DIREKTORAT KESEHATAN LINGKUNGAN DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Advertisements

Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
PERAN PENDEKATAN DAN STRATEGI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DALAM MENDUKUNG PAMSIMAS Waka CPMU Pamsimas Komponen B Kementerian Kesehatan RI.
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
STBM SEBAGAI BAGIAN STRATEGI PEMBANGUNAN SANITASI KOTA/KABUPATEN
AGENDA PROGRAM PAMSIMAS KOMPONEN 2 KESEHATAN TAHUN 2015
PENYEHATAN LINGKUNGAN
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
PERAN PENDEKATAN DAN STRATEGI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DALAM MENDUKUNG PAMSIMAS Waka CPMU Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan RI Disampaikan.
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBERLANJUTAN PROGRAM AMPL
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS DI LINGKUP PROGRAM KESMAS
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pamsimas Komponen B
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Direktur Pengembangan PLP
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
HASIL STUDI EHRA ( Environmental Health Risk Asessment ) KAB
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Kawasan Permukiman Kumuh
Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
INDIKATOR PENCAPAIAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
Promosi Kesehatan dalam Berbagai Tatanan
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PHBS DI TEMPAT-TEMPAT UMUM(TTU)
KASI GIZI, PROMOSI DAN PM DINAS KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat )
12 PROMOSI KESEHATAN DI SEKOLAH
PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018.
Program Penyehatan Makanan
EVALUASI 2017 & RENCANA 2018 BIDANG KESMAS
HIDUP SEHAT DENGAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT ( STBM ) 1.
Kebijakan dan Peta Jalan STBM sebagai Strategi Pencapaian ODF Propinsi Sulawesi Utara Disampaikan oleh : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Kementerian PPN/ Bappenas
Kementerian PPN/ Bappenas
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SSSEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Disampaikan oleh : Sekretaris.
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). MDGs 2015 RPJMN SDGs – 0 – % Akses Air Minum 0% Kawasan Kumuh 100% Akses Sanitasi.
SISTEM PENGAWASAN DAN SURVEILANS KUALITAS AIR JAWA TENGAH.
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). Potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk Rp. 56 T atau Rp 1,25 Juta/KK/th Setiap tahun
Manajemen Puskesmas. PUSKESMAS (PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT) (KEPMENKES R.I No. 128/MENKES/SK/II/2004) PENGERTIAN : Adalah Unit pelaksana teknis Dinas.
Pentingnya KESEHATAN LINGKUNGAN 1 DIREKTORAT KESEHATAN LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT.
Transcript presentasi:

DIREKTORAT KESEHATAN LINGKUNGAN DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT PENGGERAKAN PELAKSANAAN KEGIATAN KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2017 DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2018 DIREKTORAT KESEHATAN LINGKUNGAN DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT

DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA DAN OLAHRAGA PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA KESEHATAN MASYARAKAT Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Promotif)

STRUKTUR ORGANISASI DIT. KESEHATAN LINGKUNGAN Direktur Kesehatan Lingkungan Kasubdit PASD Kasie Penyehatan Air Kasie Penyehatan Sanitasi Dasar Kasubdit PUTK Kasie Penyehatan Udara dan Tanah Kasie Penyehatan Kawasan Kasubdit PP Kasie Peningkatan Higiene dan Sanitasi Pangan Kasie Pengawasan dan Perlindungan Higiene dan Sanitasi Pangan Kasubdit PLR Pengamanan Limbah Pengamanan Radiasi Kasubag TU

Issue Kesehatan Lingkungan Issue Air dan Sanitasi Issue Kesehatan Lingkungan Issue Keamanan Pangan Issue Pencemaran udara, Tanah dan Kawasan Issue Pencemaran udara, limbah dan radiasi & Kedaruratan Lingkungan LAJU DOSIS RADIASI GAMMA DAERAH MAMUJU, SULAWESI BARAT

UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN Implementasi Pilar-Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pengawasan Kualitas Air Kabupaten Kota Sehat Penyehatan Pangan melalui sentra jajanan sehat dan sertifikat laik hygiene sanitasi Pembinaan Tatanan Kawasan Sehat Pengelolaan Limbah Medis & Pengamanan Radiasi Penyehatan TTU (Sekolah & Pasar Sehat)

Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan 20% (13.092) Jumlah Pasar yang diawasi yang memenuhi syarat kesehatan 1000 Jumlah TTU yg memenuhi syarat kesehatan 135.494 Jumlah Desa/Kel yg melaksanakan STBM 35.000 Persentase Sarana Air Minum yg dilakukan Pengawasan 40% (93.601) Jumlah Kab/Kota Sehat 366 Jumlah RS yg Melakukan Pengelolaan Limbah Medis 428 Indikator RKP 2017 26,417 desa 43.58 % (101,972 sarana) 61.44 % (91,293 TTU) 10.39 %  (6.802 TPM) 346 Kab/Kota 256 RS

INDIKATOR KINERJA KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2015 – 2019 NO INDIKATOR KINERJA KESEHATAN LINGKUNGAN 2015 2016 2017 2018 2019 KET T R 1 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (kumulatif) 25000  26.417 30000 33.927 35000 40000 45000 Renstra, RKP,Renja KL, IKK 2 Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan 30% 43,58 % (101.972 sarana) 35% 16.02 % (5.218 SAM)   40% 45% 50% 3 Jumlah Tempat-Tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan (Puskesmas, SD/SMP)  50%  61.44 % (91.293 TTU) 52% (77.267 dari 148.590) 52,64% (78.225 TTU) 54% (135.494) 56% (140.512) 58% (145.530) 4 Jumlah Pasar yg memenuhi syarat kesehatan yg dilakukan pengawasan - 1000 1500 2000 RKP 5 Persentase TPM yang dilakukan pengawasan 8 10,39 %  14% (11.607 TPM) 13.66% (11.324) TPM) 20% 26% 32% RKP, Renstra, IKK 6 Jumlah Kab/Kota Yg Melaksanakan Tatanan Kawasan Sehat 346 dari 514  346 Kab/Kota 356 350 (98,31%)  366 Kab/ Ko-ta  376 Kab/Kota  386 Kab/Kota Renstra, IKK 7 Persentase RS yang melakukan Pengelolaan Limbah Medis sesuai stdr 10%  11,13 % (256 RS) 15% (378 RS dari 2520 RS) 17.98% (453 RS) 21 % 28 % 36 % RPJMN 2015-2019 (3) Desa/Kel melaksanakan STBM TTU Memenuhi Syarat % Sarana Ar Minum yg di lakukan Pengawasan RKP 2016 (3) dan RKP 2017 ( 5 ) Desa/Kel melaksanakan STBM TTU Memenuhi Syarat % Sarana Ar Minum yg di lakukan Pengawasan Pasar Sehat TPM Yang dilakukan Pengawasan RENSTRA 7 INDIKATOR (1,2,3,5,6,7 ) + Kab/Kota memenuhi kualitas kesling

PETA REALISASI 6 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) PETA REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KAB/ KOTA YG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN TH 2016 PETA REALISASI 6 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) KESEHATAN LINGKUNGAN TH 2016 0 – 25 % Kab/Kota (13 Propinsi) 26 – 50 % Kab/Kota (8 Propinsi) 51 – 75 % Kab/ Kota (8 Propinsi) 76 – 100 % Kab/ Kota (5 Propinsi) 1 dari 6 indikator di propinsi tersebut mencapai target (2 Provinsi) 4 dari 6 indikator di propinsi tersebut mencapai target (10 Provinsi) 5 dari 6 indikator di propinsi tersebut mencapai target (3 Provinsi) 3 dari 6 indikator di propinsi tersebut mencapai target (10 Provinsi) 2 dari 6 indikator di propinsi tersebut mencapai target (5 Provinsi) IKU 2016 Ditjen Kesmas T=25%, R= 33.46% Seluruh indikator di propinsi tsb mencapai target (4 Provinsi)

DISTRIBUSI REALISASI 6 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DISTRIBUSI REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KAB/ KOTA YG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN TH 2016 DISTRIBUSI REALISASI 6 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) KESEHATAN LINGKUNGAN TH 2016

PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN Indonesia Sehat Kab/Kota Sehat Kecamatan Sehat Desa/Kel Sehat Keluarga Sehat SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT PERCEPATAN & PEMBANGUNAN SARANA SANITASI , PENGAMANAN AIR MINUM, PENILAIAN KUALITAS AIR, IMPLEMENTASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAERAH2 SULI PENYEHATAN PANGAN (TPM, HIGIENE SANITASI PANGAN, KANTIN SEKOLAH/INSTITUSI , SENTRA JAJANAN SEHAT) PENYEHATAN UDARA TANAH & KAWASAN FASYANKES, TTU, PASAR SEHAT, RUMAH , SEKOLAH , GREEN OFFICE, KAB/KOTA SEHAT (min. 2 tatanan), PELABUHAN/BANDARA SEHAT, KEDARURATAN KESLING PENGAMANAN LIMBAH dan RADIASI PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH FASKES, LIMBAH B3 DAN LOGAM BERAT, PEMETAAN RADIASI PENGION DAN NON PENGION Sumber : APBN PUSAT, DEKON, APBD, DAK, CSR PEDULI/SWASTA

KONSEP KEGIATAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN TERINTEGRASI TAHUN 2017 PUSAT PUSAT DEKON Pedoman Penyelenggaraan Kesling bagi Dinkes Kab/Kota dan Prop. Pedoman Pemetaan Kerentanan akibat perubahan iklim di Bid Kes. Panduan Praktis 5 Pilar STBM berbasis RT Draf Permenkes Pangan Siap Saji Modul TOT HSP Panduan Teknologi Tepat Guna Air Minum Sanitasi Bagi Masyarakat (Katalog Opsi) Revie Permenkes 736 Buku saku jafung Sanitarian RPMK TFU Juknis Tatanan Kab/Kota Sehat Draf NA standar Baku Mutu Kesling & Persyaratan Kes. Media Udara Draf NA standar Baku Mutu Kesling & Persyaratan Kes. Media Tanah 1. Draf Permenkes dan Pedoman 12 Pt 2. Bintek dan Monev Pendampingan 34 Prop d 514 Kab Kota Sosialisasi & Advokasi Rapat Koordinasi/Jejaring Orientasi Kesehatan Lingkungan Bimbingan Teknis Monitoring & Evaluasi (+ Penyediaan Tenaga STBM) SDM 1109 Sanitarian Kit U Puskesmas Kesling Kit Kab/Kota (63 Dinkes 63 Kab/Kota) 1141 Cetakan Jamban U/ Puskesmas SD PEMANTAUAN U/ Kab Kota & Puskesmas sesuai usulan daerah & Kontinuitas Lap + dan prioritas Sasaran

ALOKASI PAGU 2017 KEGIATAN BELANJA BARANG BELANJA MODAL TOTAL ANGGARAN KESEHATAN LINGKUNGAN 220.113.790.000 Pusat 156.279.186.000 156.279.186,000 1) Rupiah Murni 152.279.186.000   2) Hibah  4.000.000.000 0  b. Dekonsentrasi 63.834.604.000 Rencana Penarikan Dana Dekon Sosialisasi Kel.Masyarakat & Institusi (Mg ke 1 Junil sd Mg ke 1 Sept) Orientasi (mg ke 1 April sd Mg ke 1 July

JALAN MENUJU UNIVERSAL ACCESS 100 – 0 – 100 TAHUN 2019 Perjalanan menuju pencapaian Universal Access pada tahun 2019, yaitu 100 % akses air minum – 0 % kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi yang layak. Pencapaian ini memerlukan upaya bersama Lintas Kementerian, sektor swasta dan masyarakat. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dari penyakit yang berbasis air dan lingkungan, seperti diare, kecacingan, tifoid, hepatitis serta mempengaruhi terjadinya stunting.

Akses Sanitasi Indonesia (Data Monev STBM Indonesia)

Persentase Rumah Tangga yang Akses Sanitasi Layak berdasarkan Provinsi Akses sanitasi yang layak per 5 maret 2017 sesuai data E-Monev Smart STBM, rata-rata nasional sebesar 68.00 % dari seluruh Jumlah Rumah Tangga di 34 Provinsi. Sumber: Kemenkes RI, www.stbm-indonesia.org/monev ; 14 Maret 2017; 13.00 WIB

Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Akses Air Minum Layak (2015) Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

DESA MELAKSANAKAN STBM DATA MONEV STBM PROPINSI KALIMANTAN SELATAN s/d 20 Februari 2017 KABUPATEN/ KOTA JUMLAH DESA DESA MELAKSANAKAN STBM ODF BASELINE ODF CLAIM ODF TERVERIFIKASI TABALONG 131 68 34 BANJAR 290 155 1 4 32 HULU SUNGAI SELATAN 148 134 21 28 BALANGAN 157 103 7 24 BARITO KUALA 200 117 3 16 TANAH LAUT 135 108 10 5 15 HULU SUNGAI UTARA 219 128 11 KOTA BARU 202 111 8 TAPIN 48 TANAH BUMBU 150 70 30 HULU SUNGAI TENGAH 169 12 KOTA BANJAR BARU 20 22 KOTA BANJARMASIN 52 KABUPATEN/KOTA AKSES SANITASI 1.TANAH LAUT 91.13% 2.KOTA BANJARMASIN 91.07% 3.KOTA BANJAR BARU 88.47% 4.TABALONG 82.02% 5.BALANGAN 78.88% 6.HULU SUNGAI SELATAN 67.63% 7.TAPIN 64.27% 8.HULU SUNGAI TENGAH 60.70% 9.HULU SUNGAI UTARA 60.51% 10.KOTA BARU 54.39% 11.BANJAR 53.23% 12.BARITO KUALA 42.12% 13.TANAH BUMBU 72.66%

Jumlah Desa Yang Memiliki Capaian Akses Sanitasi 70 % di Kalimantan Selatan Data diakses dari web STBM tanggal 14 Maret 2017, pukul 08:30 WIB dan diolah oleh Sekretariat STBM

Jumlah Desa Yang Memiliki Capaian Akses Sanitasi 80 % di Kalimantan Selatan Data diakses dari web STBM tanggal 14 Maret 2017, pukul 08:30 WIB dan diolah oleh Sekretariat STBM

Jumlah Desa Yang Memiliki Capaian Akses Sanitasi 90 % di Kalimantan Selatan Data diakses dari web STBM tanggal 14 Maret 2017, pukul 08:30 WIB dan diolah oleh Sekretariat STBM

STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Outcome: Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan (termasuk STUNTING) yang berkaitan dgn sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi sanitasi total Output: Meningkatnya pembangunan sanitasi higiene melalui peningkatan demand & supply Pilar 1: Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Pilar 5: Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga Pilar 2: CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) Pilar 3: PAMM-RT (Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga) Pilar 4: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Komponen Dasar STBM: Perubahan Perilaku Peningkatan akses sanitasi yang berkelanjutan Pengelolaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan Dukungan institusi kepada masyarakat (enabling environment)

PENDEKATAN STBM dan PENDEKATAN KELUARGA 12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT Pendekatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) sebagai pendekatan untuk perubahan perilaku dengan ke 5 Pilar didalam rumah tangga, sangat sejalan dengan 2 indikator Pendekatan Keluarga yaitu keluarga memiliki/memakai air bersih dan keluarga memiliki/memakai jamban sehat.

Karakter Pendekatan STBM Menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan Peran Berbagai Pihak sebagai fasilitator Fokus pada perubahan perilaku Pendekatan tidak dibakukan Saling tukar pembelajaran dan pengalaman Inovasi untuk pelayanan sanitasi yang lebih baik

Sinergi Lintas Sektor dan Lintas Program GERAKAN SEJUTA JAMBAN Menciptakan kebutuhan masyarakat Ketersediaan sarana sanitasi TNI AD Pendekatan sosial, budaya Pemicuan Data akses jamban Pendekatan agama Wirausaha Sanitasi Dinkes : PL, Promkes, gizi, Kesga Bapermas TP PKK Dharma Wanita Pramuka TP UKS Dinas Pendidikan Teknologi Tepat Guna Puskesmas Tokoh masyarakat Media (jurnalis) Dinas Pariwisata Dinkes APPSANI CSR Lembaga Keuangan BAZIS/BAZNAS Kanwil Agama Tokoh agama MUI Eco RI (Masjid dsb) Dinas PU BTKL Puslitbang Univ./PT AKKOPSI APEKSI APPKASI Kebijakan/Peraturan Pemerintah, Pemda (Propinsi, Kab/kota, Desa/Kel.)

Kegiatan STBM Tingkat Desa NO MENU JENIS KEGIATAN TUJUAN Sasaran 1 AKTIFITAS CLTS/PEMICUAN PROGRAM PAMSIMAS III KESEHATAN UNTUK PETUGAS KESLING/SANITARIAN Monev Sanitarian Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat melakukan analisa terhadap kebiasaan BABS yang masih mereka lakukan serta membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berubah perilaku stop buang air besar sembarangan melalui upaya menumbuhkan rasa malu dan rasa jijik untuk buang air besar sembarangan sehingga merasa membutuhkan terhadap sarana sanitasi (jamban) Masyarakat yang masih BABS 2 IDENTIFIKASI MASALAH (IMAS) DI DESA PROGRAM PAMSIMAS III KESEHATAN UNTUK PETUGAS KESLING/SANITARIAN Melaksanakan pendampingan di desa dalam penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) agar rencana kerja kegiatan (RRK) kesehatan yang di usukan mempunyai daya ungkit yang besar terhadap pencapaian KPI Pamsimas Kesehatan serta pendanaan yang cukup di bidang Kesehatan dalam menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, stop buang air besar sembarangan (SBS) sehingga terwujud dusun/desa SBS Masyarakat 3 MONITORING PASCA PEMICUAN PROGRAM PAMSIMAS III KESEHATAN UNTUK PETUGAS KESLING/SANITARIAN Membangun Ulang Komitmen masyarakat yaitu meningkatkan kembali motivasi masyarakat untuk melaksanakan rencana kegiatan yang sudah masyarakat susun pada saat memberikan komitmen di kegiatan pemicuan sebelumnya untuk mencapai Stop BABS. Juga “Memberikan energi” bagi masyarakat yang sedang dalam masa perubahan di bidang sanitasinya, yaitu menjaga kesinambungan perubahan perilaku buang air besar agar tidak kembali ke kebiasaan BAB yang lama di tempat terbuka. 4 PEMBUATAN DAN UPDATE PETA SANITASI & BOOK KADER Alat dan Bahan Pembuatan Peta Sanitasi dan Buku Kader Menyediakan kebutuhan untuk pembuatan dan pemutakhiran/update peta sanitasi dan pencatatannya pada Buku Kader, sehingga : (i) Perubahan perilaku BABS masyarakat dapat terpantau secara rutin dan tercatat, (ii) Update data oleh sanitarian melalui sms gateway dapat dilakukan secara rutin dan valid dengan jaminan data yangn terpercaya dan (iii) Sebagai alat untuk tim verifikasi pada saat desa akan mengajukan diri untuk menytakan sudah bebas dari BABS Natural Leader/Kader Desa

Kegiatan STBM Tingkat Desa NO MENU JENIS KEGIATAN TUJUAN Sasaran 5 KAMPANYE CTPS PROGRAM PAMSIMAS III KESEHATAN UNTUK PETUGAS KESLING/SANITARIAN Monev Sanitarian Melakukan promosi/kampanye agar masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat dengan cara membangun perilaku masyarakat untuk mempraktekkan kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan peduli terhadap kebutuhan sanitasi Masyarakat 6 KAMPANYE HS SEKOLAH PROGRAM PAMSIMAS III KESEHATAN Melakukan kampanye penyadaran (sosialisasi program kegiatan PHBS, CTPS dan SBS) tentang hygiene dan sanitasi di komunitas (masyarakat) sekolah untuk membangun dan menguatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kepedulian terhadap kebutuhan sanitasi di lingkungan sekolah Siswa Sekolah Dasar 7 SURVEILANS KUALITAS AIR PROGRAM PAMSIMAS III KESEHATAN UNTUK PETUGAS KESLING/SANITARIAN Monev Sanitarian dan Biaya Labolatorium Memastikan kualitas air yang akan digunakan sebagai air baku dari sarana yang akan dibangun memenuhi syarat kesehatan serta memastikan kualitas air dari sarana yang sudah dibangun menghasilkan air yang layak dan memenuhi syarat kesehatan Sarana Air Minum yang akan dibangun dan sudah dibangun 8 VERIFIKASI SBS UNTUK PETUGAS VERIFIKASI Penilaian Untuk melakukan verifikasi desa yang telah claim sebagai Desa SBS Tim Verifikasi

30.000 desa lama dibina sampai SBS (ODF) PELAKSANAAN STBM 47.547 desa baru sd Tahun 2019 30.000 desa lama dibina sampai SBS (ODF) Sanitarian Melakukan Monitoring Pasca Pemicuan Sanitarian Memfasilitasi Wirausaha Sanitasi Masyarakat melakukan Pembangunan Jamban Sehat Sanitarian Melakukan Verifikasi SBS (ODF) Sanitarian Melakukan Pemicuan Sanitarian Memfasilitasi Team Leader Tersusunnya Rencana Kerja Masyarakat untuk Implementasi 5 Pilar STBM

PROSES PEMICUAN Perkenalan dan penekanan tidak membawa subsidi Transect / melihat tempat kebiasaan BAB masyarakat Pemetaan Monitoring Paska Pemicuan Komite menyusun strategi bersama masyarakat untuk menghentikan BAB sembarangan Analisa bersama masyarakat

Peran Instansi dALAM PeNYEHATAN Kualitas Air Minum dan sanitasi KemenPUPR KemenKes PDAM KemenLHK KemenKes KemenESDM KemenPUPR Kemen Perindustrian Instalasi Pengolahan Air SANITASI Jaringan Perpipaan KemenKes SANITASI Rumah Tangga Sumber Air Bukan Jaringan Perpipaan SANITASI SANITASI SANITASI 5 PILAR STBM KemenKes BPOM HIPPAMS/BPSPAMS

Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Permenkes No Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010 Internal : Penyelenggara Air Minum Eksternal : Dinkes Kab/Kota & KKP Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pengambilan Sampel Air Pengujian Kualitas Air Analisis Hasil Pemeriksaan Lab Rekomendasi

Peran Puskesmas Kabupaten/kota Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pengambilan sampel Pemeriksaan sampel Pembinaan Kabupaten/kota Analisa data Publikasi Pengawasan Dinkes Provinsi

3 Peraturan Bersama MENTERI DALAM NEGERI dan MENTERI KESEHATAN Nomor 34 tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Kabupaten Kota Sehat merupakan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah Foto: Dokumentasi Verifikasi Lapangan di Desa Pinilih Kab. Minahasa Utara Pendekatan Kabupaten/Kota Sehat memiliki 9 (sembilan) tatanan yang diawali dengan pelaksanaan tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum yang sehat, serta pelaksanaan tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, akan menghantarkan wilayah tersebut menuju kabupaten sehat atau kota sehat, dalam arti: bersih, nyaman, aman dan sehat. Foto: Dokumentasi Verifikasi Lapangan di Bank Sampah DKPP Kota Balikpapan

SKPD (Lintas Sektor Terkait) Top down support Foto : Dokumentasi Verifikasi Lapangan Rumah Singgah Barak Semampir Kota Kediri Bupati/ Walikota/ SKPD (Lintas Sektor Terkait) Pengusaha, Pekerja, Masyarakat Proses pelaksanaan kabupaten/kota sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan di masyarakat yang didukung oleh SKPD/lintas sektor terkait, dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkesinambungan. Bottom up approach

Sinergitas Lintas Sektor yang Mengusulkan Kabupaten/Kota Sehat 9 Tatanan Kab./Kota Sehat Pemukiman, Sarana & Prasarana Umum (WAJIB) Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi Pertambangan Sehat Hutan Sehat Industri dan Perkantoran Sehat Pariwisata Sehat Ketahanan Pangan dan Gizi Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri (WAJIB) Kehidupan Sosial Yang Sehat Kementerian Pertanian Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pariwisata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan Kementerian ESDM Kementerian Perdagangan Kementerian PU

KELEMBAGAAN KAB/KOTA SEHAT KABUPATEN/ KOTA TIM PEMBINA KAB/KOTA PROPINSI PUSAT KECAMATAN FORUM KOMUNIKASI DESA DESA KELURAHAN KELOMPOK KERJA PROVINSI KAB/KOTA SEHAT TUJUAN. SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERENCANAAN PELAKSANAAN KLASIFIKASI DAN KRITERIA PENILAIAN PEMBINAAN DAN PENDANAAN TIM PEMBINA PUSAT

Kab/Kota yang Menerima Penghargaan Swasti Saba Tahun 2005-2015 Kalsel: 1 Padapa 1 Wiwerda

PP RI 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan UU no 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan PP RI 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 2 KABUPATEN/ KOTA SEHAT PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI & MENTERI KESEHATAN Nomor : 34 tahun 2005 Nomor : 138/2005 PASAR SEHAT KEPMENKES 519/2008 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR SEHAT SE Menkes No. 2216/2011 ttg pasar sehat percontohan

Sejak 2008 telah diatur dalam Kepmenkes No. 519/2008

TUJUAN PASAR SEHAT Tujuan Khusus Terwujudnya pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat melalui kemandirian komunitas pasar Tujuan Khusus Tersedianya pasar dengan infrastruktur yang memenuhi persyaratan kesehatan Terselenggaranya pengelolaan pasar yang memenuhi persyaratan kesehatan dan berkesinambungan Terwujudnya perilaku pedagang, pengelola dan pengunjung untuk hidup bersih, sehat dan higienis

JUMLAH PASAR SEHAT DI PROP KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 YANG PERLU DILAKUKAN PENGAWASAN PRIORITAS ADALAH 21 PASAR No Kabupaten/Kota Nama Pasar Puskesmas 1 Kab Banjar Sungai Pinang   Sungkai Ps Rakyat Kayu Tangi Kayu Tangi 2 Kab Barito Kuala Mekarsari Wanaraya 3 Kab Hulu Sungai Selatan Kec. Sungai Raya Sungai Raya Kec. Simpur Simpur Kec. Kandangan Kandangan 4 Kab Hulu Sungai Tengah Ilung Kambat Kambat Utara 5 Kab Hulu Sungai Utara Ds Danau Cermin Sungai Karias Ds Keramat Haur Gading 6 Kab Kotabaru Ds Sengayam Sengayam 7 Kab Tanah Laut Bati-Bati Bati Bati 8 Kab Tabalong Trds Tanjung Tanjung 9 Kab Tapin Batung Padang Batung 10 Kab Tanah Bumbu Ds Karang Bintang Karang Bintang 11 Kab Balangan Kec. Awayan Awayan 12 Kota Banjarmasin Gadang Banjarmasin Gadang Hanyar 13 Kota Banjarbaru Bauntung Telaga Bauntung Ilang Anggang Landasan Ulin

GOAL KINERJA TPM/TFU ∑ TPM /TTU ( SERTIFIKAT LAIK SEHAT) ↙ KLB Keracunan Pangan dan Tertanggulangi secara standar TPM /TFU TERDAFTAR TPM/TFU TERAWASI/TERBINA

Tersedianya Pengawasan Internal yg tersertifikat ALUR KEGIATAN TPM & TFU Diperlukan : Peningkatan Teknis Pemantauan Peralatan Pemantauan saat ini baru ada 182 kab/kota yg memiliki FCT, 251 Kab/kota yg memIliki WTK dan 406 pkm yg memiliki sanitarian kit Instrumen Pemantauan Sanitarian Puskesmas Melakukan Inspeksi Kesling ke seluruh sarana dan lokus pengawasan Kesling Memenuhi Syarat Tersedianya Pengawasan Internal yg tersertifikat Uji Kualitas Tidak Memenuhi Syarat dibina Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

PENYEHATAN KAWASAN PRIORITAS PENGAWASAN: 1. PERMENKES NO 44 TAHUN 2014 Mewujudkan wil. Pelabuhan/Bandara yang tidak menimbulkan risiko kesehatan masyarakat; Mewujudkan kondisi wil. Pelabuhan/Bandara yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk komunitas Pelabuhan/Bandara dalam melaksanakan aktifitasnya PERMENKES NO 44 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN DAN BANDAR UDARA SEHAT PENYELENGGARAAN KESLING: 1. Pemantauan Lingkungan: Air Udara Tanah Makanan Vektor II. Penataan Sarana dan Fasilitas III. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih danSehat IV. Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja V. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban B. FORUM PELABUHAN ATAU BANDAR UDARA SEHAT Kelembagaan

PENGAMANAN LIMBAH DAN RADIASI Pengamanan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan = Fokus masih di RS Analisis Resiko Di daerah Yang Radiasi Alamiahnya Tinggi Adaptasi Perubahan Iklim: Pemetaan Daerah Rentan Perubahan Iklim. Advokasi serta Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat Anggota Tim Penilai AMDAL bidang Kesehatan Masyarakat Respon Cepat Kasus Pencemaran Lingkungan dan Dampak Kesehatan === Kasus Merkuri (PESK), Kasus Danau Maninjau, Vaksin Palsu. Megembangkan Kemampuan Kompetensi Petugas dalam ADKL

INDIKATOR NO IKK Data Dasar 2015 2016 2017 2018 2019 1 RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai STANDAR (%) 5 10 (230) 15 (345) 21 (438) 28 36    CAKUPAN 2300 268 (11,6%) RS yang dimaksud adalah RS yang terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pengelolaan limbah medis sesuai standard adalah minimal melakukan pemilahan limbah (antara limbah medis dan non-medis) & pengolahan limbah secara mandiri (on site) atau bekerja sama dengan pihak yang memiliki izin (off site).

Rumah Sakit Yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar Tahun 2015 (dari data yg masuk 421 RS) Sumber: eMONEV Pengelolaan Limbah Medis, Dit KL

RS YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LM SESUAI STANDARD 11,6% RS mengelola limbah (dari 10% target) 268 RS mengelola limbah (dari 230 target) 14 Provinsi mengelola limbah di atas rata-rata nasional 10 Provinsi belum mengelola limbah Sumber: eMONEV Pengelolaan Limbah Medis, Dit KL

Program Prioritas: Penguatan Preventif Promotif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” Rancangan Inpres GERMAS Peningkatan aktivitas fisik Peningkatan perilaku hidup sehat Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit Peningkatan kualitas lingkungan Peningkatan edukasi hidup sehat RKP 2017* RKP 2018 Proyek Prioritas NASIONAL Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat Percepatan Pelaksanaan Preventif Promotif “Gerakan Masyarakat Sehat” Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kampanye Hidup Sehat Konsumsi Pangan Sehat Lingkungan Sehat Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini Aktifitas Fisik dan Konektivitas Antarmoda Transportasi Kawasan Tanpa Rokok Narkoba dan Minuman Keras Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara Penguatan Preventif Promotif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” PeningkatanLingkungan Sehat Peningkatan pemahaman Hidup Sehat Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat 3 Proyek Prioritas NASIONAL Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat Proyek Prioritas NASIONAL Kampanye Hidup Sehat *Rancangan Inpres Germas mencakup ruang lingkup kegiatan yang lebih luas

STBM Smart Fakta: Sistem M&E STBM berbasis Web dan SMS diluncurkan pada Rakornas STBM pertama, 2011. Sistem M&E STBM berbasis Web dan SMS telah dilaksanakan oleh 508 Kabupaten dan Kota dari 34 Provinsi*. Jumlah data ter-entry 75.674 Desa & Kelurahan atau 95% dari total Desa & Kelurahan di Indonesia*. Aplikasi monitoring dan evaluasi STBM berbasis smartphone Diluncurkan oleh Menteri Kesehatan RI pada acara Advokasi Horizontal Learning di Semarang, 30 Mei 2016 Sesuai dengan jenisnya, dapat diakses oleh Masyarakat Umum, Dinkes Provinsi, Dinkes Kab & Kota dan Sanitarian Puskesmas *) Sumber: www.stbm-indonesia.org/monev ; 4 Januari 2017; 16:05 WIB

Aplikasi STBM Smart Berbasis Android Berbasis iOS

Tampilan Dashboard STBM Smart Umum Nasional Android

Tindak lanjut Menyatukan Persepsi dan rencana aksi dalam percepatan Implementasi Perencanaan = Pelaksanaan dan == Pelaporan kegiatan pusat-daerah sampai dengan ujung tombak Puskesmas harus terdokumentasi dengan baik melalui Web Pelaporan Data Kesehatan Lingkungan terpusat di www.kesling.kesmas.kemkes.go.id Pusat mendukung daerah melalui: Peningkatan Kapasitas Teknis dan Peningkatan Pengawasan Kesling yang Terstandar sampai dengan Puskesmas. Evaluasi Hasil dan Sosialisasi kepada SKPD dan Mitra lainnya untuk ditingkatkan Praktik Baik Keberhasilan Daerah Untuk menjadi pemicu bagi daerah lain agar dapat diimplementasikan dalam rangka percepatan capaian kab/kota sehat.

TERIMAKASIH