Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) DESA EMAS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pusdiklat Aparatur BPPSDM Kesehatan
Advertisements

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
EVALUASI KINERJA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Konsep Pengembangan Wilayah
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
Kebijakan Pariwisata Jawa Barat
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
RAPAT BPMPD DAN PERSIAPAN PENYELENGGARAAN FORUM PADESAAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
LOKAKARYA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA TAHUN ANGGARAN 2017 PONTIANAK KAL - BAR, 05 s.d 08 April.
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
Agenda dan Proges Pelaksanaan SIDa di Kabupaten Jepara
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Universitas Indo Global Mandiri
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
PEREKONOMIAN INDONESIA
KADISPARBUD (Drs. NUNUNG SOBARI, MM) 28 Februari 2012
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
KESIMPULAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN
Bahan tayang 3-4 Mei.
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
DATABASE PENERIMA BANTUAN STIMULAN BERBASIS APLIKASI OLEH: MUHAMMAD HALIM KASI PENDAMPING BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN.
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2018.
LANGKAH STRATEGIS DALAM MEMBANGUN MICRO FINANCE BERKELANJUTAN.
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
BPS KABUPATEN BULELENG
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Evaluasi dan Rencana Kerja
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
POINTER LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2019
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) DESA EMAS 11/01/2016 Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) DESA EMAS

SISTEMATIKA MODEL PENDAMPINGAN DESA LABORATORIUM SINERGITAS (DLS) SEGITIGA MODEL SEGITIGA PENDAMPINGAN DESA DESA EMAS (DE) IMPLEMENTASI DESA LABORATORIUM SINERGITAS – DESA EMAS RAM-IP DESA EMAS Ngahiji Ngurus Desa Pacantel Keur Pangwangunan

Model Pendampingan Desa Laboratorium Sinergitas (DLS) Model pendampingan desa yang sinergi dan integrasi antara Pemerintah/Pemda (BPMPD dan OPD Lainnya), Non Pemerintah (BUMN/BUMD/Swasta/Perguruan Tinggi), dan Masyarakat (Ormas/LSM/Seniman/Komunitas). Konsep yang bersinergi dan integrasi antar stakeholder internal dan eksternal Pemprov/BPMPD. Aspek dasar pendampingan DLS : 1) kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa; 2) infrastruktur desa; dan 3) regulasi desa. Indikator pendampingan DLS : 1) penetapan dan penegasan batas desa; 2) pengelolaan potensi desa; 3) penguatan BUMDesa; dan 4) perencanaan pembangunan desa/kawasan perdesaan Peranan bidang – bidang di BPMPD dalam pendampingan DLS sesuai aspek dasar dan indikator pendampingan DLS Ngahiji Ngurus Desa Pacantel Keur Pangwangunan

Model Pendampingan “DLS” (Segitiga Model) Ngahiji Ngurus Desa Pacantel Keur Pangwangunan

Segitiga Pendampingan Desa Pemerintah Non Pemerintah Masyarakat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Pemerintah Desa Instansi Vertikal BUMN BUMD Perguruan Tinggi Asosiasi Seniman Komunitas Organisasi Kemasyarakatan Desa GNL 1 Pemerintah Kabupaten Garut Pemerintah Desa Mandalakasih BKPP Provinsi Jawa Barat Wilayah IV Telkomsel Telkom University JO RUPI (Rekening Hape) Kesenian Rakyat GNL 2 Pemerintah Kabupaten Cirebon Pemerintah Desa Kebonturi BPKP Perwakilan Jawa Barat BKPP Provinsi Jawa Barat Wilayah III Doel Sumbang GNL 3 Pemerintah Kabupaten Sukabumi Pemerintah Desa Nyalindung Pemerintah Desa Bojongraharja BKPP Provinsi Jawa Barat Wilayah I PT. Pos Indonesia UIN VOG-i OISCA Ngahiji Ngurus Desa Pacantel Keur Pangwangunan

“Desa Emas” (disampaikan Gubernur Jabar pada acara GNL) Kondisi desa yang mandiri, maju, dan sejahtera Kemandirian desa karena kemampuan mengelola sumber daya alam sebagai potensi desa Maju dan sejahtera karena kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia desa yang dapat mengelola sumber daya alam untuk pembangunan dan perekonomian desa Desa Emas adalah desa yang memiliki : 1) kapasitas SDM; 2) infrastruktur; dan 3) regulasi desa, sehingga desa memiliki kompetensi untuk berkompetisi dalam pembangunan Penguatan ekonomi perdesaan melalui penguatan BUMDesa (SDM pengelola, produk layanan, dan regulasi) 50 desa yang telah memiliki BUMDesa (sudah operasional) dijadikan pelopor Desa Emas di Jawa Barat Ngahiji Ngurus Desa Pacantel Keur Pangwangunan

Implementasi DLS– DE DESA EMAS Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Ekonomi - BUMDes Substansi Pokok (SP) DESA EMAS Tipologi Desa Potensi SDA Substansi Pendukung (SPd) Tidak sama untuk Calon Desa Emas Pelibatan Pemerintah -Non Pemerintah - Masyarakat

RAM-IP-DE JAWA BARAT Substansi Pokok DilaksOPD Inti : Pemprov dan Instansi Vertikal BPMPD, Biro PemUm, BAPPEDA, Biro Keuangan. Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Ekonomi - BUMDes Substansi Pendukung OPD Pendukung : Disbun, Bakorluh, Indag, KUMKM, Dinkes, ESDM, Dishut, Distan, Disparbud, dsb. Tipologi Desa Potensi SDA Pendampingan Pemerintah -Non Pemerintah – Masyarakat didasarkan pada Tipologi Desa dan Potensi Sumber Daya Alam Model Pendampingan Desa Emas

GNL 1 (Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut) Substansi Pokok Penetapan Batas Desa, Perencanaan Tata Ruang Desa, Pengelolaan Potensi Desa, Administrasi Pemerintahan Desa. Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Ekonomi - BUMDes Substansi Pendukung Desa Pesisir Pengembangan Wisata Pantai Tipologi Desa Potensi SDA OPD Inti : BPMPD, Biro PemUm, Biro Hukham, BKPP Wilayah IV OPD Pendukung : Disparbud, DisESDM, DisPSDA, DisBM, Disdik, Dinkes, Bakorluh, BP3IPTEK. Unsur Lain : Telkomsel, Telkom University, JO RUPI, Kesenian Lokal, Organisasi Kemasyarakatan Desa Model Pendampingan Desa Emas

GNL 2 (Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon) Substansi Pokok Penetapan Batas Desa, Perencanaan Tata Ruang Desa, Pengelolaan Potensi Desa, Administrasi Pemerintahan Desa. Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Ekonomi - BUMDes Substansi Pendukung Juara Lomba Desa Tk. Provinsi Jawa Barat (Inovasi Bebas Buta Baca Al-Qur’an) Desa Persawahan - Desa Kota Tipologi Desa Potensi SDA OPD Inti : BPMPD, Biro PemUm, Biro Hukham, BPKP RI, BKPP Wilayah III. OPD Pendukung : Disparbud, DisESDM, DisPSDA, DisBM, Disdik, Dinkes, Bakorluh, BP3IPTEK, DisKUMKM, Distan Unsur Lain : Telkomsel, Telkom University, Doel Sumbang, Kesenian Lokal, Organisasi Kemasyarakatan Desa Model Pendampingan Desa Emas

GNL 3 (Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi) Substansi Pokok Penetapan Batas Desa, Perencanaan Tata Ruang Desa, Pengelolaan Potensi Desa, Administrasi Pemerintahan Desa. Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Ekonomi - BUMDes Substansi Pendukung Bumdesnya Dapat Menjalankan Sektor-sektor Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Perkebunan/Perladangan Tipologi Desa Potensi SDA OPD Inti : BPMPD, Biro PemUm, Biro Hukham, BPKP RI, BKPP Wilayah I. OPD Pendukung : DisESDM, DisPSDA, DisBM, Disdik, Dinkes, Bakorluh, BP3IPTEK, DisKUMKM, Dishut Unsur Lain : Telkomsel, Telkom University, PT. Pos Indonesia Regional V, OISCA, VOG-i, Kesenian Lokal, Organisasi Kemasyarakatan Desa Model Pendampingan Desa Emas

Keputusan Gubernur tentang RAM-IP Perubahan Memasukkan Konsep Desa Emas Tindak lanjut Membentuk Tim IP-DE yang mengikutsertakan OPD inti dan OPD Pendukung dalam rangka perwujudan 50 Desa Emas di Jawa Barat Ngahiji Ngurus Desa Pacantel Keur Pangwangunan

RAM-IP Desa Emas Keterangan : OPD Inti OPD Penunjang Desa Emas BPMPD Biro Pemum BAPPEDA Biro Hukham Biro HPU Biro Otdaks Biro Admbang Biro Keu BPKP BKPP Wilayah I s.d IV OPD/Biro Rumpun Pertanian OPD/Biro Rumpun Infrastruktur OPD/Biro Rumpun Sosial Budaya OPD/Biro Rumpun Ekonomi Keterangan : OPD Inti OPD Penunjang

Hatur nuhun BPMPD PROVINSI JAWA BARAT JL. SOEKARNO HATTA NO 466, BANDUNG Email : bpmpd@jabarprov.go.id Website : www.bpmpd.jabarprov.go.id