Materi: Pemerintahan Penjajahan Hindia Belanda Nama : Nofi Istieni NIM : 14040284043 Kelas : Pendidikan Sejarah B Materi: Pemerintahan Penjajahan Hindia Belanda (Kebijakan – kebijakan Masa Penjajahan Hindia Belanda di Indonesia)

Setelah dibentuknya pemerintahan Republi Bataaf oleh Napoleon Bonaperte, Raja Williem dalam perintahnya di dalam “Surat – Surat Kew memerintahkan untuk mengangkat Herman Williem daendels untuk menjadi Gubernur Jendral di Kepulauan Nusantara dan mengatasi perlawanan melawan Inggris. Oleh sebab itu, Daendels memberlakukan beberapa kebijkaan.

Kebijakan – Kebijakan Pada Pemerintahan Hindia Belanda Kebijakan pemerintahan pada masa Daendels Dan dalam mengemban tugas sebagai gubernur jendral, Daendels melakukan beberapa langkah stategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi. Adapun usaha – usahanya antara lain : Bidang Pertahanan dan Keamanan Dalam memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan, langkah – langkah sebagai berikut : Membangun benteng – benteng pertahanan baru Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang – orang pribumi. Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Propinsi Banten) sampai Panarukan (Ujung timur Pulau Jawa, Propinsi Jawa Timur) sepanjang kurang lebih 1.100 km. dan dinamakan dengan Jalan Daendels.

b. Dalam bidang pemerintahan, meliputi : Membatasi secara ketat kekuasaan raja – raja di Nusantara Membagi pulau Jawa menjadi Sembilan daerah prefectuurl – prefectuurl (wilayah yang memiliki otoritas). Masing – masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jendral dan setiap perfek membawahi para bupati. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.

c. Bidang peradilan Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Daendels melakukan perbaikan dibidang peradilan, yang meliputi : Daendels membentuk tiga jenis peradilan. Meliputi (1) Peradilan untuk orang Eropa, (2) Peradilan untuk orang – orang Timur Asing, (3) Peradilan untuk orang – orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk disetiap prefektur, misalnya saja di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, baik itu orang – orang Eropa, dan Timur Asing. d. Bidang Sosial Ekonomi Untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia, Daendels melakukan untuk mendapatkan keuntungan dalam mencari dana untuk biaya perang, yaitu : Daendels melakukan berbagai penjanjian dengan penguasa Suarakrta dan Yogyakarta yang nantinya melakukan penggabungan banyk daerah kedalam wilayah pemerintahan kolonia, misalnya daerah Cirebon. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Meningkatkan penanaman Tanaman yang haslnya laku di pasaran dunia. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajibhasil pertaniannya. Melakukan penjualan tanah – tanah kepada pihak swasta.

Selanjutnya, Kekalahan Janssen dalam melawan Inggris disebabkan oleh : 1. Tidak terjalinnya hubungan kerja sama dengan raja – raja di Indonesia 2. Warisan perang Daendels kurang kuat 3. Janssen kurang kuat dalam memimpin pemerintahan Kekalahan Janssen akhirnya menimbulkan adanya perjanjian kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Dan membuat Inggris kembali menduduki Hindia, dan Inggris menyuruh Raflles untuk memimpin kepulauan Nusantara dengan beberapa kebijkan,

Kebijakan Raffles (1811-1816) Kebijakan dalam bidng pemerintahan Dalam memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, raffles membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang membenci Belanda. Strategi ini dilakukan untuk mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai kepulauan Nusantara. Realisasinya, Raffles berhasil menjalin hubungan di raja – raja Jawa dan Palembang untuk mngusir Hindia Belanda. Tindakan dalam bidang ekonomi, antara lain :: Pelaksanaan sistem sewa tanah atau land rent Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi Penghapusan kerja rodi dan perbudakan Penghapusan sistem monopoli

Setelah, Raffles tidak kuat lagi menahan serangan dari Belanda dan mengundurkan diri dan karena dalanya konferensi London, membuat Inggris harus menyerahkan kembali tanah jajahannya ke pihak Belanda. setelah Belanda mengambil alih kepulauan Nusantara. Belanda melakukan beberapakn kebijakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi di tanah jajahannya. Untuk itu, diadakan pertemuan bersama jendral Williem VI untuk mengeluarkan undang – undang untuk jajahannya pada tahun 1815, yang salah satu pasalnya berisi penegasan pelaksanaan pertanian secara bebas. Dimana dalam menjalankan kebijakan tersebut mengalami kendala, yang akhirnya pada tanggal 22 Desember 1811 pemerintah memberlakukan UU sewa tanah dan penghapusan peran penguasa tradisional, yang dipimpin oleh Van der Capellen. Dlam hal ini banyak menimbulkan protes dan mendorong terjadinya perlawanan. Misalnya saja, Perang Diponegoro.

Serta, dengan adanya Tanam paksa yang dilakukan Johannes Van den Bosch untuk mengatasi problem ekonomi. Adapun ketentuan dalam tanam paksa (culturestesel), yaitu: Penduduk menyediakan sebagai dari tanahnya untuk melaksanakan Tanam Paksa Tanah pertanian disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh lebih tanah yang dimiliki pemiliknya. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam Paksa tidak boleh melibihi pekerjaan dari menanam padi Tanah yang disediakan untuk Tanam Paksa dibebaskan dari pajak Hasil tanaman Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Kegagalan panen dibebankan pada pemiliknya Penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja diperkebunan

Sejak dihapusnya sistem tanam paksa secara resmi mulai pada tahun 1870, perekonomian Hindia Belanda memasuki zaman liberal, khusunya dibidang ekonomi dan melakukan beberapa asas. Antara lain : Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi rakyat. Kegiatan ekonomi sehari-hari harus ditangani oleh pihak swasta dengan corak dan gayanya sendiri-sendiri. Paham liberal menuntut agar beberapa faktor yang dapat menghambat kehidupan ekonomi masyarakat harus dihapuskan, misalnya Sistem Tanam Paksa, kerja rodi, dan pajak yang berlebihan. Tugas negara (pemerintah) adalah memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum agar kehidupan ekonomi berjalan lancar