V. TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
Advertisements

Pembubaran Koperasi Rita Tri Yusnita Sumber:
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
4 10 hr Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 5 10 hr 14 hr 2 3 Pemohon
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
Bentuk – bentuk badan Usaha
YAYASAN Stichting.
MK Dasar Manajemen PJMK Ir. Purana Indrawan, MP
KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
PERSEROAN TERBATAS (PT)
KOPERASI.
PERSEROAN TERBATAS 1.
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
Assalamu'alaikum Wr.Wb. ROZI.
PROSES PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN Sumber:
BAHAN KULIAH ASPEK HUKUM DALAM BISNIS
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
STIE DEWANTARA ASPEK HUKUM Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 4.
Bab ii Badan usaha dalam kegiatan bisnis
Perbedaan antara yayasan,koperasi dan perseroan terbatas
BADAN HUKUM KOPERASI.
IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
KOPERASI Oleh YAS.
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
PERTEMUAN XIV PEDOMAN/TATACARA MENDIRIKAN KOPERASI
oleh : NEDDY FARMANTO, SH
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
By : Koperasi By :
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
ASPEK YURIDIS STUDI KELAYAKAN BISNIS Chapter 2
Pertemuan 10 Perseroan terbatas (1) PT bentuk Badan Hukum sempurna, Macamnya, Pendirian, Pendaftaran & PenGumuman, Anggaran Dasar, dan Nama PT.
Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan menjadi 3 bidang usaha: 1. Bidang Usaha Terbuka 2. Bidang Usaha Tertutup 3. Bidang.
KOPERASI Oleh: Rhido Jusmadi.
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
PENGANTAR PERKOPERASIAN
K0PERASI UU No. 25 tahun 1992 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsik.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
SURAT BERHARGA PASAR UANG (2)
Presented by: Cempaka Paramita,
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
KOPERASI.
By : Koperasi By :
9 PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI.
Penyelengaraan koperasi sekolah Membentuk kepanitian koperasi sekolah
Proses Pembentukan Koperasi
KOPERASI Sejarah R Aria Wiriaatmadja & E Sieburg
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
YAYASAN Stichting.
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
BAGAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI
KOPERASI.
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
BENTUK- BENTUK HUKUM BADAN USAHA
K0PERASI UU No. 25 tahun 1992 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsik.
Badan Usaha dengan Status Badan Hukum
1 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis (3)
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Transcript presentasi:

V. TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI I. PERSYARATAN PEMBENTUKAN KOPERASI Untuk koperasi primer diperlukan minimal 20 orang anggota, koperasi sekunder minimal 3 koperasi yang berbadan hukum Berkedudukan di wilayah Republik Indonesia Dengan akte pendirian yang memuat anggaran dasar Anggaran dasar koperasi sekurang-kurangnya memuat : a. Daftar nama pendiri b. Nama dan tempat kedudukan c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha d. Ketentuan mengenai keanggotaan e. Ketentuan mengenai rapat anggota f. Ketentuan mengenai pengeloaan g. Ketentuan mengenai permodalan h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya i. Ketentuan mengenai pembagian SHU j. Ketentuan mengenai sanksi

LANGKAH-LANGKAH DALAM MENDIRIKAN KOPERASI DASAR PEMBENTUKAN Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi : a. Calon anggota harus empunyai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang sama b. Usaha yang akan didirikan koperasi harys layak dari segi ekonomi, moral, budaya dan lingkungan c. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha d. Manajemen yang akan ditunjuk harus profesional PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOPERASI a. Kegiatan penyuluhan,penerangan, dan pelatihan para pendiri dan calon anggota b. Mempersiapkan rapat pembentukan dengan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga RAPAT PEMBENTUKAN a. Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri sekurang- kurangnya 20 orang dan 3 koperasi sekunder yang sudah berbadan hukum b. Rapat dipimpin oleh beberapa pendiri atau kuasa pendiri

4. PENGESAHAN AKTE PENDIRIAN DIAJUKAN KEPADA KANTOR DEPARTEMEN SETEMPAT DENGAN MELAMPIRKAN : a. Dua rangkap skta pendirian koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup b. Berita acara pembentukan koperasi termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permintaan pengesahan c. Surat bukti penyetoran modal d. Rencana awal kegiatan koperasi