TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Baseline Sektor Energi
Advertisements

Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Subsistem Distribusi (Ketersediaan Pangan)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
RENCANA KERJA ANGGARAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
? masyarakat BAHAN – KONSTRUKSI ARSITEKTUR RAKYAT
Minggu pertama Oktober
EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KKP SD DESEMBER TAHUN 2014
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
KONTRAK KINERJA PROVINSI TAHUN 2013
√ Untuk Kabupaten-Kota 6,15 81,1 Grafik 3
Info PMU.
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SOSIALISASI HASIL DAN PEMANFAATAN DATA UJIAN NASIONAL 2013/2014
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PEMILU
TAMAN AGRO INOVASI DAN AGRO INOVASI MART (TAGRIMART) BALITBANGTAN
SINKRONISASI KEGIATAN RISET DAN PENYULUHAN
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
UPAYA-UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEDELAI TAHUN 2013
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
Peran Perum BULOG Dalam Ketahanan Pangan Nasional
Modul / Tatap Muka 12 EKONOMI RAKYAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
Revitalisasi KELOMPOK PENGKAJI Disampaikan pada :
“PROFIL APBD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Disampaikan Oleh: Dr. Sukiman, M.Pd. Kasubdit Program dan Evaluasi
REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016
Outline Presentasi Overview Kegiatan Tahun 2015
KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
RANCANGAN KEGIATAN KEDELAI APBN-P 2017
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU (WUB)
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
DINAMIKA PRODUKSI DAGING SAPI DI PULAU JAWA MELALUI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
963 PELANGGARAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2017M / 1438H
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kementerian Ketenagakerjaan RI
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KTSP - SMA
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
Kementerian Ketenagakerjaan RI
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PERBENIHAN PAJALE 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PUSAT –PUSAT PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA OLEH ARUM NUR LAILI SMA MUHAMMADIYAH 2 KERTOSONO 3.1. Memahami konsep wilayah dan pewilayahan.
Transcript presentasi:

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA DIREKTORAT EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DALAM MENGAWAL UNDANG-UNDANG NO. 6/2014 Disampaikan Oleh : Dr. EKO PRASETYANTO PP., M.Si., MA. DIREKTORAT EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2015

DIT. PEMDES/KEL DITJEN BINA PEMDES

UU DASAR 1945 TAP MPR UU NO. 39/2008 UU NO. 6/2014 DASAR HUKUM UU DASAR 1945 TAP MPR UU NO. 39/2008 UU NO. 6/2014 PP 47 & PP 43 TAHUN 2015 PP 22 & PP 60 TAHUN 2015 PERPRES 7/2015 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA PERPRES 11/2015 TENTANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERMENDAGRI 111/2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA PERMENDAGRI 112/2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA PERMENDAGRI 113/2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 6. PERMENDAGRI 114/2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA 7. PERMENDAGRI 43/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TUPOKSI (Permen 43/2015, Psl. 826-827)

TUGAS Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang evaluasi perkembangan desa

FUNGSI a.Penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan dibidang evaluasi perkemb. desa; b.Pelaksanaan kebijakan dibidang evaluasi perkemb. desa; c.Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang evaluasi perkemb. desa; d.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang evaluasi perkemb. desa; e.Bimbingan teknis dan supervisi, dibidang evaluasi perkembangan desa;

URGENSI EVALUASI ?

DAS SEIN DAS SOLLEN EVALUASI BINWAS

3 PERTANYAAN DASAR DIMANA KITA SEKARANG (EXISTING CONDITION) ? MAU KEMANA KITA (TARGET) ? BAGAIMANA STRATEGI MENCAPAI TARGET (ACTION PLANS)

PETA SEBARAN DESA PER PROVINSI (Berdasarkan Permendagri No.56/2015) Aceh 6474 Kepri 275 Kaltara 447 Gorontalo 657 Sulut 1505 Malut 1064 Sumut 5389 Sulteng 1842 PaBar 1744 Papua 5419 Riau 1592 Kalbar 1977 Kaltim 836 Sumbar 880 Kalteng 1434 Jambi 1398 Babel 309 Sulbar 576 Bengkulu 1341 Kalsel 1866 Maluku 1198 Sultra 1846 Sulsel 2253 Sumsel 2859 Lampung 2435 Jumlah Desa 74.754 Banten 1238 Jabar 5319 Jateng 7809 DIY 392 Jatim 7723 Bali 636 NTB 995 NTT 2995

PEMBUKAAN UUD 1945 “……MEMBENTUK SUATU PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA YG MELINDUNGI BANGSA INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM……….”

KONSTRUKSI DESA KE DEPAN MAJU, MANDIRI & SEJAHTERA TANPA HARUS KEHILANGAN JATI DIRINYA

KEWILAYAHAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN

EVALUATION EVALUATION

PROGRAM STRATEGIS

PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS 2015 Penyusunan Regulasi Evaluasi Perkembangan Desa Penyususnan NSPK Evaluasi Perkembangan Desa Penyusunan Instrumen Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa Pelaksanaan Lomba Desa Pelaksanaan PIN Desa Rakernis Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa Penyusunan Basis Data Evaluasi Perkembangan Desa Sosialisasi dan Bintek Pemantauan Wilayah Dsb.