RUMUSAN DISKUSI KELOMPOK II

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
BALAI PENELITIAN KEHUTANAN AEK NAULI
Berburu adl menangkap &/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur &/atau sarang satwa buru Berdasarkan PP No.13 Thn 1994.
Di ekosistem hutan, biasanya konflik konservasi muncul antara satwa endemik dan pengusaha HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Karena habitatnya menciut dan kesulitan.
Aspek Peran Aktif Masyarakat dalam Pengelolaan DAS HUMBAHAS
Dasar hukum amdal (UUPLH) TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP:
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
1. Kawasan Hutan sebagai ODTW
Perencanaan Tata Guna Lahan
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
TAMAN NASIONAL Taman Nasional adl perlindungan alam yg meliputi daerah luas, tanpa adanya tempat tinggal & biasanya berfungsi sbg tempat rekreasi Menurut.
Aspek Hukum Tata Guna dan Pengembangan Lahan
Pokok Bahasan 3 KATEGORI KAWASAN KONSERVASI
Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Rakyat
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT
BAHAN KE 6 ETIKA ADMINISTRASI
Disusun oleh : YULIA WIJAYANTI 23 XAP.  Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk,penampilan,jumlah dan sifat yang dapat ditemukan.
Draft Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
Lanjutan bab 3……………… Pertemuan 5.
KEHUTA NAN KETENTUAN UMUM UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
KONSEP MODERN KAWASAN DILINDUNGI BAGI OBYEK EKOWISATA
Persyaratan dalam perencanaan perumahan
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
KRITERIA KAWASAN KONSERVASI
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE
DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA
Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA
RUMUSAN SEMINAR Menuju Sinergi Para Pihak Dalam Penyelamatan orangutan
Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
FUNGSI HUTAN.
KRITERIA KAWASAN KONSERVASI
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Persiapan alih kelola urusan Kehutanan di provinsi Kalimantan barat
Hutan Desa (HD).
Superfund Follies di Indonesia
SEMINAR NASIONAL SEHARI KAWASAN LEMBAH GIRITONTRO-BENGAWAN SOLO PURBA
Hutan Lindung Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
ASAS PENGELOLAAN KONSERVASI
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KONSERVASI
Dikutip dari berbagai sumber
HUBUNGAN SEBARAN FLORA DAN FAUNA DENGAN KONDISI FISIK
1. Kawasan Hutan sebagai ODTW
KESEIMBANGAN EKOSISTEM
Pelestarian Keanekaragaman Hayati
POSISI MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN KONSERVASI DI INDONESIA
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA
(sebagai urusan pemerintahan)
Draft Guidelines Masterplan Pengelolaan Hutan dan Area Terbuka Hijau
TATA KELOLA KAWASAN HUTAN DAN LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA KONSERVASI FLORA DAN FAUNA
OLEH: AULIA MUTHIAH, S.HI.,S.H.,M.H MASRUDI MUCHTAR, S.H.,M.H.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Di ekosistem hutan, biasanya konflik konservasi muncul antara satwa endemik dan pengusaha HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Karena habitatnya menciut dan kesulitan.
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

RUMUSAN DISKUSI KELOMPOK II MENUJU SINERGI PARA PIHAK DALAM PENYELAMATAN ORANGUTAN Hotel Grand Mahkota-Ptk, 21 Desember 2009

AKAR MASALAH PENYELAMATAN ORANGUTAN

AKAR MASALAH TERKAIT REGULASI Berdasarkan berbagai regulasi sektor kehutanan sbb : UU Nmr 5 thn 1990 (tentang KSDA hayati dan Ekosistemnya) UU Nmr 41 thn 1999 (tentang Kehutanan) UU Nmr 32 thn 2009 (tentang PPLH) UU Nmr 26 thn 2007 (tentang tata ruang) PP 68 thn 1998 (tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam)  PP 7 thn 1999 (tentang Pengawaten Jenis Tumbuhan dan Satwa) Kepres 32 thn 1990 (ttg kawasan lindung) Perda 144 thn 2003 (tentang penetapan Kab. Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi)

AKAR MASALAH TERKAIT REGULASI Disepakati bahwa akar masalah yang terjadi terkait penyelamatan orangutan antara lain: Masih adanya berbagai perbedaan penafsiran regulasi antara konsepsi perlindungan dan ekonomi Belum adanya task force lintas daerah pada sektor kehutanan Belum adanya peraturan yang mengatur koridor tata ruang kawasan

AKAR MASALAH TERKAIT KULTUR Belum maksimalnya intensifikasi lahan dengan komoditas yang memiliki nilai ekonomi jangka panjang seperti tanaman karet, dsb Pola budidaya tanaman yang masih menganut sistem tradisional Masyarakat belum terbiasa menerima perubahan Pembukaan kawasan hutan dalam skala besar

AKAR MASALAH TERKAIT SINERGISITAS PARA PIHAK Belum adanya koordinasi yang baik antar parapihak baik dephut, deptan, LSM maupun perusahaan/pengusaha

CARA MENGATASI AKAR MASALAH PENYELAMATAN ORANGUTAN

LANGKAH-LANGKAH JANGKA PENDEK MENGATASI AKAR MASALAH PENYELAMATAN ORANGUTAN Perlunya disusun regulasi lokal yang mengatur tata ruang dan koridor pemanfaatan kawasan

LANGKAH-LANGKAH JANGKA PANJANG MENGATASI AKAR MASALAH PENYELAMATAN ORANGUTAN Dibentuknya taskforce/Pokja multipihak yang dikoordinir Dirjen PHKA Intensifikasi lahan yang tersedia dengan pola tanam berjangka panjang dan memiliki nilai ekonomi yang baik Pembuatan perda yang mengakomodir hal-hal terkait daerah penyangga diseputar kawasan konservasi dan zonasi kawasan Taman Nasional