Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai “Perangkat ketentuan hukum yg mengatur pembagiam hukum kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM WARIS HUKUM WARIS DI INDONESIA MASIH BELUM DIKODIFIKASI.
Advertisements

HUKUM WARIS MENURUT BW.
PENGANTAR HUKUM PERDATA
DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.
Sistem Hukum Indonesia September 2010 FISIP Universitas Indonesia
HUKUM WARIS ADAT Perkawinan, selain bertujuan memperoleh keturunan juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam suatu perikatan (keluarga).
PLURALISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA
HUKUM WARIS ADAT.
DEWI NURUL MUSJTARI FAKULTAS HUKUM UMY
Pertemuan Ke-2 Arti dan Macam Hukum Perdata, Faktor penyebab berbhineka hukum perdata, Pedoman politik pemerintah hindia belanda , Sistematika hukum perdata.
POKOK-POKOK HUKUM PERDATA
GOLONGAN- GOLONGAN HUKUM
Pluralisme HK Waris Macam-Macam Hukum Waris Hukum Waris Adat
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
PERALIHAN GOLONGAN PENDUDUK
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Syarat Pewarisan Ditinjau dari Pewaris - Pewaris telah meninggal dunia
HUKUM WARIS BW DEWI NURUL MUSJTARI FAKULTAS HUKUM UMY.
A. Syarat Materil : B. Syarat Formil Materil Umum/Absolut
PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
HUKUM BENDA DAN PERIKATAN
Mata Kuliah Hukum Perdata
Hukum Perdata di Indonesia
KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN
Gol. III Kakek+nenek (ke atas)  Pasal 850 s.d 853 BW
AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
HUKUM PERDATA.
PENGGOLONGAN LAPANGAN HUKUM
PERLUASAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA
SEJARAH PEMBAGIAN GOLONGAN PENDUDUK DI INDONESIA
PERALIHAN GOLONGAN PENDUDUK
SISTEM HUKUM PERDATA EROPA
AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN
PERJANJIAN PERKAWINAN
HUKUM PERORANGAN & KEKELUARGAAN ISLAM
Hukum Adat.
HUKUM ORANG Nama Anggota Kelompok : 1. Thifal Rosyidah ( ) 2. Ambarwati ( ) 3. Fitriya Dwi A ( ) 4. Hidayatul M ( )
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA
HUKUM KELUARGA DAN HUKUM HARTA BENDA PERKAWINAN
HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN DITINJAU DARI KUHPerdata DAN UU NO
HUKUM PERDATA.
SISTEM KEWARISAN DAN WASIAT
Nurini Aprilianda Mufatikhatul farikhah
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
Oleh : Diah Pawestri Maharani, SH MH
PERALIHAN GOLONGAN PENDUDUK.
HUKUM KEWARISAN ISLAM KELAS A SEMESTER GENAP
Hukum Perkawinan.
Oleh Ica Luluk Maghfroh Vita Dwi S. Heny Rahmi J. Yoga
HUKUM PERDATA Disampaikan pada Pertemuan ke 4 Mata Kuliah :
PENGERTIAN HUKUM PERDATA
Kuliah Hukum Perdata: Sebuah Pengantar
Batasan Hukum Waris Pengertian
PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL RIESTA YOGAHASTAMA ,S.H., M.Kn.
HUKUM PERDATA Secara teoritik hk perdata meliputi:
SISTEM HUKUM Suatu negara menganut suatu sistem hukum. Negara-negara didunia saat ini menerapkan sistem hukum yang berbeda-beda satu sama lainnya.
HUKUM PERDATA DAGANG.
HUKUM PERKAWINAN ADAT.
PERJANJIAN PERKAWINAN
HAK MILIK BERSAMA (MEDE EIGENDOM)
POKOK-POKOK HUKUM PERDATA
KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN
HUKUM WARIS HUKUM WARIS DI INDONESIA MASIH BELUM DIKODIFIKASI.
HUKUM PERDATA I.
Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang 2015
DASAR-DASAR HUKUM PERDATA
DASAR HUKUM BERLAKUNYA HUKUM ADAT
HUKUM PERDATA.
Disusun guna memenuhi nilai tugas Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum BAB VII.
Transcript presentasi:

Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai “Perangkat ketentuan hukum yg mengatur pembagiam hukum kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sumber hukum waris Islam: Al-Qur’an Hadits Nabi Qias (analogi) Ijma’ (Pendapat Ulama).

Keberlakuan Hk Waris Hukum waris isla berlaku bagi golongan penduduk yang beragama islam. Hukum waris Adat berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada hukum adat Hukum waris perdata berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum adat.

Pluralisme HK Waris Macam-Macam Hukum Waris Hukum Waris Adat Hukum Waris Islam Hukum Waris Perdata Hukum Waris Adat, Meliputi semua asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta cita (non materil) dari generasi yang satu ke generasi berikutnya/ahli waris (Imam Sudiyat, 1989:17)

Subjek Hukum Waris Perdata Pasal 131 jo 163 Indische Staatregeling. Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa (Jepang). Staatsblad 1917 No 129, Hukum Waris Perdata berlaku bagi Golongan Asing Tionghoa. Staatsblad 1924 No 557, Hukum Waris dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Timur asing Tionghoa di Seluruh Indonesia.

Pengaturan Hukum Waris Pengaturan Dalam Hukum Perdata Buku II Pasal 830 s.d. 1130 KUH Perdata B. Alasan Hukum Waris Diatur dalam Buku II KUH Perdata. Pasal 528 = Warisan Merupakan Hak Kebendaan Pasal 584 = Mewaris salah satu cara memperoleh hak kebendaan

C. Kritik Hukum Waris dalam Buku II Pewarisan Termasuk Juga HK Keluarga ex. Penyangkalan Anak Sah, dan Minta diakui sebagai anak sah 2. Pewarisan Termasuk Dalam Lingkup Hukum Perikatan Tidak Hanya Hak yang dapat beralih kepada ahli waris tetapi juga kewajiban Pasal 1318 KUH Perdata.