Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA
Advertisements

Kompetensi Dasar 2.1 Proses Perkembangan kolonislisme dan Imperialisme
KOLONIALISME & IMPRELIALISME BARAT DI INDONESIA
KEBIJAKAN POLITIK DALAM MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN INGGRIS DI
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR
KOLONIALISME & IMPERIALISME BARAT DI INDONESIA
F.PENJAJAHAN INGGRIS DI INDONESIA ( )
PERKEMBANGAN KOLONIALISME BANGSA EROPA
MASA KOLONIAL EROPA DI INDONESIA
Revolusi Industri Pengertian Revolusi Industri.
Apa yang dimaksud REVOLUSI ????
MASA KOLONOALISME DI INDONESIA
AWAL KEKUASAAN BARAT DI INDONESIA
PROSES PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL
HUKUM TANAH ADAT oleh: RIZKY YOGA PRATAMA A
KEDATANGAN BANGSA BARAT
Masa Pemerintahan Kolonial Belanda (Johanes Van Den Bosch)
SK : memahani proses kebangkitan Nasional
KOLONIALISME IMPERIALISME BELANDA DAN INGGRIS
Perkembangan Kehidupan Masyarakat pada Masa Kolonial
UNIVERSITAS ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI
AWAL KEKUASAAN BANGSA BARAT DI INDONESIA
Kelompok fraternite (XI IIS 3)
Pertemuan ke-5.  Budaya adalah ciptaan manusia, tapi budaya menguasai kehidupan manusia, karena itu kebudayaan disebut superorganik  Contoh: manusia.
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
Konsep Hukum Agraria dan Hukum Tanah
Masa kolonial Belanda Cakdiyon.blogspot.com.
HUKUM DALAM ARTI TATA HUKUM
BAB 1 PERKEMBANGAN KOLONIALISME BANGSA BARAT PASCA VOC
Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda
Dominasi Pemerintahan Kolonial Belanda
BAB 6 PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAH
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
SEJARAH HUKUM INDONESIA
Politik dan hukum agraria
Pertemuan ke-3 Pembentukkan UUPA dan Pembangunan Hukum Tanah Nasional
POLA KERUANGAN DESA AMALUDIN, S.IP, MM.
BAGI HASIL TANAH ABSENTEE (Studi Kasus di Dataran Tinggi Pasemah Kabupaten Lahat)   Permasalahan penguasaan tanah (pemilikan dan penggarapan) pada  hakikatnya.
VOC Vereenigde Oost Indische Compagnie
TH 3.
Materi: Pemerintahan Penjajahan Hindia Belanda
3. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keagamaan
BAB 3 MUNCULNYA NASIONALISME INDONESIA
Universitas Esa Unggul
KELOMPOK KONSTATINOPEL
PERKEMBANGAN KEKUASAAN BARAT DI INDONESIA
Masa kolonial Belanda.
KOLONIALISME & IMPERIALISME BARAT DI INDONESIA
KELOMPOK 04 : Afani Nur Fauziyyah (02) Chandra Handaru B (10)
SEJARAH HUKUM INDONESIA
POLITIK ETIS.
Republik Bataaf dan Pemerintahan Daendels
Kemiskinan dan Kemakmuran Kaum Petani pada Masa Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa Disusun oleh : Ribud Haryanto Supeni
Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda Yang Memicu Perlawanan Lokal
Sejarah Ekspedisi Bangsa Inggris
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA PADA ABAD KE-19 DAN 20.
KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT
Tugas IPS Kolonialisme Barat
REFOLUSI BESAR DIDUNIA
Masa Pemerintahan Republik Bataaf )
PERKEMBANGAN AWAL DAN TUJUAN VOC
DOMINASI PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA
TINJAUAN HISTORIS HUBUNGAN DESA-KOTA
KELOMPOK FRATERNITE (XI IIS 3) -HAFIZH FADHLI (14) -MELISSA CHRISTINA (19) -PANDU RAMA (23) -RIFQI ACHMAD NAUFAL (27) -SALSABILA ANNISA (31) -SHARISSA.
Kelompok 4 Sejarah Indonesia Nama kelompok : Alda Trecya Nanda Putri Aulia Khotifah Sri Pertiwi Muhammad Syafi’i Novy Hidayati Priskila Tambunan Sanah.
Oleh kelompok 2 Alvian Malahedi Wahyu Putra Mohammad Indah Pratiwy Limonu Novita Dango Mulia Suleman TAHUN PELAJARAN 2018/2019.
Sistem Hukum Indonesia ( bahan 11 )
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL
KOLONIALISME INGGRIS DI INDONESIA ( ) Abd. Rahman, S.Pd No Document No History.
Transcript presentasi:

Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda Oleh Siti Muniroh (14040284052) S1 Pendidikan Sejarah B

PENGANTAR Pada tahun 1795 Partai Patriot Belanda yg anti raja,atas bantuan Perancis berhasil merebut kekuasaan dan membentuk pemerintahan baru. pedisebut Republik Bataaf (Bataafische Republiek ), Republik ini menjadi bawahan Perancis yg sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Raja Belanda Willem V, melarikan diri dan membentuk pemerintahan peralihan di Inggris yang pada waktu itu menjadi musuh Perancis. Perancis sengaja membantu Belanda karena letaknya yang dekat dengan Inggris.

NAPOLEON BONAPARTE RAJA WILLEM V

MASA PEMERINTAHAN HERMAN WILLIEM DAENDELS

Louis Napoleon yang merupakan perwakilan Perancis di Belanda, mengangkat Herman William Daendeles sebagai gubernur jenderal di Nusantara. Dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. H. W. Daendels Louis Napoleon

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAENDELS 1).Bidang Birokrasi Pemerintahan a.Pusat pemerintahan dipindahkan kepedalaman b.Dewan Hindia Belanda sebagai dewan leges- latif diganti dengan Dewan Penasehat. c.Membentuk sekretariat negara (Algemene Secretarie). d.Pulau jawa dibagi pulau jawa di bagi menjadi 9 Prefektuur dan 31 kabupaten e.Para bupati di jadikan pemerintah Belanda dan di beri pangakat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda.

2). Bidang Hukum dan Peradilan a.Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3 jenis pengadilan yaitu sebagai berikut: (1).Pengadilan utuk orang eropa (2).Pengadilan untuk orang pribumi (3).Pengadilan untuk orang timur asing Pengadilan untuk orang pribumi ada di setiap prefectur dengan prefect sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota b.Pemberantasan koropsi tanpa pandang bulu termasuk pada bangsa Eropa.Akan tetapi ia sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada fihak swasta.

3). Bidang Militer dan Pertahanan Dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mempertahankan P.Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah : a. Membangun jalan antara Anyer-Panarukan b. Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang. c. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang d. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Pandang dan Surabaya. e. Membangun benteng-benteng pertahanan. f. Meningkatkan kesejahteraan prajurit.

AKHIR KEKUASAAN HERMAN W.DAENDELS Kejatuhan Daendels antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : Sikapnya yg otoriter terhadap raja-raja Banten,Yogyakarta,Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Penyelewengan dlam kasus penjualan tanah kepada fihak swasta dan manipulasi penjualan istana Bogor. 3. Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan.

PENJAJAHAN INGGRIS DI HINDIA BELANDA (1811-1816)

Latar belakang pendudukan Inggris adalah sbb: -Contingental Stelseel Yang diterapkan oleh Napoleon di Eropa 1806 dengan memblokade perdagangan Inggris di Eropa daratan,Inggris tumbuh menjadi negara industri besar membutuhkan daerah pemasaran yg luas,oleh karena itu India dan Indonesia akan dijadikan tempat pemasaran barang - barang industri Inggris. -Nusantara yg praktis dikuasai Perancis (Belanda Perancis) merupakan bahaya laten bagi kekuasaan Inggris di Asia.

Ketika akhirnya Inggris menyerbu P Ketika akhirnya Inggris menyerbu P.Jawa, penggantinya Daendels,gubernur jendral Jansen,tidak mampu bertahan dan menyerah,akhir dari penjajahan Belanda-Perancis ditandatangani dengan Kapitulasi Tuntang (18 Sepetember 1811),isinya : -Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. -Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris -Semua pegawai Belanda yg mau bekerjasama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus -Semua hutang Pemerintah Belanda yg dahulu, bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Kapitulasi Tuntang ditandatangani tanggal 18 Sept 1811 oleh S.Auchmuty dari pihak Inggris dan Janseens dari pihak Belanda.

Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang ,raja muda Lord Minto yg berkedudukan di India mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakil gubernur di P.Jawa,dalam pelaksanaannya Raffles berkuasa penuh diseluruh Nusantara.Dan cenderung menda- pat tanggapan positif dari raja-raja dan rakyat setempat karena hal berikut ini : a. Para raja da rakyat tidak menyukai Daendels b. Ketika masih berkedudukan di Penang,Malaysia Raffles beberapa kali mengadakan misi rahasia ke kerajaan-kerajaan yg anti Belanda,seperti : Yogyakarta,Banten dan Palembang. c. Sebagai seorang yg Liberalis ,Raffles memiliki kepribadian yg simpatik,ia menjalankan politik murah hati dan sabar walaupun dalam praktek- nya berlainan.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN RAFFLES 1.Bidang Pemerintahan langkah-langkah yg diambil Raffles : a.P.Jawa dibagi menjadi 16 Karisidenan (berlang- sung sampai tahun 1964). b.Merubah sistem pemerintahan yg semula dilaku kan oleh pengusaha pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yg bercorak barat. c.Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yg mereka peroleh secara turun tumurun. 2. Bidang Ekonomi - Menerapkan sistem sewa tanah

MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN SISTEM. SEWA TANAH a MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN SISTEM SEWA TANAH a. Para petani dapat menanam dan menjual hasil panennya secara bebas untuk memotivasi mereka agar bekerja lebih giat sehingga kesejahteraannya menjadi lebih baik. b. Daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga daapt membeli barang-barang industri Inggris. c. Pemerintah kolonial mempunyai pemasukan negara secara tetap dan cukup terjamin. d. Memberikan kepastianhukum atas tanah yang dimiliki petani. e. Secara bertahap untuk mengubah sistem ekonomi barang menjadi ekonomi uang.

Sistem sewa tanah dalam pelaksanaannya telah menimbulkan perubahan-perubahan penting sebagai berikut: a) Unsur paksaan diganti dengan unsur kebebasan dan suka rela. b) Ikatan yang bercorak tradisional dirubah menjadi hubungan perjanjian atau kontrak. c) Ikatan adat-istiadat yang sudah berjalan turun- temurun menjadi semakin longgar, karena pengaruh budaya barat.

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM SEWA TANAH a. Keuangan negara dan pegawai-pegawai yang cakap jumlahnya terbatas. b. Masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat India yang sudah mengenal perdagangan ekspor. c. Sistem ekonomi desa pada waktu itu belum memungkinkan diterapkannya ekonomi uang. d. Belum adanya pengukuran tanah milik penduduk secara tepat. e. Adanya pejabat yang bertindak sewenang-wenang dan korup. f. Pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digarap

3. Bidang Hukum Sistem peradilan yang diterapkan affles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels. Apabila Daendels berorientasi kepada warna kulit (ras), Raffles lebih berorientasi kepada besar kecilnya kesalahan. Badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles adalah sebagai berikut. a.Court of Justice, terdapat pada setiap residen. b. Court of Request, terdapat pada setiap divisi. c. Police of Magistrace. Menurut Raffles pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan.

Berakhirnya kekuasaan Thomas Stamford Raffles Berakhirnya pemerintahan Raffles di Nusantara ditandai dengan adanya Convention of London pada tahun 1814. perjanjian tersebut ditandatangani di London oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut. Nusantara dikembalikan kepada Belanda. Jajahan Belanda seperti Sailan, Kaap Koloni, Guyana, tetap di tangan Inggris. Cochin (di pantai Malabar) diambil alih oleh Inggris sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya.

MASA PEMERINTAHAN VAN DEN BOSCH DAN PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA (1830-1870)

A.PEMERINTAHAN KOMISARIS JENDRAL Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris,selanjutnya yang berkuasa adalah Pemerintahan Hindia Belanda,yang pada mulanya pemerintahan Kolektif yang terdiri dari 3 orang yaitu : Flout,Buyskess dan Van Der Capellen. Dengan tugas utama : menormalisasikan keadaan lama (Inggris) ke alam baru (Belanda) dengan masa peralihan dari tahun 1816-1819,untuk selanjutnya yang menjadi gubernur jendral adalah Van Der Capellen (1816-1824). Kesulitan-kesulitan yang dihadapi : 1).Beberapa kerajaan diluar P.Jawa bertindak mandiri. 2).Usaha-usaha sefihak dari Raffles yang masih ingin berkuasa kembali,misal dengan menduduki Singapura. A.PEMERINTAHAN KOMISARIS JENDRAL

Dengan berdirinya Singapura menimbulkan perselisihan mengenai batas wilayah kekuasaan pendudukan Inggris dan Belanda,masalah ini kemudian diselesaikan melalui Treaty of London 1824 yang isinya : 1. Inggris dan Belanda berhak untuk saling memasuki wilayah jajahan masing-masing. 2. Belanda menarik diri dari jajahannya di Asia Daratan yaitu : Benggala,Gujarat,Malaka dan Singapura. 3. Inggris menarik diri dari Nusantara dan menyerahkan Bengkulu,Bangka dan Belitung. 4. Kemerdekaan Aceh dihormati oleh kedua belah pihak, dan dijadikan daerah Bufferstaat : daerah pemisah. 5. Inggris dan Belanda bertanggung jawab atas keamanandi selat Malaka.

B.POLITIK KOLONIAL PADA MASA KOMISARIS JENDRAL Dalam menjalankan pemerintahannya,komisaris jendral melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1).Sistem Residen tetap dipertahankan 2).Dalam bidang hukum sistem juri dihapuskan 3).Kedudukan para Bupati sebagai penguasa feodal tetap dipertahankan. 4).Desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan dan para penguasanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan hasil bumi. 5).Dalam bidang ekonomi memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. B.POLITIK KOLONIAL PADA MASA KOMISARIS JENDRAL

Memorandum tahun 1851 Memorandum tahun 1851 dengan jelas menegaskan politik Belanda,bahwa “daerah –daerah taklukan harus memberi keuntungan materiil bagi Belanda,keuntungan yang memang menjadi tujuan penaklukkan “ (Van Den Bosch 1851).

A.PENGERTIAN CULTUUR STELSEL Istilah Cultuur Stelsel sebenarnya berarti sistem tanaman terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah Culture System atau Cultivation System .Lebih tepat lagi kalau diterjemahkan menjadi System of Gouverment Controlled Agricultures karena pengertian dari Cultuur Stelsel sebenarnya adalah :”kewajiban kepada rakyat (Jawa) untuk menanam tanaman eksport yang laku dijual di Eropa”,rakyat menterjemahkan dengan istilah tanam paksa. Menurut Van Den Bosch : Cultuur Stelsel didasarkan atas hukum adat yg menyatakan bahwa barang siapa berkuasa disuatu daerah,ia memiliki tanah dan penduduknya.

B.LATAR BELAKANG SISTEM TANAM PAKSA 1).Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon sehingga menghabiskan biaya besar. 2).Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda tahun 1830. 3).Terjadinya perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda (menghabiskan beaya 20.000.000 gulden). 4).Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat. 5).Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. 6).Kegagalan usaha mempraktikkan gagasan Liberal (1816-1830) dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar terhadap negeri induk.

C.ATURAN-ATURAN TANAM PAKSA Dalam Staatblad (lembaran negara) no.22 tahun : Penyediaan tanah untuk cultuur stelsel berdasarkan persetujuan penduduk. Tanah tersebut tidak lebih dari seperlima tanah pertanian. Tanah tersebut bebas dari pajak. Kelebihan hasil tanaman jika melebihi pajak diberikan pada petani. Pekerjaan untuk cultuur stelsel tidak melebihi waktu menanam padi Kegagalan panen yang bukan kesalahan petani merupakan tanggung jawab pemerintah. Bagi yang tidak memiliki tanah dipekerjakan dipabrik atau perkebunan pemerintah. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi.

D.PENYIMPANGAN DALAM TANAM PAKSA 1.Perjanjian penyediaan tanah dilakukan dg paksaan. 2.Tanah yang digunakan lebih dari seperlima bagian. 3.Pengerjaan tanah untuk tanam paksa melebihi waktu menanam padi. 4.Tanah tersebut masih terkena pajak. 5.Kelebihan hasil panen tidak diberikan kepada petani. 6.Kegagalan panen tanggung jawab petani. 7.Buruh dijadikan tenaga paksaan guna menjamin agar para Bupati dan kepala desa menunaikan tugasnya dg baik,pemerintah Belanda memberikan rangsangan yg disebut cultuur procenten disamping penghasilan tetap.

E.AKIBAT-AKIBAT TANAM PAKSA BAGI BELANDA 1).Meningkatnya hasil tanaman eksport dari negeri jajahan dan dijual Belanda dipasaran Eropa. 2).Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang kempis tetapi pada masa tanam paksa mendapat keuntungan besar. 3).Pabrik-pabrik gula yg semula diusahakan kaum swasta Cina,kemudian juga dikembangkan oleh pengusaha Belanda,karena keuntungannya besar. 4).Belanda mendapatkan keuntungan (Batiq slot) yang besar (keuntungan pertama 3 juta gulden).

BAGI INDONESIA 1).Kemiskinan dan penderitaan fisik serta mental yg berkepanjangan 2).Beban pajak yang berat. 3).Pertanian,khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen. 4).Kelaparan dan kematian terjadi dimana-mana,seperti yang terjadi di Cirebon 1843,Demak 1848,Grobogan 1849. 5).Jumlah penduduk di Indonesia menurun. 6).Rakyat Indonesia mengenal tekhnik menanam jenis-jenis tanaman yang baru. 7).Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi eksport.

F.REAKSI TERHADAP TANAM PAKSA 1).RAKYAT INDONESIA a.Di Sumatera Barat timbul perlawanan,al.di Pariaman (1841),di Padang . b.Di Jawa pada tahun 1846 perlawanan dilakukan meskipun dengan pembakaran 7 buah kebun tembakau. 2).KAUM PENGUSAHA (KAPITALIS) Golongan pengusaha menghendaki sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti dengan kebebasan berusaha. 3).KAUM HUMANIS BELANDA a.Baron Van Hoevell : memprotes melalui parlemen Belanda : bahwa tanam paksa tidak manusiawi. b.Eduard douwes Dekker : memprotes tanam paksa lewat tulisan yang berjudul Max Havelaar.