LAW PROCEDURE ON CONSTITUTIONAL COURT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Advertisements

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Jakarta, 20 Juni 2011 I Dewa Gede Palguna.
MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
PERBANDINGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI BEBERAPA NEGARA
MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Nama Anggota :  Farauq Burhany /  Nanda Primazan /  Rizqan Naelufar /  Ahmad Fahmi.R /  Febri Permana.
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN
PENGANTAR MK ADALAH LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN PERADILAN KONSTITUSI SEHINGGA SERING DISEBUT SEBAGAI PENGADILAN KONSTITUSI (CONSTITUTIONAL COURT) HAL.
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
STATE ORGANS Muchamad Ali Safaat CONCEPTS State Organ: Whoever fulfills a func­tion determined by the legal order is an organ (Kelsen). Logeman: State.
Impeachment atau Pemakzulan
Muchamad Ali Safa’at.  Removal form the office (pemakzulan): termination of a public officer within his/her term, or before the end of the term period.
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
Putusan MA atas Uji Materi Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Hukum Acara MK Oleh : Syamsul Bachrie.
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Strategi beracara di Mahkamah Konstitusi
SISTEM POLITIK INDONESIA ISIP 4213/3SKS TTM 7
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILU
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Pengujian Materi Peraturan Perundang-undangan
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pengaturan impeachment di berbagai negara
PENGEMBANGAN VIDEO CONFERENCE
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
KEKUASAAN KEHAKIMAN Pengantar ilmu hukum.
Judicial Review di Mahkamah Konstitusi
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Kekuasaan Presiden (di Indonesia)
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.
PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
MAHKAMAH KONSTITUSI. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk.
SOSIALISASI PELANGGARAN PEMILU Zulham Efendi Irfan. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH
Transcript presentasi:

LAW PROCEDURE ON CONSTITUTIONAL COURT

CONSTITUTIONAL LAW AND LAW PROCEDURE ON CONSTITUTIONAL COURT Judicial Review Interbrach Dispute Dispute on GE Result Political Party Dissolution Impeachment Process Subtantive Law Legal System CONSTITUTIONAL LAW Basic Principles Citizen State Organ

SYLLABUS Introduction CONSTITUTIONAL COURT AND THE LAW PROCEDURE Definition and concept Syllabus Methods CONSTITUTIONAL COURT AND THE LAW PROCEDURE The History of CC Position, Function, and Authority of the CC Sources of Law

SYLLABUS GENERAL ASPECS Principles Constitutional Court Justice The Hearings Petition Registration and Hearing Schedule Case Bundle Evidence Verdict Hearing Regulation

SYLLABUS Law Procedure on Judicial Review Judicial Review Petitioner Eviden Verdict Legal implication and verdict enforcement

SYLLABUS LAW PROCEDURE ON INTERBRANCH DISPUTE State Constitutional Organ and Interbranch Dispute Petitioner Petition Defendent Other Related Parties Proof and Evident Verdict Legal Implication and enforcement

SYLLABUS Law Procedure on General Election Dispute General Election General Election Disputes Dispute on the Result of General Election Petitioner Petition Defendant and other related parties Evident Verdict Legal Implication and Enforcement

SYLLABUS Law Procedure on Political Party Dissolution Political Parties The Constitutionality of Political Parties Petitioner Petition Defendant Evident Verdict Legal Implication and Enforcement

SYLLABUS LAW PROCEDURE ON IMPEACHMENT PROCESS Impeachment of the President and/or Vice President Petitioner Petition Defendant Evident Verdict Legal Implication and Enforcement

REFERENCES Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jimly Asshiddiqie. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. ----------------------. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. ----------------------. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. ----------------------. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi. Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

SOURCES OF LAW UUD 1945 UU NO. 24 TAHUN 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 8 Tahun 2011. UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu “Legislatif” UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

SOURCES OF LAW PMK Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. PMK Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. PMK Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi. PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebaimana diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014.

SOURCES OF LAW PMK Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. PMK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan. PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

NEXT SESSION Please read Marbury vs Madison case (1803). What the case about? What is the argumentation of the Supreme Court annul the writ of mandamus on Judiciary Act?