TUGAS KEARSIPAN “ Pengertian Kearsipan dan Ruang Lingkup Kearsipan “

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
Daftar Informasi Publik & Informasi Yang Dikecualikan
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
Arsip Nasional Republik Indonesia P EMBERKASAN. A KIBAT TIDAK ADA PENYUSUTAN.
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten
Appraisal dan Penyusutan Rekod
TEKNIS PENYUSUTAN ARSIP
PENYUSUTAN ARSIP.
Teknik Penentuan Jenis Informasi Publik yang Dikecualikan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
BAGAN ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ADMINISTRASI PPID DAN ATASAN PPID.
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
Penyusutan dan Pemusnahan Arsip
PENGELOLAAN KEARSIPAN DINAMIS
IMPLEMENTASI DAN FENOMENA PENERAPAN UU KIP PADA BADAN PUBLIK
Kebijakan Akuisisi Pertemuan IV.
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
ORDNER KP.05. MUTASI ORDNER KP.02 LAMARAN ORDNER KP KEPEG.
Tatacara pengecualian Informasi Publik
Sistem Layanan Informasi Publik
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
KEBIJAKAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG DI BIDANG PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ARSIP TAHUN 2017 Oleh: I PUTU KARIAMAN.
PENATAAN ARSIP INAKTIF UNIVERSITAS AIRLANGGA
Nyi Raden Anita Trikusumawati
POKOK POKOK UNDANG UNDANG KIP DAN BUDAYA DOKUMENTASI
PENGEMBANGAN E GOVERMENT
Sistem Layanan Informasi Publik
Hak Memperoleh Informasi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tutorial ke-2 Konsep Penyusutan Arsip
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
MENYIKAPI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK dadi supriadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEBIJAKAN PENYELAMATAN DAN PENGOLAHAN ARSIP
Daftar Informasi Publik
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
UU REPUBLIK INDONESIA NO
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
PROSEDUR DAN TEKNIK PENYUSUTAN ARSIP PERGURUAN TINGGI
Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Malang
Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Malang
FUNGSI ARSIP.
MEDIA PEMBELAJARAN ADP
MEDIA PEMBELAJARAN ADP
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2010
SOP Aplikasi Sapa & Ppid kemendagri
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIIPAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997)
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
OPTIMALISASI PERAN PPID BP. SKPD KABUPATEN
Hajar Cherry Puspalillah, S.AB.,M.AB
SINGARAJA, SELASA, 18 SEPTEMBER 2019
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
Prosedur Peminjaman Arsip Peminjaman Arsip adalah keluarnya arsip dari file karena dipinjam baik oleh atasan sendiri, teman unit kerja atupun oleh rekan.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Ir. Setyo Edy Susanto, S.Th.I., M.Pd.
UJI KONSKUENSI INFORMASI YANG AKAN DIKECUALIKAN Madiun, 11 – 12 April 2019 Dinas Komunikasi dan Informtika Provinsi Jawa Timur PPID Agus dm.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
STRATEGI MEMPERCEPAT KETERBUKAAN INFORMASI
KEBIJAKAN PEMERINTAH KEBIJAKAN PEMERINTAH “ Pengolaan Arsip Dinamis” Materi disampaikan pada acara Bimbingan Teknis Bagi Sekretariat Panwaslu Kota Bontang.
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

TUGAS KEARSIPAN “ Pengertian Kearsipan dan Ruang Lingkup Kearsipan “ Kelompok 4 Nama SITI ROHAENI IDA WIDIA ELSA HERAWATI PUTRI RAHMAWATI RATNA SARI WIYAH KOMALASARI SUSI APRIANI SMK JAYABEKA 02 KARAWANG

Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan Pengelolaan Kearsipan Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi Dasar: Mengidentifikasi Pengertian, Ruang lingkup, dan tujuan pengelolaan kearsipan. A.    PENDAHULUAN Sejarah kearsipan 1. Secara praktis     Kearsipan merupakan aktivitas yang telah ada sejak 3000 tahunsebelum masehi. Misalnya :      Di Messir, ada catatan di daun papirus 2. Secara Ilmiah     kearsipan merupakan suatuilmu pengetahuan yang berkembang atau dikembangkan. Misalnya:  1) di negara-negara barat : diawali sejak munculnya revolusi   industri. 2) di Indonesia mulai memasuki abad ke 20

B.    PENGEERTIAN a.    Menurut Kamus Administrasi:     kearsipan adalah segenap rangkaian kegiatan perbuatan penyelenggaraan kearsipan sejak saat dimulainya pengumpulan warkat sampai dengan penyingkirannya. b.    Menurut Drs. E. Martono     kearsipan adalah pengaturan dan penyimpanan warkat atau record atas dasar sistem tertentu serta dengan prosedur tertentu yang sistematis sehingga apabila sewaktu waktu diperlukan maka dapat ditemukankembali dalalm waktu singkat. c.    Menurut R. Soeharto:     kearsipan adalah aktivitas penerimaan,pencatatan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. d.    Kesimpulan Kearsipan adalah kegiatan atau proses pengaturan dan penyimpanan arsip dengan menggunakan sisitem tertentu,sehingga apabila arsip tersebut diperlukan, maka dapat ditemukan kembali secra tepat dalam waktu yang singkat (cepat).

C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup kegiatan kegiatan kearsipan adalah: 1 C.    RUANG LINGKUP Ruang lingkup kegiatan kegiatan kearsipan adalah: 1. Penerimaan,meliputi : pembacaan, penyortiran, dan pengelompokkan. 2. Pencatatan, meliputi:     pencatatan dan pendataaan dengan menggunakan perangkat seperti buku agenda, lembar disposisi, dll. 3. Penyimpanan, meliputi:     pengelompokan sesuai pola klasifikasi menyimpan berkas dan tempat penyimpanan serta melakukan penataan di tempat penyimpanan. 4. Perawatan, meliputi:     menyusuun jadwal dan merencanakan bahan perawatan. 5. penggunaan/pelayanan, meliputi: -  menyusun tata tertib dan menyiapkan  serta perangkat pelayanan. -  Pelayanan terhadap peminjaman arsip - Lokasi pelayanan dan perangkat pelayanan.

6. Penyusutan dan Pemusnahan ,meliputi:     menyusun retensi arsip,menilai penggunaan arsip,membentuk panitia,membuat usulan,melakukan penyiangan dan pelaksanaan penyusutan lalu pemusnahan arsip. *Istilah -Retensi arsip : jangka waktu penahanan sesuai dengan fungsinya. -Menilai Penggunaan arsip, rumusnya:     AP =   ∑    PERMINTAAN                                × 100 %            ∑    TERSIMPAN jikakurang dari 15 % maka sebaiknya disusutkan atau  dimusnahkan. -Membentuk panitia : jika diperlukan unutuk representatif -Membuat usulan : - membuat permohonan untuk penyusutan                -menunggu jawaban -Melakukan penyiangan: melakukan pencabutan terhadap arsip yang                 disimpan untuk disusutkan/dimusnahkan. -Pelaksanaan penyustutan dan pemusnahan : setiap tahap ini dilakukan maka  panitia harus membuat berita acara. D.    TUJUAN PENGELOLAAN ARSIP 1.    Pengelolaan Arsip Statis Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. Tujuan Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akuisisi Arsip Statis

a.    arsip statis yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak        langsung. b.     Lembaga kearsipan wajib membuat DPA dan mengumumkannya kepada publik. c.     Setiap orang yang memiliki atau menyimpan arsip statis wajib menyerahkan kepada ANRI atau lembaga kearsipan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengumuman DPA. d.     Lembaga kearsipan melaksanakan akuisisi arsip statis dari lembaga pendidikan swasta dan perusahaan swasta yang memperoleh anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri. e.    Akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan diikuti dengan peralihan tanggung jawab pengelolaannya. Pengolahan Arsip Statis a. Pengolahan arsip statis dilaksanakan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli. b. Pengolahan arsip statis berdasarkan standar deskripsi arsip statis. Preservasi Arsip Statis a.Preservasi arsip statis dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis. b.Preservasi arsip statis dilakukan secara preventif dan kuratif. Akses Arsip Statis a. Lembaga kearsipan wajib menjamin kemudahan akses arsip statis kepentingan pengguna arsip. b. Akses arsip statis dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. c. Akses arsip statis didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Lembaga kearsipan melaksanakan pelayanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan yang ditetapkan oleh ANRI serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat dan ketentuan khusus Akses Arsip Statis a Syarat dan ketentuan khusus Akses Arsip Statis a. Arsip statis pada dasarnya terbuka untuk umum. b. Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta  arsip terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai dengan persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut. c. Arsip statis yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses atau karena sebab lain, kepala ANRI atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan lingkup kewenangannya dapat menyatakan arsip statis menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 (dua puluh lima) tahun. d. Arsip statis dapat dinyatakan tertutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. e.Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan: - tidak menghambat proses penegakan hukum; - tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat; - tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; - tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; - tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; - tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; - tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; - tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan - tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. f. Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kepentingan penyelidikan, arsip dapat diakses dengan kewenangan kepala lembaga kearsipan . Penetapan arsip statis menjadi tertutup dilakukan oleh kepala lembaga kearsipan sesuai dengan tingkatan dan dilaporkan kepada dewan perwakilan rakyat sesuai dengan tingkatannya. h. Penetapan arsip statis menjadi tertutup dilakukan secara terkoordinasi dengan pencipta arsip yang menguasai sebelumnya. i. Penetapan keterbukaan arsip statis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku sejak arsip statis diterima oleh lembaga kearsipan.

2. Pengelolaan Arsip Dinamis a 2.    Pengelolaan Arsip Dinamis a.    Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu (UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). b.    Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip c.    Tujuan Pengelolaan arsip dinamis untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah d.    Pengelolaan arsip dinamis meliputi: - penciptaan arsip; - penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan - penyusutan arsip. c. Pengelolaan arsip dinamis pada lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan nasional. d. Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. e. Pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelolanya secara akurat. e.    Penciptaan Arsip Dinamis - Penciptaan arsip dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Penciptaan arsip dilaksanakan berdasarkan analisis fungsi dan tugas organisasi. - Penciptaan arsip harus memenuhi komponen struktur, isi, dan konteks arsip. - Pencipta arsip mengatur dan mendokumentasikan proses pembuatan dan penerimaan arsip f.    Penggunaan Arsip Dinamis - Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. - Pencipta arsip pada lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, dan BUMN dan/atau BUMD membuat daftar arsip dinamis berdasarkan 2 (dua) kategori, yaitu arsip terjaga dan arsip umum. - Pencipta arsip wajib menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dinamis yang masuk dalam kategori arsip terjaga. g.    Pemeliharaan Arsip Dinamis a. Pemeliharaan arsip dinamis dilaksanakan oleh pencipta arsip untuk menjamin keamanan informasi dan fisik arsip. b. Pemeliharaan arsip dinamis sesuai dengan standar pemeliharaan arsip.

h.    Penyusutan Arsip Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan a. Penyusutan arsip dilaksanakan oleh pencipta arsip. b.Penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD dilaksanakan berdasarkan JRA (jadwal retensi arsip) dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. i.    Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurangkurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Jadwal Retensi Arsip. a. Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD wajib memiliki JRA. b. JRA ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD. j.    Penyusutan arsip meliputi: a. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan diatur oleh pimpinan pencipta arsip; b. pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan c. penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

k.    Pemusnahan Arsip a. Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan terhadap arsip yang: - tidak memiliki nilai guna; - telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA; - tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan - tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. b. Pemusnahan wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar. c. Pemusnahan arsip pada pencipta arsip merupakan tanggung jawab pimpinan         pencipta arsip yang bersangkuran. Daftar Pustaka: Anggrawati Dewi.2010.Sistem Arsip.Bandung:CV ARMICO. Elsieifayani.2013.PengelolaanArsipDinamis.Diaksesmelaluihttp://elsieifayani.blogspot.com/2013/01   /pengelolaan-arsip-dinamis.html,pada tanggal 20 April 2014. Sudaryanto.2013.Mata kuliah Manajemen Kearsipan Semester 3

SMK JAYABEKA 02 KARAWANG Terima Kasih