Oleh : LUDFIE JATMIKO Sesi III Alat Bukti Keterangan Saksi

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PENYIMPANGAN HUKUM FORMAL

Advertisements

PENUNTUTAN Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum.

Penerapan Perlindungan bagi Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana Yang ditangani Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Prosedur Beracara Arbitrase

PUTUSNYA PERKAWINAN Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat.

PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN

PENYIDIKAN PAJAK Kep-272/PJ/2002.

Perihal pembuktian lanjutan (BUKTI SAKSI-SAKSI)

Pengampuan (curatele)

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

PROSES PERADILAN HAM.

Bantuan hukum dan hak-hak tersangka/terdakwa

ACARA PEMERIKSAAN PENGADILAN PERTEMUAN KE-7. SKEMA : PERISTIWA HK ---- PENYELIDIKAN ---- PENYIDIKAN---- PENUNTUTAN---- PENGADILAN Dalam hal PN menerima.

DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Tata cara Penuntutan / Dakwaan

PENGERTIAN BERKAITAN DENGAN ADANYA DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN

PERTEMUAN #7 MELAYANI PROSES PEMERIKSAAN

HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MATERI DASAR HUKUM PENYIDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DIKLAT TEKNIS PENGAWASAN.

PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002

Oleh : LUDFIE JATMIKO Sesi I

Hukum Pembuktian Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Pembuktian

HUKUM ACARA PERDATA.

HUKUM KELUARGA.

BANTUAN DOKTER PADA PERADILAN

PENYIDIKAN NEGARA.

Hak Tersangka / Terdakwa

Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti S U R A T Sesi V

Acara Peradilan Pidana Anak

TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN

PENUNTUTAN Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum.

KANIT I RESUM SAT RESKRIM POLRES BOGOR

PERTEMUAN KESEPULUH.

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Dan PENYIDIKAN PAJAK

Oleh : LUDFIE JATMIKO ALAT-ALAT BUKTI MENURUT PASAL 1866 BW Sesi IX a

Kiat – Kiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Perdata, Pidanan, TUN, Arbitrase dan KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mataram, September.

Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.

PERKULIAHAN IV.

HUKUM ACARA PIDANA.

Hukum Acara Pidana FloraDianti

PROSES PERADILAN PIDANA

Federasi Serikat Buruh

PENUNTUTAN Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum.

PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding

Penggeledahan (bag III, ps )

Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti P E T U N J U K Sesi VI

PERCERAIAN (pasal 65) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

Oleh : LUDFIE JATMIKO BARANG B U K T I Sesi VIII

PEMBUKTIAN Hukum Acara Pidana.

Oleh : LUDFIE JATMIKO ALAT-ALAT BUKTI MENURUT PASAL 1866 BW Sesi IX

Pembuktian Terbalik DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pembuktian Terbalik DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti Keterangan Ahli Sesi IV

Pembuktian Terbalik DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti Keterangan Ahli Sesi IV

Oleh : LUDFIE JATMIKO Sesi II

ACARA PEMERIKSAAN.

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI

SUSUNAN PENGADILAN PAJAK

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

MEMAHAMI HUKUM ACARA PIDANA

Macam – Macam Alat Bukti Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

DALAM HUKUM ACARA PERDATA

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

TATA CARA PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHATIDAK SEHAT PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI.

Transcript presentasi:

Oleh : LUDFIE JATMIKO Sesi III Alat Bukti Keterangan Saksi Hukum Pembuktian Oleh : LUDFIE JATMIKO Sesi III Alat Bukti Keterangan Saksi

Hukum Pembuktian Sesi III Alat Bukti Keterangan Saksi Pemanggilan & Pemeriksaan Saksi 1. Pemanggilan Terhadap Saksi → Pasal 146 ayat 2 dan Pasal 227 KUHAP. 2. Saksi tidak mau hadir di persidangan → Pasal 159 ayat 2 KUHAP 3. Syarat2 menjadi saksi → Pasal 1 butir 26 KUHAP 4. Tata cara memeriksa saksi → Pasal 159 ayat 1 KUHAP, Pasal 160 ayat 2, ayat 3 KUHAP 5. Sumpah saksi → Pasal 223 KUHAP 6. Saksi tidak mau bersumpah → Pasal 160 ayat 4 KUHAP 7. Pertanyaan2 yg dilarang diajukan kpd saksi → Pasal 166 KUHAP 8. Keterangan yg diberikan oleh saksi harus bersifat bebas → Pasal 153 ayat 2 huruf b KUHAP

Hukum Pembuktian Sesi III B. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi → 185 KUHAP - Keterangan saksi sbg alat bukti → Pasal 185 ayat 1 KUHAP -Asas unnus testis, nullus testis → Pasal 185 ayat 2 KUHAP - Penilaian dari keterangan saksi → Pasal 185 ayat 6 KUHAP - Saksi tanpa sumpah → 185 ayat 7 KUHAP Keterangan saksi, baru mempunyai kekuatan sbg alat bukti apabila dinyatakan saksi sebelumnya disumpah/ berjanji atau dikuatkan oleh sumpah/janji. C. Bentuk-bentuk Saksi : 1. Saksi Adercharge ; 2. Saksi Acharge ; 3. Saksi Mahkota ;

Hukum Pembuktian Sesi III 4. Saksi relatif enbevoegd : 5. Saksi Absolut anbevoegd ; 6. Saksi de auditu ; 7. Saksi verbalisan (penyidik) ; 8. Saksi bersuara ; 9. Saksi diam ; 10. saksi yg berdiri sendiri. Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sbg alat bukti harus memenuhi syarat sbg berikut :  syarat obyektif a. Tdk boleh bersama-sama sbg terdakwa ; b. Tdk boleh ada hubungan keluarga ; dan c. Mampu bertanggungjawab, yakni sdh berumur 15 tahun atau pernah kawin dan tdk sakit ingatan

Hukum Pembuktian Sesi III Syarat Formal : a. Kesaksian harus diucapkan dalam sidang ; b. Kesaksian tersebut harus diucapkan dibawah sumpah, tdk dikenai asas unus testis nullus testis Syarat Subyektif/internal a. Saksi menerangkan apa yang ia lihat , ia dengar dan ia alami sendiri ; b. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yg diterangkan tersebut.