Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Advertisements

ORGANISASI DAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT
STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah
Risyad.Meivi.Riana.Indah.Anggi .Rilla.Niar.Samir.Furi.Romi
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH
UU NO.36 TENTANG RUMAH SAKIT MARKUS LUAHAMBOWO
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Kajian Implementasi Program Beasiswa Unggulan BPKLN Kemendikbud Jenjang S2 dan S3 Dalam dan Luar Negeri.
Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Standard Minimun
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (SIMPUS)
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Cilacap
Tim Fasilitator PKP2A 1 LAN untuk Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan SP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon April 2014.
JUKNIS PENILAIAN PORTOFOLIO TENAGA GIZI 2016
EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH (EDS/M)
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PERIJINAN DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT
Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Usulan perubahan DO SPM
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
PRAKTIK KEPERAWATAN.
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
Menuju Kabupaten Sehat
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
PROGRAM PASCA SARJANA STIE AMKOP MAKASSAR 2014
MANAJEMEN INFORMASI DAN REKAM MEDIS (MIRM)
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
KEBIJAKAN OBAT  .
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
LAPORAN HASIL KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2017
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
Organisasi Yankes Pertemuan 3
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
SINERGITAS PELAKSANAAN Program prioritas kesehatan
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
Regulasi Rumah Sakit Izin Mendirikan RS dan Izin Operasional RS
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
Program Pemberdayaan Nelayan SEBAGAI USULAN ATAS DISKUSI PERIHAL POTENSI YANG HASIL LAUT YANG MELIMPAH RUAH.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pengantar Manajemen Pelayanan RS Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH 1.
Transcript presentasi:

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pertemuan 14

Dasar Hukum Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA Tahun 2002, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005.

Definisi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Indikator SPM Tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Prinsip-Prinsip SPM SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. SPM ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kab/kota.

Penerapan SPM oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan dasar nasional. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

SPM Nasional Bidang Kesehatan (Indonesia Sehat 2010) Indikator derajat kesehatan yang merupakan hasil akhir, yang terdiri atas indikator-indikator mortalitas, morbiditas dan status gizi. Indikator hasil antara yang terdiri atas indikator-indikator keadaan lingkungan, perilaku hidup masyarakat, akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Indikator proses dan masukan, yang terdiri atas indikator-indikator pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, manajemen kesehatan dan kontribusi sektor-sektor terkait.

SPM RSUD Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Manajemen Rumah Sakit (SDM, Keuangan, sarana prasarana/alat untuk mendukung pelayanan, perencanaan administrasi, mutu, manajemen sistem informasi rumah sakit. Pelayanan medik (rawat jalan, rawat inap, pelayanan penunjang)