PENGALOKASIAN ANGGARAN DLAM DIPA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Advertisements

PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA
Sosialisasi KTSP SOSIALISASI SPM PEMBIAYAAN Oleh Dr. Darsono, M.Pd Dosen PGSD, dan Magister IPS FKIP Unila Jln. Soekarno-Hatta 126 Metro.
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
a.Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim. Belanja ini diberikan dalam bentuk.
STRUKTUR BELANJA DAERAH
ASPEK – ASPEK KEUANGAN PROYEK
KONSEP NILAI PEROLEHAN
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA
PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Oktober 2007.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Perencanaan Bisnis Perikanan dan Kelautan SUMBER DANA BISNIS PERIKANAN
Segi Hukum Kartu Kredit
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
Biaya Pendidikan di Indonesia
ASSALAMUALAIKUM.
PEMINDAHTANGANAN A. PENJUALAN B. TUKAR MENUKAR C. HIBAH
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
RUANG LINGKUP REVIU RKA-K/L
PENILAIAN ASET BERBASIS AKRUAL
AKUNTANSI PERSEDIAAN PERSEDIAAN ADALAH ASET LANCAR DALAM BENTUK BARANG, PERLENGKAPAN, HEWAN, TANAMAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL.
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
AKUNTANSI BELANJA.
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Oleh: ERISKA NOVITASARI
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
SUMBER-SUMBER PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Materi EKONOMI bab 4 tentang pelaku ekonomi dan interaksinya
Wisnu Haryo Pramudya, S.E, M.Si, Ak
Akun/Perkiraan dan Transaksi Perusahaan
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
Disampaikan oleh : M. Erfin Fatoni,S.E., M. Acc
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PERENCANAAN USAHA.
Ekonomi untuk SMA kelas X
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
AKUNTANSI.
A P B N.
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PERTEMUAN 11.
Pelaku kegiatan konsumsi
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN & FAKULTAS ILMU – ILMU KESEHATAN
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Analisis Transaksi.
OVERVIEW BAGAN AKUN STANDAR
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Manajemen & Kodefikasi Aset Desa
OBJEK DAN NON OBJEK PAJAK PENGHASILAN
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
Dit. APK Ditjen Perbendaharaan
A P B N.
Pokok-pokok Kebijakan dan Pengalokasian Anggaran 2019
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
Aktiva Tetap, Perolehan dan Depresiasi
Doden FE Untag Banyuwangi
Transcript presentasi:

PENGALOKASIAN ANGGARAN DLAM DIPA

Pengalokasian menurut klasifikasi Ekonomi Belanja Pegawai Pelanja Barang Belanja Modal Bunga Subsidi Ban Sos Hibah Belanja L2

Belanja Pegawai Belanja mengikat Belanja tidak mengikat

Belanja mengikat Belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dlm satu tahun dan harus dialokasikan oleh kementerian/lembaga dengan jumlah yg cukup pada tahun yang bersangkutan, yitu : - Gaji, gaji dokter PTT dan Bidan PTT - Honorarium - Uang lembur, vakasi - Uang lauk pauk TNI/Polri, - Uang makan PNS

Belanja pegawai tidak mengikat Adalah belanja pegawai yang diberikan dlm rangka mendukung pembentukan modal atau kegiatan yang bersifat temporer, misalnya honor pengelola keuangan, Tim penyusun Draf peraturan perundang-undangan, dll.

BELANJA BARANG

Belanja barang Adalah Pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan Belanja barang terdiri dari : a. Belanja barang dan jasa; b. Belanja pemeliharaan; c. Belanja perjalanan dinas.

Belanja barang mengikat : belanja fisik (keperluan sehari-hari) belanja jasa (langganan daya dan jasa), belanja pemeliharan, belanja perjalanan dinas Belanja barang tidak mengikat dibutuhkan secara insidentil misalnya : konsultan, sewa, jasa profesi

BELANJA MODAL

Belanja Modal Adalah pengeluaran yg dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset dengan kewajiban menyediakan biaya pemeliharaan dan memberi manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif materiil.

Belanja modal peralatan dan mesin Belanja modal gedung dan bangunan Belanja modal terdiri Belanja modal tanah Belanja modal peralatan dan mesin Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal tanah Pengeluaran utk pengadaan pembelian/ pembebasan Penyelesaian balik nama Sewa tanah Pengosongan Pengurugan, perataan Pematangan tanah Pembuatan sertpikat Pengeluaran lain yg bersifat administratif sehubungan dengan pembentukan modal Perolehan hak atas tanah pd saat pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah

Belanja modal peralatan dan mesin Pengeluaran utk pengadaan alat-alat & mesin yag dipergunakan dlm kegiatan pembentukan modal/aset tetap Termasuk biaya penambahan, peningkatan kapasitas peralatan dan mesin berat yagn dimaksudkan utk memperpanjang masa manfaat maupun meningktakna efisiensinya

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengeluaran utk perencanaan Pembangunan pengawasan dan pengelolaan pembentukan modal Untuk membangun gedung dan bangunan negara yg perhitungannya mengacu pd Kep. Ditjen Ciptakarya ttg standar Pembangunan Gedung negara

Termasuk kelompok belanja Modal Pengadaan/pembangunan berbagai gedung dan bangunan yg berfungsi untuk perkantoran, hunian dan pelayanan Belanja utk kelengkapan prasarana dan sarana di dlm dan disekitar (sepanjang berada dlm komplek) gedung dan bangunan tersebut misalnya instslasi listrik, telepon, air, jalan komlek, pagar, gorong-gorong lingkungan pertamanan, lapangan parkir

Biaya rehab, renov, dan restorasi gedung dan bangunan yg diharapkan dpt memperpanjang masa manfaat dri aktiva maupun meningkatkan efisiensinya Belanja modal jalan, Irigasi dan Jaringan. Pengeluaran yg diperlukan utk pembangunan, ppeningkatan/tambahan, penggantian, pembuatan serta perawatan prasarana dan sarana yg berfungsi sbg jaringan atau merupakan bag dari jaringan

Belanja modal lainnya Pengeluaran yg diperlukan dlm kegiatan pembentukan modal utk pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yg tidak diklasifikasikan dlm perkiraan belanja modal. Contoh belanja modal lainnya: kontrak sewa beli pengadaan/pembelian brg kesenian, barang-barang purbakala & barang-barang utk moseum, hewan ternak, ternak peliharaan, buku-buku, jurnal ilmiah.

BUNGA Bunga yaitu pembayaran yg dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (utang dalam negeri, utang luar negeri) Dihitung berdasarkan posisi pinjaman Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan (BAPP)

SUBSIDI Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dpt terjangkau oleh masyarakat. Antara lain digunakan utk penyaluran subsidi kpd perusahaan negara & perusahaan swasta.

BANTUAN SOSIAL Bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yg diberikan kpd masyarakan guna guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial ini dpt diberikan langsung kpd anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan utk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan

Termasuk bantuan sosial Bantuan kompensasi sosial Transfer dlm bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan kpd masyarakat sbg dampak dari adanya kenaikan BBM Bantuan kpd lembaga pendidikan dan peribadatan Transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yg diberikan kpd lembaga pendidikan dan/atau lembaga keagamaan Bantuan kpd lembaga sosial lainnya Transfer dlm bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan lembaga sosial lainnya

HIBAH Hibah atau transfer rutin /modal yang sifatnya tidak wajib kpd negara lain atau kpd organisasi internasional. Belanja ini antara lain digunakan untuk hibah kepada pemerintah luar negeri dan organisasi internasional

Belanja Lain-lain Belanja lain-lain adalah pengeluaran/belanja pemerintah pusat yg tidak dpt diklasifikasikan ke dalam jenis belanja butir 1 sd 7. Jenis belanja ini dipergunakan dalam kegiatan dari bag. Anggaran pembiayaan dan Perhitungan (BAPP)