ANEKA RAGAM SISTEM PEMILU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEMUNCULAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI BARAT DAN PENGARUH-PENGARUH PARTAI TERHADAP SISTEM PEMILIHAN.
Advertisements

PEMILIHAN UMUM. Pemilu di Dua Negara UNI SOVIET (sbl 1989) tuntutan politik 10% pemilih menjadi anggota partai Tingkat partisipasi: 99% dari total.
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Dr. Wahyudi Kumorotomo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM
List Proportional Representation System Materi kuliah Pemilu & Perilaku
PENGANTAR LMU POLITIK Part X Sistem Kepartaian & Sistem PEMILU
KOALISI MERAH PUTIH VS KOALISI INDONESIA HEBAT
The Single Tranferable Vote (STV) Materi kuliah Pemilu & Perilaku
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
Oleh : DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, BC.IP, M.SI KETUA KOMISI II DPR RI “Dampak Perubahan Undang-Undang Pemilu Terhadap Partai Golkar” Disampaikan Pada.
Sistem partai dan sistem pemilihan Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) SEPTIA BERLIAN.
KARAKTERISTIK PEMILIHAN UMUM DI AMERIKA SERIKAT
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
SPLIT TICKET VOTING DAN STRAIGHT TICKET VOTING
Rekayasa Sistem Pemilu untuk Penguatan Demokrasi Indonesia
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF
SISTEM PEMILIHAN UMUM.
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
Komisioner KPU Kota Malang
PEMILU.
KEPARTAIAN DAN PEMILU DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA
Seminar Kodifikasi Undang-undang Pemilu (4)
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI DR
SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU
PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF
Pertemuan ke V – Partai Partai Tengah (Intermediate Party)
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
PEMILIHAN UMUM.
Information and Communication Technology: TUGAS 3 dan TUGAS 4 (KELOMPOK) presented by: Rhiza S. Sadjad
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Catatan Terhadap Hasil Survei Persepsi Publik Tentang RUU Pemilu
Pemerintahan Presidensial dan Parlementer di Berbagai Negara XII.IPA 1
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
Kodifikasi Undang-undang Pemilu
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
MARTINA PURWANING DIAH, SAP, MAP
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
Nationalities.
Pemilu dan Partai Politik
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DARI ORBA SAMPAI REFORMASI Dr
Pengarustamaan Pemilu
AMBANG BATAS PERWAKILAN Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu
Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Moh. Ikmal, M
SISTEM KEPARTAIAN.
TEORI PEMUNGUTAN SUARA
Pengantar Ilmu Politik Sistem Pemilu dan Kepartaian
Penataan daerah pemilihan
Partai Politik dan Sistem Kepartaian
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
PPT PKn.
SISTEM PEMILIHAN UMUM.
Sistem Pemilu Mayoritas/Pluralitas Mixed/ Campuran Proporsianal
TEORI PEMUNGUTAN SUARA DAN APLIKASINYA DI INDONESIA
Sekitar UU Kepemiluan 17 Pebruari 2013 Fakultas Hukum, UI Kevin Evans
PROSES LEGISLATIF INDONESIA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DARI ORBA SAMPAI REFORMASI Dr
ELECTORAL FORMULA.
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
MEMBANGUN PEMILU SERENTAK 2019 BERKUALITAS
By Muhammad Hasyim Ibnu Abbas, S.E., M.Sc.
Transcript presentasi:

ANEKA RAGAM SISTEM PEMILU Dr. Drs. Luqman Hakim M.Sc Kuliah Minggu III & IV

Sistem Pemilu: Perdebatan Apakah pemilih sebaiknya\memilih kandidat (wakil) atau partai? Apakah pemilih sebaiknya memilih satu orang atau mengurutkan sejumlah nama wakil (wakil)? Dapatkah pemilih dikelompokkan dengan cara tertentu? Berapa banyak dukungan yang diperlukan oleh seorang kandidat, mayoritas (absolut) atau sesuaiperolehan suara?

Sistem distrik (Single-member plurality system) atau First Past the post Features: Tipe: Majoritarian (Distrik) Negara dibagi ke dalam dapil (single-member constituency), biasanya relatif sama besar. Pemilih menandai satu nama wakil yang dipilih, biasanya, dng cara mencontreng, melingkari atau mencoret. Calon (wakil) hanya memerlukan selisih suara unggul (the first past the post rule/FPTP). Contoh: Inggris (House of Commons), AS, Kanada, India, Indonesia (DPD, bukan DPR).

Second ballot system Features: Contoh: Perancis, Pemilu Presiden RI. Tipe: Majoritarian (Distrik). Ada single-candidate Constituencies dan Single-Choice Voting sebagaiman dalam sistem the first past – the post/FPTP. Untuk menang, calon harus memenangi suara mayoritas mutlak (min 50% + 1). Jika tidak ada calon yang memenangi suara mutlak, diadakan pemilihan ulang di antara dua calon yang memperoleh suara terbanyak. Contoh: Perancis, Pemilu Presiden RI.

Alternative vote (AV); supplementary vote (SV) Features: Tipe: majoritarian (Distrik) Ada sejumlah daerah pemilihan (dapil). Pemilih diberi preferensi. Dalam AV preferensi tsb dalam bentuk no urut (no sabuk atau no sepatu), sedang dalam SV hanya satu alternatif calon dengan pilihan “yes,” “no,” atau abstein. Calon yang menang adalah yang memenangi >50% suara. Suara dihitung berdasarkan no satu dari pilihan yang ditentukan konstituen. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara 50%, calon terbawah dihapus dan suaranya dibagi ke calon mulai dari yang teratas dan seterusnya. Dalam sistem SV, semua calon dihapus kecuali dua teratas. Contoh: Australia (House of Representative), dan Inggris (London Mayor), Pemilu DPR/D semasa Orba.

Additional-member system (ams) Features: Tipe: Proporsional Sejumlah kursi (50% di Jerman, lebih besar lagi di Italia, Scotland dan Wales) diisi dengan the FPTP dengan sistem distrik. Proporsi suara diisi dengan daftar tertutup dari partai (the party-list system box). Pemilih diharuskan memilih dua kali: satu untuk nama calon dan lainnya untuk partai. Contoh: Jerman, Italia, Russia, New Zealand dan U.K.

Single-transferable vote system (stv) Features: Tipe: Proporsional Ada sejumlah Dapil berwakil banyak. Partai boleh mengajukan calon sebanyak mungkin. Pemilih menentukan pilihan mereka sendiri (terbuka). Calon akan ditetapkan sejauh memenuhi quota (berdasarkan harga satu suara yang ditetapkan/bilangan pembagi). Suara pemenang adalah suara pertama yang memenuhi jumlah atau harga kursi. Jika tidak ada kursi yang terisi, calon paling bawah dicoret dan suaranya diberikan kepada calon di atasnya sehingga kursi yang ada dapat terisi. Contoh: Rep Irlandia dan Inggris (Irlandia Utara).

Party-List System Features: Tipe: Proporsional Secara keseluruhan, negara dianggap sebagai sebuah daerah pemilihan tunggal atau manakala ada regionalisasi, pengelompokan itu dianggap sebagai daerah-daerah pemilihan. Partai menempatkan calon sesuai “no urut.” Konstituen memilih partai, bukan kandidat (orang). Ambang batas (threshold) ditetapkan untuk mencegah penyimpangan dari orang-orang yang tidak dikehendaki. Contoh: Israel dan sejumlah negara di Eropa termasuk Belgia, Luxembourg, Switzerland, dan Parlemen Eropa.