Fokus studi perbandingan administrasi negara Lina Miftahul Jannah miftahul@ui.ac.id

Postwar Evolution of Comparative Studies Kajian dan pengalaman atas praktek administrasi negara semasa perang Administrasi negara sebagai disiplin ilmu Pengaruh gerakan revisionis ilmu perbandingan politik Faktor-Faktor Pendorong

Postwar Evolution of Comparative Studies KLASIFIKASI FOKUS KAJIAN Modified -Traditional Development-oriented General system model-building Middle-range theory formulation

Postwar Evolution of Comparative Studies Modified-Traditional Kelanjutan dari kajian yang berorientasi parochial (provincial) Terbagi ke dalam 2 sub topik yaitu perspektif umum administrasi (organisasi, manajemen, personalia, fiskal, hubungan pusat-daerah, usaha milik negara, kontrol dan tanggung jawab administrasi) dan perspektif sistem administrasi (perbandingan kelembangaan negara barat) Ada tiga model perbandingan (menurut Sayre dan Kaufman-1952) yaitu: organisasi sistem administrasi, pengawasan sistem administrasi, dan kepastian & kepatuhan dalam hirarki administrasi.

Postwar Evolution of Comparative Studies Development-oriented Fokus: persyaratan yang dibutuhkan suatu sistem administrasi agar mampu mencapai tujuan negara, terutama di negara-negara berkembang (transisional) Fokus perbandingan selama ini dinilai tidak mampu menjelaskan konteks perubahan sosial, karakteristik birokrasi yang digunakan kurang tepat, dan dinilai gagal menjelaskan perbedaan dalam sistem administrasi yang ada. Untuk mengkaitkan perbedaan dalam pengaturan administrasi, praktek, pelembagaan, dan prosedur guna memaksimalkan tujuan pembangunan

Postwar Evolution of Comparative Studies General System Model-Building Fokus: mengkonsturksikan suatu tipologi atau model untuk kajian perbandingan. Model (menurut Waldo) adalah penyederhanaan untuk membangun dan mendefinisikan konsep atau concept cluster yang digunakan untuk mengklasifikasikan data, mendeskripsikan realitas atau membangun suatu hipotesis Interdisipliner: sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Riggs: ideal types for societies yaitu memahami dinamika kemasyarakatan, khususnya di negara yang berada pada fase perubahan.

Postwar Evolution of Comparative Studies Middle-Range Theory Formulation Dwight Waldo: kelemahan construction model dinilai terlalu menyederhanakan dinamika administrasi yang ada yaitu kesenjangan antara model dengan empiris. Menurut Ramesh K Arora: Bureaucratic Model (Ideal Type Weber) yaitu mengkaji ulang pemahaman tentang birokrasi, mendeskripsikan birokrasi dalam konteks nasional-subnasional, mengklasifikasikan birokrasi berdasarkan karakteristik dominannya, mengkaji hubungan antara birokrasi dengan institusi lain dalam suatu sistem politik

Fase Perkembangan Perbandingan Adm. Publik Pelembagaan dalam penelitian dan kajian Pengaruh CAG-ASPA(Comparative Administration Group-American Society for Public Administration) dan the Ford Foundation yang memfokuskan pada administrasi pembangunan untuk negara berkembang Kepentingan membangun grand theory untuk administrasi publik Kuatnya pengaruh dari functional approach Tidak mampu menjadi pedoman untuk penelitian empiris Pendekatan behavioral Pendekatan kuantitatif dalam mengkaji administrasi publik antarnegara Teori pembangunan dinilai tidak terlalu penting dibandingkan dengan pengumpulan data yang solid dan berbasis pada perbedaan aspek dalam birokratis Memfokuskan pada subkajian dalam kerangka perbandingan administrasi publik yaitu perbandingan elit politik administrasi, keterkaitan antara elected official dengan birokrat Tidak mampu membangun suatu teori utama bagi perbandingan administrasi publik Penerapan middle-range theory Mengembangkan middle-range theory dalam kajian administrasi publik dan fokus pada subkajian bureaucratic model Masih dipengaruhi oleh kajian development of administration Membandingkan kebijakan publik Penekanan pada kasus spesifik dan dinamika yang terjadi Lina M Jannah/2008

4 Dependent variables will be useful in the process of comparison Prospek dan Opsi People who are public employees Public sector organizations Behavior within public organizations The Power of the Civil Service in Making Policy