencatat “Aset” yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut. 8. Transaksi belanja SKPD dilakukan dengan dua (2) cara yaitu: a. Pembayaran dengan SP2d UP/GU/TU b. Pembayaran dengan SP2D LS 9. Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan harus diakui sebagai utang.

Standar Jurnal untuk mencatat transaksi Belaja di SKPD Penerimaan SP2D UP /GU /TU 40 jt oleh Bendahara Pengeluaran SKPD D K Kas di Bend. Pengeluaran 40 jt - RK- Pemda - 40jt Pelaksanaan belanja, menggunakan Uang Persediaan (UP) 35jt D K Belanja Barang 35jt - Kas di Bend. Pengeluaran - 35jt Pelaksanaan belanja, menggunakan SP2D-LS 400 jt D K Belanja ……. 400jt - RK- Pemda 400jt Pengembalian uang Persediaan dari SP2D UP/TU dari SKPD ke Pemda Penyetoran Uang Persedian (UP) ke Kasda, Misal ahir tahun D K RK- Pemda 5jt - Kas di Bend. Pengeluaran - 5jt

Khusus transaksi yang mengahasilkan aset tetap, PPK – SKPD juga mengakui penambahan aset Standar Jurnal Dibeli Komputer 20 jt dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) D K Belanja Modal - Komputer 20 jt - Kas di Bend. Pengeluaran - 20jt Dibeli Komputer 20 jt dengan menggunakan SP2D - LS D K Belanja Modal – Komputer 20jt - Kas di Bend. Pengeluaran - 20jt Pengakuan aset tetap dari belanja modal SKPD D K Peralatan dan mesin 20jt - Diinvestasikan dlm aset tetap - 20jt

AKUNTANSI BELANJA BARANG DAN JASA TANPA Pajak 1 AGUSTUS 2010, SKPD “X” MENERIMA SP2D UNTUK BELANJA BARANG DAN JASA SEBESAR Rp. 6.000.000,- PADA SAAT SP2D DITERIMA, PPK-SKPD MEMBUAT JURNAL SBB: NO TANGGAL NAMA REKENING &URAIAN REF DEBIT KREDIT 1/8/2010 KAS BENDAHARA PENGELUARAN BKU1 6.000 - R/K PEMDA PADA SAAT MEMBAYAR BARANG & JASA, PPK-SKPD MEMBUAT JURNAL SBB: NO TANGGAL NAMA REKENING &URAIAN REF DEBIT KREDIT 1/8/2010 BELANJA BARANG DAN JASA BKU1 6.000 - KAS BENDAHARA PENGELUARAN BERSADARKAN SP2D SKPD “X”, PPKD MEMBUAT JURNAL SBB: NO TANGGAL NAMA REKENING &URAIAN REF DEBIT KREDIT 1/8/2010 R/K SKPD “X” SP2D 6.000 - KAS DI KAS DAERAH

2. PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA PEGAWAI DI SKPD DENGAN PAJAK DIPUNGUT SKPD. CONTOH: 5 AGUSTUS 2010, SKPD “X” MENERIMA SP2D BELANJA HONOR PANITIA KEGIATAN SEBESAR 4.000.000,- PPH YANG DIPUNGUT SEBESAR RP 600.000,- BUKU KAS UMUM (BKU) BENDAHARA PENGELUARAN : NO TGL KODE REK. URAIAN PENERIMAAN (Rp.) PENGELUARAN (Rp) 1 5/8/10 XXXX PENERIMAAN SP2D 4.000.000 - 2 1/4/10 BELANJA HONOR P.K 4.000 3 DIPUNGUT PPH 21 600.000 4 DISETOR PPH 21

BERDASARKAN BKU BENDAHARA PENGELUARAN, PPK SKPD MEMBUAT JURNAL SEBAGAI BERIKUT : Transaksi NAMA REKENING &URAIAN Ref DEBIT KREDIT Pada Saat SP2D diterima KAS BEND. PENGELUARAN BKU1 4.000 - R/K PEMDA Pada saat Honor Dibayarkan BELANJA HONOR PANITIA BKU2 Pada saat pajak Honor dipotong BKU3 600 HUTANG PPH 21 Disetorkan BKU4

PADA SAAT PENYERAHAN UANG BELANJA HONOR KEGIATAN Rp. 4. 000 PADA SAAT PENYERAHAN UANG BELANJA HONOR KEGIATAN Rp. 4.000.000 DISERHKAN KEPADA SKPD “X”, MAKA PPKD AKAN MEMBUAT JURNAL SBB: TRANSAKSI NAMA REKENING &URAIAN REF DEBIT KREDIT Saat SP2D diberi Kan pd SKPD R/K SKPD “X” 4.000 - KAS DI KAS DAERAH PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA PEGAWAI DI SKPD DENGAN PAJAK DIPUNGUT PPKD (PEMDA) JURNAL YANG DIBUAT OLEH PPK SKPD “X” ADALAH SBB: TRANSAKSI NAMA REKENING &URAIAN Ref DEBIT KREDIT Saat SP2D Diterima SKPD KAS BEND. PENGELUARAN BKU1 4.000 - R/K PEMDA Saat Belanja di bayarkan BELANJA HONOR PANITIA BKU2

PADA SAAT PENYERAHAN UANG BELANJA HONOR KEGIATAN Rp. 4. 000 PADA SAAT PENYERAHAN UANG BELANJA HONOR KEGIATAN Rp. 4.000.000 KEPADA SKPD “X” DAN PEMBAYARAN PAJAK, MAKA PPKD AKAN MEMBUAT JURNAL SBB: TRANSAKSI NAMA REKENING &URAIAN REF DEBIT KREDIT Saat SP2D diberi Kan pada SKPD R/K SKPD “X” 4.000 - KAS DI KAS DAERAH Saat PPKD memotong pajak 600 HUTANG PPh 21 Saat PPKD bayar Pajak yg terhutan HUTANG PPh 21

SELESAI