ABDUL HAKIM ENDAH SETYOWATI1

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Perkembangan MANAJEMEN. Manajemen Tradisional Siregar & Samadhi, 1987:  Proses manajemen sudah dilakukan sejak jaman dahulu, yaitu sejak manusia mulai.
Advertisements

PENGANTAR PERKOPERASIAN
LKM SEBAGAI LEMBAGA PIMPINAN KOLEKTIF MASYARAKAT WARGA PARWOTO.
JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
TEORI PERILAKU MENYIMPANG KONTEMPORER (Teori Labeling & Konflik)
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
SELF CONCEPT (KONSEP DIRI)
BIROKRASI & POLITIK MAX WEBER – BIROKRASI PEJABAT (Beamter) Beamtentum -(Officialdom)=“Kepejabatan”/ istilah alternatif dari Birokrasi Weber tdk pernah.
Pertemuan IV dan V Sosiologi Kritis
PERTEMUAN KEDUA Konsep Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologis (Marx Weber ) a. karisma b. masyarakat politik dengan dimensi. kelas, status.
Arbitrase Dan ADR.
PENGHEGEMONI ALIRAN KRITIS
KONSEPSI DASAR BIROKRASI
Birokrasi Weberian Fernanda putra adela.
BAB VI ETIKA PROFESI HUKUM
PENGERTIAN HAN.
Dilema pendekatan thd perancangan kota
TEMUAN (FINDING) AUDIT MANAJEMEN
Pokok bahasan utama ttg pengaruh suatu relasi yg terjadi di dalam atau antar kelp yg akan membentuk identitas sosial ; Membahas ttg bgmana seseorang berperilaku.
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR NON RASIONAL DALAM PK
CIVIL LAW SYSTEM, KEBERADAAN & FUNGSINYA PADA ERA MODERN
What is Bureaucracy? Literal  dari bahasa Perancis “Bureau” = meja tempat pejabat bekerja  Muncul pada abad-18 menjelang terjadinya revolusi Perancis.
PENGHEGEMONI ALIRAN KRITIS
Birokrasi: Pengertian dan Kharakteristiknya
ABDUL HAKIM\TEORI BIROKRASI
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANATOMI DAN ELEMEN POKOK BIROKRASI ABDUL HAKIM ENDAH SETYOWATI
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
MANAJEMEN BIROKRASI PERUSAHAAN MILIK NEGARA
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA sistem & pelaksanaan
KONTRAK PERKULIAHAN.
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
BIODATA Nama : Lia Anggraini, SKM,M.kes
ORGANISASI, KEPEMIMPINAN & PERILAKU ADMINISTRASI
BIROKRASI DAN POLITIK ABDUL HAKIM FIA UB.
TOKOH DAN PEMIKIRANNYA TENTANG BIROKRASI
FUNGSI PENILAIAN, PENGAWASAN & PENGENDALIAN (P3)
Restatement (refleksi isi)
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR NON RASIONAL DALAM PK
BIROKRASI DEMOKRASI Pertemuan 1 3 September 2009.
Teori-teori Sosial (Social Theories)
ETIKA PELAYANAN PUBLIK
Marxism.
Konsep modern birokrasi
Konsep Dasar Birokrasi
PENATAAN DAERAH OTONOM
BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA oleh : Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.
Teori-teori klasik: Marx, Michels, Mosca, Weber
BIROKRASI TOPIK 1 Pengertian Definisi Prinsip
OLEH PROF.DR. SJAMSIAR SJAMSUDDIN
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
SISTEM KEPEGAWAIAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
Pertemuan XI Sosiologi Kritis
SOSIOLOGI UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL
Asal muasal negara birokratis
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
MEDIA, NEGARA & PASAR Materi ke-7.
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter
CARA PANDANG ILMU SOSIAL Mengenai Perubahan Bidang Pendidikan
ABDUL HAKIM\TEORI BIROKRASI
Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA sistem & pelaksanaan
02. STUDI TENTANG BIROKRASI (Kuliah Minggu III)
PENGANTAR HUKUM EKONOMI
Transcript presentasi:

ABDUL HAKIM ENDAH SETYOWATI1 NEGARA BIROKRATIS ABDUL HAKIM ENDAH SETYOWATI1

Sub Pokok Bahasan: Birokratisme Kelemahan Birokrasi Ciri-ciri Negara Birokratis Pandangan Salah Terhadap Birokrasi Praktek Birokrasi sbg sumber Birokratisme

BIROKRASI Birokrasi pada dasarnya adalah suatu jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif dalam skala besar serta mengorganisasikan orang dalam jumlah besar yang tujuannya adalah meningkatkan efisiensi administrasi (Blau dan Meyer, 1987).

BIROKRATISME TUGAS UTAMA BIROKRASI : UTK MENJALANKAN PEMERINTAHAN SBG STRUKTUR YG MENJAMIN KELANCARAN PEMERINTAHAN FAKTA DLM PELAYANAN PUBLIK ADA CITRA BURUK YG MELEKAT DALAM BIROKRASI (the bad sides of bureaucracy)

Lanjutan birokratisme SECARA TEORITIS BANYAK YG MEMBERIKAN PENILAIAN NEGATIF TTG BIROKRASI YAITU SIFAT BIROKRASI YG KAKU & FORMALISTIS krn TIDAK SEMUA URUSAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN BISA DIDEKATI DG PENDEKATAN FORMALISTIS.

Lanjutan birokratisme KRITIK NEGATIF THD BIROKRASI (Mark Tuner & David Hulme, 2002) Bureaucracy evokes the slowness, the ponderousness (calo), the routine, the complication of procedures, and the maladapted response of bureaucratic organizations to the needs which the should satisfy and the frustations which their members, clients, or subjects consequently endure.

Lanjutan kelemahan birokrasi Susanto (2004): tiap kali mendengar kata birokrasi kita lahsung terpikir mengenai berbagai urusan prosedural penyelesaian surat-surat yg berkaitan dg pemerintahan. Birokrasi dipandang sbg sebuah sistem & alat manajemen pemerintahan yg amat buruk.

KELEBIHAN & KELEMAHAN Hegelian Bureucracy : BIROKRASI SBG INSTITUsI YG MENJEMBATANI CIVIL SOCIETY DGN STATE Karl Marx : BIROKRASI SBG STATE ADMINISTRATION, MEMAINKAN PERANAN SBG PENINDAS DARI KELAS KAPITALIS

Konsekuensi pemikiran Marx….. PERAN BIROKRASI BUKAN SBG KATALIS NAMUN SBG PARASITIK DAN MISINYA MEMPERTAHANKAN STATUS QUO (Moeljarto,1990)

CIRI-CIRI NEGARA BIROKRATIS (Martin Albrow) Adanya kelompok penguasa yaitu memerintah demi kejayaan pemerintahan itu sendiri. Adanya pejabat birokratis yang membuat negara tdk efisien krn mereka diangkat seakan-akan bukan untuk kepentingan umum Birokrasi merupakan kekuasaan raksasa yg dipegang oleh para penguasa yg suka mencampuri urusan orang lain dan cenderung sentralistis.

PANDANGAN YG SALAH TERHADAP BIROKRASI BUREAUCRACY EQUALS CORRUPTION BUREAUCRACY EQUALS INEFFICIENCY & INCOMPETENCE BUREAUCRACY EQUALS SIZE bUREAUCRACY EQUALS PERFECT ADMINISTRATION RATIONALITY BUREAUCRACY EQUALS SOMETHING ELSE

PRAKTEK BIROKRASI SBG SUMBER BIROKRATISME Birokrasi dan Pelayanan Publik yg Lamban Birokrasi dan Inefisiensi Organisasi

BAHAN DISKUSI Berikan pandangan saudara berkaitan dg peran KPK dalam upaya pemberantasan korupsi agar asumsi ‘’bureaucracy equals corruption ‘’dapat diminimalisir sehingga keberadaan birokrasi bukan sebagai alat bagi birokrat untuk memperkaya diri

TERIMA KASIH