Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBERATAN DAN BANDING.
Advertisements

PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-6 JULIUS HARDJONO
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
Soal Pertemuan 11 Mata kuliah: F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun: 2010.
PAJAK REKLAME (UU NO. 28 TAHUN 2009) REVISI. Latar Belakang Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang.
Bank dan Lembaga keuangan 1 PTA 2015/2016
Menjangkau yang tak Terjangkau
PENGANTAR PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PMK- 91/PMK.03/2015 IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CAB. BALI
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
KUP BAGIAN 2 PERPAJAKAN Kelompok 2 Nia Mulyawati Sutarvan
KULIAH KE-11 PENAGIHAN PAJAK
Pertemuan 06 Hak Dan Kewajiban Fiskus (Direktorat Jendral Pajak)
LINGKUP PENAGIHAN PAJAK
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
PPPPM bagi PKP Tertentu dan PKP yang melakukan kegiatan usaha Tertentu
NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Hal Yang Berkaitan Dengan Pajak
Materi 10.
KULIAH KE - 7 PEMBAYARAN PAJAK DENGAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
Kuliah ke – 5 & 6 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
KULIAH KE-14 IMBALAN BUNGA
PERTEMUAN KE-7 KEBERATAN DAN BANDING
PERTEMUAN KE- 7 KEBERATAN DAN BANDING
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERIKSA
Asas, Fungsi dan Tujuan Bank
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
KULIAH KE – 8 PEMERIKSAAN PAJAK
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-6 JULIUS HARDJONO
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Materi 14.
MATERI KULIAH PENGERTIAN RESTITUSI
KEBERATAN DAN BANDING.
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI.
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Optimalisasi Pembayaran Pajak untuk Menghemat Pajak
SENGKETA PAJAK.
Sanksi Perpajakan di Indonesia
PENINJAUAN KEMBALI ATAS KETETAPAN PAJAK
Surat Pemberitahuan (SPT)
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan Perpajakan.
UPAYA HUKUM WAJIB PAJAK KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Pertemuan 6 : KEWAJIBAN PERPAJAKAN
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
DALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Hak dan Kewajiban Pajak
TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN DAN TINDAKAN PENYIDIKAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003
KEBERATAN.
IMBALAN BUNGA XIII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Abolishment of Secrecy Obligation of Third Party
PT LANGIT PERKASA Disusun oleh: Kelompok 2 Adini Nadia Putri
AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
PENCATATAN/PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK Eva Nurfitriah Syifa Dian Nisa Eva Nurfitriah Syifa Dian.
PBB (PAJA3233) SESI-3 Keberatan, Banding, Ketentuan Lain, Ketentuan Pidana Pajak Bumi dan Bangunan.
Transcript presentasi:

Mata kuliah : F0442 - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun : 2010 Soal Pertemuan 12

Soal 12 PT. Patra Jasa memiliki utang pajak dari tahun 2003 sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan denda yang tercantum sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Sementara itu, tingkat likuiditas perusahaan sangat rendah sehingga akan sangat kesulitan untuk membayar pajak tersebut bahkan hanya untuk membayar dendanya saja. Direktur Keuangan PT. Patra Jasa pernah mendengar bahwa wajib pajak dapat mengajukan keringanan bahkan penghapusan denda pajak hanya diajukan kepada Kepala KPP. Jika anda adalah seorang konsultan pajak yang diminta bantuan oleh Direktur Keuangan PT. Patra Jasa, apa yang anda lakukan untuk membantu permasalahan tersebut. Jelaskan syarat-syarat mengajukan permohonan penghapusan denda pajak. Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak. Jelaskan kalimat tersebut. Kenapa kalimat tersebut perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Soal 12 Tn. Yanto adalah manajer auditor di salah satu perusahaan Kantor Akuntan Publik terkemuka di Indonesia. Yang bersangkutan didatangi penyidik pajak di kantornya dan minta keterangan tentang beberapa transaksi penting dari salah satu kliennya yang sudah selama 10 tahun menjadi klien utama kantor akuntan publik tersebut, yang tentunya kerahasiaan klien akan sangat dijaga dengan baik. Karena tidak mau salah dalam bertindak, Tn. Yanto minta pendapat anda sebagai konsultan pajaknya untuk memberikan masukan. Apa yang akan anda usulkan kepada Tn. Yanto. Jika Tn. Yanto pada kasus no. 5 bersikeras untuk tidak mau memberikan keterangan tentang klien utamanya kepada penyidik pajak. Apa sanksi yang akan diterima Tn. Yanto menurut UU perpajakan? Jelaskan.