ADMINISTRASI PEKERJAAN SOSIAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kelompok VI.  LatarBelakang Didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 tertanggal 6 Agustus 1957 dan selanjutnya susunan organisasi serta.
Advertisements

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BKSekolah Luar Sekolah  Sekolah merupakan lembaga formal untuk menyelenggarakan pendidikan  Dalam kelembagaan sekolah ada sejumlah bidang kegiatan.
Disusun oleh: Desy Herma Fauza, SE., MM
Audit Sumber Daya Manusia
Dimensi struktur organisasi
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PENDAHULUAN.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUKURAN EVALUASI TERHADAP INPUT, PROSES, OUTPUT DAN OUTCOME
Manajemen: proses kegiatan menggerakan orang, fasilitas Organisasi: proses kegiatan diatur menurut sifat, bidang jenis urgensinya, pimpinan dan staf serta.
METODE SOCIAL GROUP WORK
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
BAB VI PENGORGANISASIAN
MANAJEMEN KOPERASI.
PENGEMBANGAN ORGANISASI (ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT)
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Misi Perusahaan Tanggung Jawab Sosial & Etika ( Bab 2,3 )
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
POKOK PEMBAHASAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
MANAJEMEN UMUM.
Organisasi, Manajemen dan Tata Kerja
Pengelolaan Pendidikan: Manajemen Kurikulum
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
`PENGELOLAAN PERKEBUNAN`
Audit Produksi dan Operasi
ISTILAH ADMINISTRASI Administrasi (secara etimologis) berasal dari kata Latin “ad+ministrare = melayani, membantu, memenuhi. Terbentuk kata benda “administratio”
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN
Tujuh Standar Keselamatan Pasien
Organisasi pendidikan
Widayanto Disampaikan pada Orientasi PPAI Propinsi Bali
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN
Organisasi Perkantoran
BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB….. 
KURIKULUM Pengertian Kurikulum 1. Kurikulum sebagai rencana belajar.
STANDAR PENGELOLA PKBM
NAMA KELOMPOK: AIDA ROHMANI EVI NURLAILI
DASAR - DASAR MANAJEMEN
KONSEP MANAJEMEN By : Fitri Apriyanti, SST fig.
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Manajemen Tatap Muka 10.
KONSEP DASAR ORGANISASI KESEHATAN
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
FARMASI RUMAH SAKIT KELOMPOK 6.
BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
DASAR-DASAR ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
MANAJEMEN KANTOR DAN INFORMASI Definisi Manajemen Kantor & Informasi : “ Merencanakan, mengorganisir, mengkoordinir, dan mengawasi kerja informasi agar.
I. Pengertian dan Fungsi MSDM
Pemahaman Struktur pengendalian intern
Padlah Riyadi., SE., MM., Ak., CA., ACPA. Misi Perusahaan Tanggung Jawab Sosial & Etika ( Bab 2,3 ) Lingkungan External Domestik & Global Remote,Industri,Oprasi.
Oleh Deni Adriani,S.Pd.,M.Pd. PPG DALAM JABATAN 2018
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Badan kepegawaian DAERAH kota surabaya
Penataan Administrasi Organisasi Mahasiswa Menuju Optimalisasi Peran Agent of change dan Sosial Control Oleh: TAFKIR, S.Ag (Kasubag Administrasi Akademik.
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
MANAJEMEN MUTU DAN AUDIT KEPERAWATAN MARSIANA ANGGRAENI.
MANAJEMEN – An Introduction
Peranan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)
ADMINISTRASI PUBLIK. DEFINISI Administrasi berasal dari bahasa latin ‘ad’= pada" dan “ministrar’= melayani". Dengan demikian administrasi berarti memberikan.
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
MENSUKSESKAN TIM KERJA DI LEMBAGA PAUD Dosen : Silvie Mil, SE, M.Pd
Transcript presentasi:

ADMINISTRASI PEKERJAAN SOSIAL DEFINISI TUJUAN & FUNGSI UNSUR-UNSUR PENTING DALAM ADMINISTRASI SYARAT ADMINISTRASI PEKERJAAN SOSIAL ASUMSI DASAR ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TUGAS UMUM DAN PERANAN ADMINISTRASI PEKERJAAN SOSIAL Metode administrasi sosial disebut teknik tidak langsung atau metode penuntun, karena mereka melaksanakan pelayanan yang ditampilkan dalam SC, SGW dan COCD

I. DEFINISI Menurut John C.Kidneigh dalam buku : Social Work Administration : An Area of Social Work Practice, Social Work of Jurnal Administrasi Kesejahteraan Sosial merupakan proses mentransformasikan kebijaksanaan sosial kedalam pelayanan-pelayanan sosial sehingga terjadi proses timbal balik (berkesinambungan), yaitu : Mentransformasikan kebijakan kedalam pelayanan sosial secara kongkrit dan Menggunakan pengalaman-pengalaman untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi guna merubah atau memperbaiki kebijaksanaan Administrasi itu merupakan proses implementasi atau penterjemahan kebijaksanaan ke dalam pelaksanaan program

Menurut Rex A Skidmore : Suatu tindakan staf yang menggunakan proses-proses sosial untuk mentransformasikan kebijakan-kebijakan sosial lembaga kedalam pemberian pelayanan sosial Administrasi kesejahteraan sosial sebagai tindakan dari staf/anggota yang memanfaatkan atau mentransformasikan kebijakan sosial kedalam pelayanan sosial II. TUJUAN & FUNGSI ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Tujuannya adalah mendayagunakan tenaga dan dana secara optimal, teratur, relevan, efektif dan efisiensi untuk mencapai tujuan pelayanan kesejahteraan sosial

Fungsinya yaitu sebagai proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan Rangkaian kegiatan berupa : Perumusan dan penetuan tujuan pelayanan/pertolongan sosial/kesejahteraan sosial Pengorganisasian usaha pertolongan/pelayanan sosial Manajemen usaha pertolongan/pelayanan sosial/kesejahteraan sosial Komunikasi sosial Tata usaha Pengumpulan sumber/penggalian sumber Partisipasi masyarakat

III. UNSUR-UNSUR PENTING DALAM ADMINISTRASI Program (Programme) Pertanggung jawaban administrasi yang utama adalah memelihara program lembaga sosial dalam perubahan kebutuhan dan nilai masyarakat, dan perubahan kontribusi pekerjaan sosial. Isi program lembaga sosial ditentukan oleh pernyataan tujuan yang luas dan tujuan pelaksanaan yang khusus, (jelas tujuannya, orang yg dilayani, jelas penanganan masalahnya). Keuangan (Finance) Persoalan perencanaan dan pelaksanaan keuangan secara langsung dengan perencanaan program dan keberhasilan keseluruhan pelaksanaan lembaga soisal. Keuangan sebaiknya berdasarkan seleksi prioritas program.

Personalia (Personel) Analisis kebutuhan merupakan esensial untuk isi pekerjaan organisasi yang sebenarnya dan untuk identifikasi personalia yang diperlukan guna mengerjakan pekerjaan. Administrasi personalia yang baik dapat dilihat penggajian, tingkatan kompetensi pekerja dalam menjalankan tugas. Struktur Organisasi (Organizational Structure) Lembaga sosial yang besar perhatiannya lebih banyak diberikan pada struktur organisasional. Keprofesional- an dapat dilihat dari hubungan pekerjaan dengan struktur yang mudah dimengerti hubungan pelaksana annya. Milik dan Peralatan Property and Equepment) Pencapaian perumahan dan peralatan yang cukup merupakan masalah utama dan terus-menerus bagi lembaga sosial, (perumahan, seleksi peralatan kantor).

Penelitian (Reasearch) Lembaga sosial hendaknya ikut serta dalam pengumpulan data yang cukup untuk mengerjakan laporan pekerjaan pelayanan. Hasil penelitian dapat dibuat untuk penilaian tentang masalah, bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan lembaga sosial Hubungan masyarakat (Public relation) Pelayanan sosial yg efektif seharusnya dipergunakan dan dimanfaatkan untuk dan oleh masyarakat. Tugasnya memeli- ra hubungan yang efektif dan kooperatif dengan lembaga sosial lain, kelompok masyarakat. Prosedur dan metode (Methods and procedure) Pekerjaan penyederhanaan merupakan tujuan utama administrasi perhatian khusus seharusnya dicurahkan untuk isi pencatatan, pengelolaan pekerjaan yg berhubungan dg sekretariat efisiensi, pemeliharaan pencatatan

Beberapa faktor yang mempengaruhi sifat administrasi : Tujuan organisasi (Purpose of organization) Tujuan lembaga kesejahteraan sosial mempunyai banyak kesamaan dan hal ini berakibat dalam kualitas keadaan administrasi lembaga kesejahteraan sosial. Adanya kejelasan tentang : tujuan, metode, struktur gaji sesuai kebutuhan tingkatan staf yang berkompeten kebijaksanaan dan pelaksanaannya, kualitas dan kuantitas pelayanan, strategi keuangan Bantuan (Auspices) Lembaga kesejahteraan sosial merupakan alat (instrumen) masyarakat yang diorganisasikan untuk melaksanakan pelayanan yang berguna dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat

Ulasan daerah geografik (Geographica area of coverage) Administrasi dipengaruhi oleh pemberitaan atau ulasan daerah dengan menyebut seperti persoalan pelaksanaan desentralisasi, pelayanan organisasi pusat, masalah komunikasi dan koordinasi, keseragaman pelayanan dan penyesuaian pelayanan daerah yang berbeda-beda. Misalnya di daerah, kantor cabang, pertanggung jawaban perwakilan, metode yg digunakan untuk menjamin kualitas dan kuantitas pelayanan Ukuran (Size) Ukuran organisasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi lapangan dan isi pengelolaan pekerjaan yang baik secara keseluruhan proses administrasi. Kecil : kompetensi praktek pelaksana fungsional dan kemampuan mengawasi program.

Besar : penempatan keterampilan umum pada administrasi pada umumnya (kepemimpinan, otoritas perwakilan, koordinasi, penggunaan staf) Penggolongan (Setting) Ada dua kelas penggolongan struktur umum dalam fungsi pekerjaan sosial : Lembaga sosial dimana pekerja sosial merupakan pelayanan primer Personalia pekerjaan sosial yang mengelola lembaga sosial dan menentukan kebijaksanaan yang esensial serta metode pelaksanaannya. Pekerja sosial berkoordinasi dengan pelayanan profesional yang lain melalui penggunaan kompetensi pekerjaan sosial dalam peranan konsultannya.

IV. SYARAT ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Adanya proses penyelenggaraan dan pelaksanaan usaha kerjasama sekolompok orang Adanya usaha kerja sama sekelompok orang yang terorganisir dan terkoordinir Pelaksanaan usaha kerjasama sekelompok orang diilhami oleh nilai-nilai pekerjaan sosial Adanya sumber fasilitas dan dana Adanya tujuan memberikan pertolongan/pelayanan sosial kepada masyarakat yang menyandang masalah sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Karakteristik Administrasi Kesejahteraan Sosial : Ditujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Lembaga sosial secara khusus berbentuk suatu badan/lembaga umumnya mewakili kepentingan masyarakat Terdapat rangkaian yang besar dan beragam tentang ukuran, skup, struktur, jenis program dan organisasi/lembaga sosial Administrasi mempunyai tanggung jawab untuk mengkaitkan kegiatan internal lembaga dengan masyarakat Terdapat keperluan yang terus-menerus untuk membuat pilihan-pilihan tentang sumber-sumber Pelayanan yg ditampilkan oleh lembaga sosial mempunyai unsur pekerjaan sosial semakin besar

V. ASUMSI DASAR ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Mempunyai dan mengupayakan pemahaman dan penerimaan serta komitmen yang mendalam terhadap nilai-nilai pekerjaan sosial Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang pekerjaan sosial sebagai suatu pelayanan profesional terhadap orang Mempunyai dan mengupayakan identifikasi yang kuat terhadap profesi pekerjaan sosial dan tujuan fundamental pekerjaan sosial Mengetahui dan mengintegrasikan praktek pekerjaan sosial dengan teori administrasi Terlibat dalam menciptakan kerja yang efektif dg orang Bertanggung jawab untuk menjaga kualitas pelayanan yang diberikan.

VI. TUGAS UMUM DAN PERANAN ADMINISTRASI PEKERJAAN SOSIAL Perumusan tujuan Pemimpin lembaga merupakan pejabat eksekutif yang bertanggung jawab kepada atasannya tentang pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan. Memberikan masukan keatas berdasarkan pengetahuan dan keahlian teknis, profesiona, pengalaman Penyiapan struktur formal yang sesuai bagi pelaksanaan tugas lembaga Modifikasi perubahan organisasi struktur formal, kesinambungan proses perumusan tujuan dan perencanaan

Menghimpun dan menyalurkan sumber-sumber Salah satu tugas pimpinan lembaga ialah menghimpun sumber-sumber walaupun ada perbedaan diantara lembaga, tergantung dari mana lembaga yg bersangkutan memperoleh sumber-sumbernya Supervisi dan evaluasi Supervisi merupakan bagian utama dalam administrasi pekerjaan sosial. Peranan supervisi adalah sebagai seorang yang memberikan dorongan, motifasi, pemberian informasi, sbg pendengar yg baik bagi pekerja Pembinaan usaha bersama Tugas utama administraotr adalah memperkecil konflik antara kebutuhan para anggota, memelihara dan membina hubungan kerja sama yang baik diantara berbagai profesi.

Tugas-tugas yang mencakup didalam sistem administrasi : Penyusunan staf : Rekruitmen, seleksi, pengembangan staf, promosi, kesejahteraan pegawai Latihan : Tugas administrator adalah memimpin, menyediakan sumber, berperan serta dalam latihan untuk pegawai dan sbg supervisor lapangan dalam praktek peksos Kekayaan dan perlengakapan : Mencakup pengelolaan, penggunaan barang dan perlengkapan yg merupakan milik negara atau organisasi Pembiayaan : Bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengumpulan dana Sistem pencatatan : a. Mengidentifikasi dan memutuskan apa yg perlu dicata b. Bgm cara mencata, oleh siapa, bgm cara penyimpanannya c. Menjamin data dan informasi mudah dijangkau oleh pimpinan sbg bhn pertimbangan Hubungan masyarakat : Menciptakan dan membina hubungan baik dg lingkungan

Tugas yang lain : Merencanakan dan mengembangkan program Memperoleh sumber-sumber dan dukungan finansial Merancang struktur dan proses organisasi Mengembangkan dan memelihara kemampuan staf Menilai program-program dan lembaga Mengubah program dan lembaga Peranan administrator pekerjaan sosial : Membedakan antara tugas dan peranan tertentu dg status yang bermacam-macam Mengidentifikasi perilaku sesuai dengan peranan Mengidentifikasi hubungan peranan yg penting dalam rangka pelaksanaan tugas lembaga Jadi membedakan peranan, sikap perilaku profesional dari peranan sikap sebagai seorang pribadi

Prinsip dasar administrasi kesejahteraan sosial : 1. Prinsip nilai-nilai pekerjaan sosial 2. Prinsip kebutuhan masyarakat dan klien 3. Prinsip tujuan lembaga 4. Prinsip setting budaya 5. Prinsip relasi yang bertujuan 6. Prinsip totalitas lembaga 7. Prinsip tanggung jawab profesional 8. Prinsip partisipasi 9. Prinsip komunikasi 10. Prinsip kepemimpinan 11. Prinsip perencanaan 12. Prinsip organisasi 13. Prinsip pendelegasian 14. Prinsipkoordinasi 15. Prinsip penggunaan sumber 16. prinsip perubahan 17. Prinsip evaluasi 18. Prinsip pertumbuhan