RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
Program Bantuan Sosial
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pengelolaan Dana Hibah
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
INFORMASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA TAHUN 2015
Pembiayaan Pembangunan
TIM KOORDINASI AKSI PPK ACEH UTARA
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
SOSIALISASI ELEKTRONIK AUDIT
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
RAKOR SOSMONEV PERCEPATAN PENANGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2014 (PROGRAM RASKIN PROVINSI KALTIM & KALTARA) Balikpapan, 1-2 Oktober 2014.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA (LHKASN)
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Sleman
Standart Format Konten PPID
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
Inventarisasi BRILLIAN ROSY S.PD., M.PD.
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
EKSPOSE HASIL MONITORING BSM 2015
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017.
Pembiayaan Pembangunan
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DESA TAHUN 2018
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
CHANGE! DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP APBDES 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
Oleh : H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2018
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
Pengelolaan Hibah Daerah
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
PESERTA SOSIALISASI PERATURAN
Kamis, 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD Kabupaten Klatyen
PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016 Tentang
© 2019 Tim Smart City Diskominfo Kab. Badung
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Jumat, 29 Maret 2019.
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.
Sosialiasi hibah DAN BANSOS TAHUN 2019
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Transcript presentasi:

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2017 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2017

Dasar Hukum Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 Nopember 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan 2017

Pokok Bahasan Laporan Hasil Input Data (B03)-BPKD Kab. Ciamis tentang Dana Hibah dan Bansos Pelaksanaan Rencana Aksi (B06)-BPKD kab. Ciamis tentang Dana Hibah dan Bansos

A. Laporan Hasil Input Data (B03) Bahwa pada Bulan Maret 2017 BPKD Kabupaten Ciamis sudah melaksanakan Rencana Aksi Daerah B03 yaitu : I. Publikasi Daftar penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial pada Website Pemerintah Daerah, diantaranya : A. Inventarisasi calon penerima Dana Hibah dan Bansos pada Tahun Anggaran 2017, dengan bukti dilampirkannya Daftar Penerima Dana Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2017. B. Publikasi Daftar calon penerima Dana Hibah dan Bansos pada Tahun Anggaran 2017, dengan bukti dilampirkannya Printscreen/Scan Daftar Penerima Dana Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2017.

II. Publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai penyaluran dan penggunaan Dana Hibah dan Bansos yang memuat : Proses penentuan penerima Dana Hibah dan Bansos, dan Laporan pertanggungjwaban realisasi dan penggunaan oleh penerima Dana Hibah dan Bansos Diantaranya : A. Penetapan aturan teknis mekanisme penyaluran dan kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah dan Bansos, dengan bukti dilampirkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. B. Publikasi dan sosialisasi aturan mengenai penyaluran dan kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah dan Bansos, dengan bukti dilampirkannya Print Screen/Scan Bukti Publikasi Aturan dan Laporan sosialisasi ( Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen Hasil Rapat).

B. Pelaksanaan Rencana Aksi (B06) Pada Bulan Juni 2017 BPKD Kabupaten Ciamis akan melaksanakan Rencana Aksi Daerah B06 yaitu : I. Publikasi Daftar penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial pada Website Pemerintah Daerah, diantaranya : A. Publikasi realisasi penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial dalam periode Januari - Juni 2017, dengan dilampirkan Bukti pendukungnya yaitu Print Screen Daftar Realisasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial periode Januari – Juni 2017.

II. Publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai penyaluran dan penggunaan Dana Hibah dan Bansos yang memuat : Proses penentuan penerima Dana Hibah dan Bansos, dan Laporan pertanggungjwaban realisasi dan penggunaan oleh penerima Dana Hibah dan Bansos Diantaranya : A. Tersedianya laporan penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial pada Triwulan I dan II (Januari - Juni 2017), dengan bukti pendukungnya yaitu Tabel realisasi penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial periode Januari - Juni 2017. B. Publikasi dan Sosialisasi aturan mengenai penyaluran dan kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial, dengan bukti pendukungnya yaitu Print Screen/Scan Surat Edaran (Surat Edaran, Sosialisasi, Daftar Hadir).

Kesimpulan Pelaksanaan Rencana Aksi B03 BPKD Kab. Ciamis sudah dilaksanakan pada Bulan Maret 2017 dan sudah melaporkan ke BAPPEDA , Dinas Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat Pelaksanaan Rencana Aksi B06 BPKD kab. Ciamis mulai pada Bulan Juni 2017 (Sebelum menghadapi Libur Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Bersama 2017 diharapkan Rencana Aksi B06 sudah dilaksanakan dan siap melaporkan ke BAPPEDA, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat). Pelaksanaan Laporan Rencana Aksi B06 BPKD Kab. Ciamis paling lambat tanggal 05 Juli 2017, agar dipersiapkan bukti pendukungnya dan koordinasi dari semua pihak guna lancarnya kegiatan tersebut.