Maksud & Tujuan Menetapkan aturan untuk pelayanan terpadu satu pintu Kanreg IV BKN Makassar Memantau pergerakan arus berkas dari tamu ke masing masing.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD TUJUAN Sebagai pedoman dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan.
Advertisements

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BKN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BKN
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
Latar Belakang Inventarisasi terhadap peralatan sangat penting mengingat peralatan adalah investasi. Sebagai sebuah institusi, Yayasan Pendidikan Telkom.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
TUNJANGAN KINERJA DAERAH TUNJANGAN KINERJA DAERAH
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Penilaian Prestasi Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Perancangan Sistem Informasi Akademik Di SMPN 14 Bandung
E-PUPNAS 2015 SMP NEGERI 2 PADANG
TUJUAN PENGELOLAAN DATA PESERTA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
RENCANA INOVASI DIT. PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN
KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG PNS
APLIKASI SENTRAL OPERASIONAL KANTOR MAYA
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Tata Cara Pengisian Perilaku (SKP) Tahun 2016
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
Mohon dikonfirmasi kembali dengan SKPD terkait
PRANATA KOMPUTER A. GANESWARA WISNU PUTRO S.Kom
PEDOMAN PELAKSANAAN PUPNS SECARA ELEKTRONIK 2015
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
BIDANG KESRA DAN PENSIUN jakgov.jakarta.go.id/pensiun
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Pembangunan OwnCloud System
Kantor Pertanahan Kab-Bekasi
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
RAPAT TEKNIS PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPEG Selasa, 01 Desember 2015.
KANTOR REGIONAL V BKN JAKARTA
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA APLIKASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, 21 Agustus 2015
EVALUASI PELAKSANAAN e-PUPNS 2015 DI KABUPATEN JOMBANG
PENETAPAN PENSIUN OTOMATIS (PPO)
INPASSING Pranata Komputer.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI PENSIUN TERPADU
Teknis Aplikasi Pendataan Emis Semester Ganjil TP. 2017/2018
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BATAS USIA PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
PELATIHAN TEKNIS PENERAPAN “SIAP” PENGURUSAN SP SETNEG DI LINGKUNGAN UNS Yogyakarta, 8-9 Januari 2017.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Penerapan Perka No. 25 dan 26 Tahun 2013
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
SSCN 2018 Badan Kepegawaian Negara Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
PERATURAN BKN NOMOR 2 TAHUN 2018
SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS 2015
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
REVIEW PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
SIAp JABAR SISTEM INFORMASI APARATUR JAWA BARAT
TATA CARA PENGUSULAN PERTEK PENSIUN KANTOR REGIONAL XII.
CV. AZ-ZAHRA Be Easy Be Happy “Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu” Professional, Terpercaya, Terbuka APLIKASI SisPenA S/M.
IMPLEMENTASI APLIKASI “SEMAR” DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA Bidang Mutasi dan.
LAPORAN KINERJA BERBASIS SISTEM INFORMASI ( E- LAPKIN )
Transcript presentasi:

Sistem Aplikasi Monitoring Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kanreg IV BKN Makassar

Maksud & Tujuan Menetapkan aturan untuk pelayanan terpadu satu pintu Kanreg IV BKN Makassar Memantau pergerakan arus berkas dari tamu ke masing masing unit terkait Mempermudah pencarian berkas masuk dengan memberikan informasi status proses berkas

PROSES TERKAIT TU PENSIUN BIDANG INKA BIMTEK MUTASI

Print Lembar Permohonan Disposisi Bidang terkait dan Tamu Proses Pelayanan Terpadu Berkas di terima Input Berkas Print Lembar Permohonan Disposisi Bidang terkait dan Tamu

Teknis Terkait Sistem Aplikasi Monitoring Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kanreg IV BKN Makassar ADMINISTRATOR OPERATOR USER Proses berkas masuk Update status berkas Mencari Informasi ke Bidang terkait Penyerahan berkas jika telah selesai diproses Mencari Informasi Berkas yang Diusulkan Scan barcode Berikut adalah tampilan halama utama aplikasi SITA. User atau pengguna aplikasi SITA dibagi menjadi 3 kriteria, diantaranya : Administrator memiliki hak akses untuk pengelolaan dokumen seperti pengaturan tata letak takah, manajemen data kepegawaian, edit dan hapus upload dokumen, report atau pencetakan laporan, manajemen user dan manajemen jenis dokumen. Operator, memiliki hak akses untuk mengupload dokumen hasil pindai dokumen dan melihat detail profil data PNS. User hanya memiliki hak akses untuk melihat detail profil data PNS.

Pencarian / Monitoring Berkas Scan Barcode Database Hasil : 1. Berkas

TERIMA KASIH Seperti yang telah terdapat dalam Perka BKN No 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian bahwa terdapat 2 jenis pengelolaan dokumen, yaitu secara manual (fisik) dan elektronik. Pengelolaan dokumen secara fisik telah dijelaskan sebelumnya diurutkan berdasarkan Nip Baru ( tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir, tmt cpns, jenis kelamin dan terakhir nomor urut by system ). Sedangkan pengelolaan dokumen secara elektronik, di kantor BKN Pusat menggunakan DMS (Document Management System). Karna terdapat beberapa kondisi yang belum memungkinkan diterapkan DMS secara nasional. Maka kami membuat sebuah Sistem Informasi Tata Letak Takah (SITA) yang mengacu pada DMS dan memungkinkan diterapkan pada masing-masing instansi.