Titik Pangkal), Garis Pangkal dan Zona Maritim

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
WILAYAH LAUT.
Advertisements

Lesson : GEOGRAPHY JUNIOR HIGH SCHOOL CLASS VII Teacher :
METODE MENGGAMBAR PERSPEKTIF
PERAIRAN PEDALAMAN DAN LAUT TERRITORIAL
HUKUM LAUT INTERNASIONAL Preview
Hukum Internasional Kelautan
KONFIGURASI BANDARA TAXIWAY.
Gambar Proyeksi Orthografi
TEORI TERJADINYA NEGARA
Dr. Sri Handoyo dan Ir. Tri Patmasari, M.Si
Wilayah Negara Dalam Hukum Internasional
Hukum Laut Indonesia.
Cartesian Coordinate System
Isu-isu Perencanaan Kontemporer
ANGLO-NORWEGIAN FISHERIES CASE 1951
STRAITS USED FOR INTERNATIONAL NAVIGATION
SIKLUS HIDROLOGI Peristiwa kondensasi yang menyebabkan hujan dalam bentuk salju atau air Uap air dibawa oleh angin secara horisontal Transpirasi tumbuhan.
PERPETAAN for UNY.
CONTIGUOUS ZONE DAN CONTINENTAL SHELF
Slide berikutnya untuk 2
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATE ) Pasal UNCLOS 1982
HOT PERSUIT (PENGEJARAN SEKETIKA)
Pembagian Wilayah Laut
LANDAS KONTINEN.
1 CTC 450 ► Bernoulli’s Equation ► EGL/HGL. Bernoulli’s Equation 2
GEOGRAFI KELAS X Standar Kompetensi :
Syllabus Kuliah PERPETAAN (2009)
Aspek Geospasial dan Metode Delimitasi Batas Maritim
Mekanika Fluida Minggu 04
HUKUM LAUT INTERNASIONAL hukum udara dan luar angkasa
PENGANTAR ILMU DAN TEKNOLOGI kemaritiman
I Made Andi Arsana | Hukum Laut Nasional I Made Andi Arsana |
herwan parwiyanto / FISIP-UNS
Sengketa Batas Maritim dan penyelesaiannya.
Membuat Obyek Garis Command : LINE
Cartesian coordinates in two dimensions
Cartesian coordinates in two dimensions
HERWAN PARWIYANTO / FISIP-UNS
BAB VIII Representasi Citra
MELAKSANAKAN PENGUKURAN KONSTRUKSI
Pengujian Hipotesis (I) Pertemuan 11
HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Potensi Perairan Laut.
Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup
DOSEN PENGAMPU: Drs. IRWAN SAWIR M.Pd
Etty R. Agoes Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
Delimitasi Batas Maritim
FISIKA DASAR By: Mohammad Faizun, S.T., M.Eng.
TL2101 Mekanika Fluida I Benno Rahardyan Pertemuan 5.
INTERPRETASI PETA.
Isu-isu Perencanaan Kontemporer
HUKUM INTERNASIONAL KEDAULATAN NEGARA PERTEMUAN XVIII & XIX
ZONA MARITIM & GARIS PANGKAL
Landasan Kontinen O L E H Tim Pengajar Kelompok 9.
T I D E S (PASANG SURUT).
OSEANOGRAFI FISIKA BATHYMETRI.
KONFERENSI KODIFIKASI HUKUM LAUT INTERNASIONAL
LETAK, JARAK VERTIKAL & HORIZONTAL GEOGRAFI INDONESIA
Bentuk muka bumi Daratan: Bentuk muka bumi daratan dapat kita
wilayah negara kesatuan republik indonesia
PERAIRAN INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996
Ukuran Akurasi Model Deret Waktu Manajemen Informasi Kesehatan
Geopolitik Indonesia/Wawasan Indonesia Jodi Adam ( ) Fiolincia ( )
MATERI S I G SISTEM KOORDINAT DAN PROYEKSI PETA.
SISTEM KOORDINAT & PROYEKSI PETA
Al Muizzuddin F Matematika Ekonomi Lanjutan 2013
ARCHIPELAGIC STATE ARCHIPELAGIC STATE UNCLOS ’82 ● PULAU ● 2/3 (70 %) WIL PERAIRAN ● PJG GARIS PANTAI KM ● DIANTARA 2 BENUA & 2 SAMUDERA.
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LAUT. Hukum laut mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan.
POTENSI GEOGRAFIS INDONESIA FARREL, DYAKSA, SASKO, WAFI.
Transcript presentasi:

Titik Pangkal), Garis Pangkal dan Zona Maritim I Made Andi Arsana | madeandi@ugm.ac.id | @madeandi

Isi Kuliah Hari Ini Penggunaan peta laut Penentuan titik pangkal dan garis pangkal Datum Vertikal Datum Horisontal Jenis Baselines Garis Pangkal Kepulauan Penentuan zona laut dari garis pangkal Publikasi garis pangkal

Penggunaan peta laut Pasal 5 UNCLOS Skala Kemutakhiran Institusi resmi Peta siapa yang digunakan?

Contoh Peta Laut: Strait of Singapore

Peta Laut: Judul can Catatan Title Notes

Peta Laut: Tanggal Publikasi

Peta Laut: Koreksi

Peta Laut: Data Terkait/tambahan

Peta Laut: Data Terkait/tambahan

Peta Laut: Ukuran/dimensi Skala jarak M = mil laut 1 mil laut 1’ lintang 1 M = 1852m 0.01’ = 1.852m 1” = 1/60 M = 31m 0.1” = 3.1m

Peta Laut: Penggunaan Warna

Penentuan titik pangkal dan garis pangkal Datum Vertikal ChPsled vertical clearance HAT ChPsled elevation MHWS/MHHW ChPsled HW (Coast line) Spring range of tide BM/TRIG MHWN/MLHW BM height to Geoid BM height to AHD Neap range of tide Geoid MSL Land survey datum Sea surface at any time Levelled Height difference (Zero of Predictions) Observed depth (sounding) MLWN/MHLW Height of tide BM height to the Ellipsoid MLWS/MLLW Geoid/Ellipsoid Separation (N Value) Drying height CD (usually LAT) ChPsled LW (drying) line ChPsled depth AUSHydroid Ellipsoid Animation by Arsana & Schofield, 2012 Planes of references are not exactly as shown below for all ChPsls. They area usually defined in notes under chPsl titles.

Penentuan titik pangkal dan garis pangkal Datum Horizontal: Elipsoid referensi Z P N h Surface P’  = 0  Y  x  = 0 s Animation by Arsana & Schofield, 2012 13

Penentuan titik pangkal dan garis pangkal Datum Horizontal: Elipsoid referensi Z P (X,Y,Z) Zp Y Xp Yp x Animation by Arsana & Schofield, 2012 14

Jenis Garis Pangkal According to LOSC ‘82 Normal (Psl. 5) Terumbu (Psl. 6) Lurus (Psl. 7) Mulut sungai (Psl. 9) Teluk (Psl. 10) Pelabuhan (Psl. 11 and 12) Metode kombinasi Kepulauan (Psl. 47) B kepulauan A teluk Mulut sungai terumbu lurus normal

Garis pangkal normal (psl 5) Normal baselines (low water line) almost always submerged – “imajinery”?

Definisi Obyek geografis terkait garis pangkal island/rock ( Pslicle 121) LTE (Pslicle 13) Land Sub-surface feature High tide Mean sea level Low tide Sea Animation by Arsana & Schofield, 2012

Garis pangkal penutup mulut teluk (psl 10) Low water line Low water line Bay Entrance points Bay Entrance points Bay Sea Sea Land Land Animation by Arsana & Schofield, 2012 A juridical bay Not a juridical bay

Garis Pangkal Kepulauan Perbandingan luas air dan darat: 1:1 hingga 9:1. Panjang segmen tidak lebih dari 100 mil laut. Bisa lebih tapi maks 3% dari total segmen dan panjang maks adalah 125 mil laut. Bentuk garis pangkal tidak berbeda jauh denhan bentuk kepulauan Garis pangkal tidak boleh menggunakan low-tide elevation (LTE) kecuali LTE itu dibanguni mercusuar (atau sejenisnya) atau LTE itu berlokasi di laut teritorial pulau terdekat. Tidak boleh memisahkan laut teritorial suatu negara dari laut bebas atau ZEEnya Memperhatikan/mengakui hak tradisional negara tetangga Untuk menghitung luas daratan, bisa memasukkan air di dalam atol, dan bagian lain yg diatur Garis pangkal harus diwujudkan dlm peta yg memadai atau disertai koordinat titik pangkalnya Garis oangkal harus didepositkan ke PBB Grs pangkal Perairan pedalaman ≤ 125 mil laut (3%) Perairan kepulauan LTE * darat Lihat: UNCLOS Pasal 47

Maritime Zones of Jurisdiction

Zona Yurisdiksi Maritim – UNCLOS 1982 (Extended Continental Shelf) The Area Continental Shelf Sea-bed, Subsoil, Sedentary Species Territorial Sea Baseline Exclusive Economic Zone (EEZ) Water Column, Sea-bed, Subsoil High Sea Internal waters Contiguous zone 12 M 200 M Territorial sea 12 M madeandi@ugm.ac.id © 2008 Sea Level Shelf Upper Plateau Slope or Terrace Lower Rise Deep Slope Ocean

Zona Yurisdiksi Maritim – UNCLOS 1982 State A I Made Andi Arsana (c) 2011 Baselines Territorial Sea (12 M) EEZ (200M) Continental Shelf (See: LOSC, Art. 76) Are you sure to take it off? I Made Andi Arsana (c) 2011

Batas terluar dari garis pangkal normal I Made Andi Arsana (c) 2011 Are you sure to take it off?

Batas terluar dari garis pangkal lurus Circle Sea Arc of centered at A X X A Straight baseline Straight baseline Land Animation by Arsana & Schofield, 2012 24

Batas terluar dari Low-tide Elevations Land 1 LTE = Low-tide elevation Territorial sea breadth measured from mainland only 2 3 4 Territorial sea limit using low-tide elevations 1 and 2 as baselines Sea Animation by Arsana & Schofield, 2012

Gabungan zona maritim Zones - LOSC1982 EEZ Sea LTE A Contiguous Zone Continental shelf Extended Baselines Territorial Sea Internal waters ≤ 125 nautical miles Archipelagic waters EEZ EEZ (3%) LTE B * Land Continental shelf Extended EEZ Animation by Arsana & Schofield, 2012

Seandainya ada satu negara.. Kecil.. Sendirian di tengah laut State A I Made Andi Arsana (c) 2011 Are you sure to take it off?

Publikasi garis pangkal Garis pangkal normal tidak memerlukan deklarasi Garis pangkal lurus dan kepulauan memerlukan deklarasi dan harus diserahkan ke PBB Penyerahan ke PBB disertai peta atau daftar koordinat geografis