Perencanaan dan Pengadaan ASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2017

PENATAAN ASN (1) KASN MEN PPK PANRB PENATAAN ASN KEUA NGAN BKN Manajemen ASN Peta Jabatan Kebutuhan Formasi Penempatan Pengangkatan Rotasi/mutasi Pembinaan Kelas Jabatan (gaji dan Tunjangan) BUP SKP Audit Kepegawaian Kebijakan berdasarkan: Anggaran Belanja ASN Kelembagaan Peta Jabatan Kebutuhan Kelebihan Kekurangan Kelas Jabatan Audit Kepegawaian - Memastikan sistem merit dalam rekruitmen pegawai dan manajemen ASN berjalan dengan baik. - Memastikan kode etik dan kode perilaku dipatuhi. PENATAAN ASN KASN PPK BKN KEUA NGAN MEN PANRB Anggaran Belanja ASN Dasar Penyusunan/Pusat : Data ASN Manajemen Karier ASN Audit Kepegawaian Kem DAGRI LAN Penataan Organisasi Pemda Penataan DIKLAT

PENATAAN ASN (2) Perpindahan KEBUTUHAN CPNS PPPK ASN Pendayagunaan SDMA Dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan. Antar unit dan/atau lintas instansi Perpindahan Jab ADM Pelaksana di Bidang Teknis Jab Fungsional (Pertama, Terampil dan Pemula) KEBUTUHAN ASN CPNS PPPK Formasi Umum Formasi Sekolah Kedinasan Formasi Khusus Jab Fungsional (Keterampilan dan Keahlian)

PERENCANAAN KEBUTUHAN ASN SESUAI ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL PUSAT EKONOMI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA JALUR LAUT NASIONAL PRIMER GUNUNG API UTAMA (TOTAL 129 GUNUNG API AKTIF) SUMBER: SWANGSAATMAJA & BERBAGAI SUMBER, 2014 SEBARAN EPICENTRUM GEMPA KORIDOR SUMATERA Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara, Perkapalan , Besi Baja, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda KORIDOR JAWA Makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabek area KORIDOR BALI - NUSA TENGGARA Pariwisata, Perikanan, Peternakan KORIDOR KALIMANTAN Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit, Besi Baja, Bauksit, Perkayuan KORIDOR SULAWESI Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak dan Gas ,Bumi (Migas) KORIDOR PAPUA – KEP. MALUKU Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga , Nikel, Minyak dan Gas Bumi , Perikanan

Kebijakan Perencanaan Peta Jabatan Kebijakan e-Formasi

Kebijakan Perencanaan* * Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan

KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI Struktur organisasi Peta jabatan melalui analisis jabatan Kebutuhan pegawai melalui analisis beban kerja Redistribusi pegawai PNS yang pensiun

Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan PNS Kebutuhan PNS Anjab dan ABK Tujuan Instansi Renstra

PERENCANAAN ASN ABK * JA, JF, dan JPT FORMASI 4 Tes (SKD-SKB) Sesuai dengan Kompetensi Jabatan KEBUTUHAN ASN 3 Kebutuhan ASN Provinsi/Kab/Kota minimal memperhatikan rasio belanja pegawai dan jumlah penduduk Kem/Lembaga sesuai dengan Tujuan Instansi PETA JABATAN 1 Jabatan* yang tepat untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi ANGGARAN BELANJA SDM APARATUR ABK 2 Setiap Jabatan memikul tugas paling sedikit 1250 Jam per tahun

RENCANA KEBUTUHAN SDMA NO JABATAN KEBUTUHAN (ASN) EKSISTING (ASN) KEKURANGAN USUL KEBUTUHAN (ASN) UNIT KERJA PENEMPATAN

Peta Jabatan Pasal 8, PP 11/2017

PNS PPPK APARATUR SIPIL NEGARA MENENTUKAN ASUMSI DASAR JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSINYA APARATUR SIPIL NEGARA PNS PPPK JPT Utama (es I) JPT Madya (es I) JPT Pratama (es II) JAB. PIMPINAN TINGGI JAB. ADMINISTRASI JAB. FUNGSIONAL Administrator (es III) Pengawas (es IV) Pelaksana (JFU&es V) Keahlian Keterampilan

JABATAN ADMINISTRASI PELAKSANA Jabatan Administrasi Pelaksana (PER MENPANRB NO. 25 TAHUN 2016) Penyesuaian Peta Jabatan jabatan fungsional umum/staf ke dalam Nomenklatur Jabatan Administrasi Pelaksana 1 Nomenklatur Jabatan 2 Kualifikasi Pendidikan 3 Iktisar Jabatan

Jabatan fungsional yang telah di tetapkan 148 Jabatan fungsional Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan Jabatan fungsional keterampilan: penyelia; mahir; terampil; dan pemula. Jabatan fungsional yang telah di tetapkan 148 Jabatan fungsional Jabatan fungsional keahlian : ahli utama; ahli madya; ahli muda; dan ahli pertama

Kebijakan e-Formasi Pasal 10, PP 11/2017

Kebutuhan Pegawai di Instansi Disajikan melalui Sistem Perencanaan dengan Elektronik Akurat Data yang berkualitas Berbagi data antar stakeholder Cepat pengambilan keputusan Akuntabel Kementerian PANRB

RANCANGAN INFRASTRUKTUR E-FORMASI Isi Struktur Organisasi Isi Bezzeting Isi Analisis Jabatan Formasi BKN Pusat DATA KEPEGAWAIAN Internet Kementerian/ Lembaga BKD Provinsi BKD Kab. BKD Kota.

Penetapan Kebutuhan PNS Menteri PANRB Pertek Ka-BKN Pendapat Menkeu Usul PPK data kelembagaan; jumlah dan komposisi PNS yang tersedia pada setiap jenjang Jabatan; jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun; rasio antara jumlah PNS dengan jumlah kabupaten atau kota yang dikoordinasikan; dan rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.

Rekruitmen Nawacita Pembangunan Sesuai dengan kebutuhan PENGADAAN ASN PENGUMUMAN PELAMARAN ADMINSTRASI 2 Secara online TES 3 TKD  CAT TKB  FORMASI PNS PPPK 1 Rekruitmen Nawacita Pembangunan Program Wajib Program Prioritas Program Dukungan RB 4 LULUS Sesuai dengan kebutuhan ASN YANG PROFESIONAL

PENGADAAN PNS (UU 5 TAHUN 2014) Diselenggrakan berdasarkan : Penilaian objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan syarat lain yang dibutuhkan oleh jabatan 3 Tahapan  Seleksi Administrasi, TKD, dan TKB Setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan (Pasal 61)

PRINSIP PENGADAAN ASN MEMPEROLEH PUTRA-PUTRI TERBAIK BANGSA TKD  CAT TKB  CAT MEMPEROLEH PUTRA-PUTRI TERBAIK BANGSA DAN MENDAPATKAN PEGAWAI ASN YANG PROFESIONAL

MATERI SELEKSI TKP (35  30) 126 108 75 100 70 60 TKD TIU (30  40) NILAI AMBANG BATAS (PASSING GRADE) TKP (35  30) 126 108 75 100 70 60 TKD TIU (30  40) TWK (35  30) TKB TSBT (100) PASSING GRADE Ditetapkan Menteri PANRB PLUS : PSIKOLOGI LANJUTAN PERFORMANCE TEST WAWANCARA TPA TOEFL

TUJUAN Pegawai ASN yang memiliki karakteristik pribadi selaku Public Service / penyelenggara pelayanan masyarakat. Pegawai ASN yang mampu berperan sebagai perekat NKRI (memiliki wawasan kebangsaan). Pegawai ASN yang memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja. Pegawai ASN yang kompeten sesuai tuntutan jabatan. Pegawai ASN memiliki Integritas dan Disiplin tinggi.

TERIMA KASIH Adi Junjunan Mustafa Kabag Perencanaan Kinerja dan Anggaran Kedeputian SDM Aparatur - KemenPANRB adi.junjunan@menpan.go.id