Rencana Induk Pemanfaatan IT dan Komunikasi Departemen Perhubungan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

Etika Profesi Informatika
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
PETEMUAN 7 ETIKA PROFESI.
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI 2006.
Konsultasi dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa (Earthworm) Diajukan Oleh Lembaga Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Bandung.
© PT. Medcom Indosa engineering 1 Rencana Induk Pemanfaatan IT dan Komunikasi Departemen Perhubungan Diajukan Oleh: PT. Medcom Indosa Engineering Departemen.
PROGRAM AKSI I Pelatihan Tenaga  Penelusuran kebutuhan latihan  Merancang program latihan khusus  Penentuan kriteria peserta latihan  Pelatihan dan.
Siklus Kerja Persiapan Assessment Analisa Report.
Rencana Induk Pemanfaatan IT dan Komunikasi Departemen Perhubungan Diajukan Oleh: PT. Medcom Indosa Engineering Departemen Perhubungan 2006 Interim Report.
Client Project Date Sub Title : : Departemen Perhubungan : Rencana Induk : 14 Juni 2006 Pg. Doc. 2 of 4 : 1 of 317 Penyusunan Rencana Induk Pemanfaatan.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.
Disusun Oleh : Rachmad Sukma Putranto
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Rencana Induk Pemanfaatan IT dan Komunikasi Departemen Perhubungan
RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI 2006.
Pengembangan perangkat lunak
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ROAD MAP Kelompok IV Hardiman Maupe Ramlah Moh Guntur Nirwan Syahrul.
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
Sosialisasi Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Oleh : Nur Syarifah, SH, LLM Kepala Biro Sekretariat.
SOP dan Audit Keamanan Keamanan Jaringan Pertemuan 12
PENGEMBANGAN JOGJA CYBER PROVINCE DI PEMERINTAH DAERAH PROV DIY
PERGURUAN TINGGI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
MANAJEMEN KONTRAK DAN LISENSI
KONFERENSI PENERBANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA
CETAK BIRU TATA-KELOLA dan SDM
POKJA 2 INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
ONLINE SYSTEM DATABASE KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Metodologi Pengembangan Sistem Informasi
Sekretariat Jenderal (Setjen)
ANALISA KINERJA SISTEM
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
PENJELASAN NASKAH MODEL BUKU TEKS PELAJARAN
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA APLIKASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
PERENCANAAN SISTEM INFORMASI
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
Langkah Tata Kelola TI.
S T A N D A R D O P E R A T I O N A L P R O C E D U R E (S O P)
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pengenalan Konsep CoE Pengadaan Pemerintah
Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE
PENYUSUNAN URAIAN TUGAS, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN
Pengembangan Sistem Informasi
Siklus Hidup System.
SISTEM BISNIS ELEKTRONIK
POKOK BAHASAN SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN EVALUASI-DIRI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Struktur Tugas dan Fungsi Utama Layanan Teknologi Informasi
Metodologi Pengembangan Sistem Informasi
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
Kebijakan Statistik Sektoral
MANAJEMEN OPERASI DAN EFISIENSI PDAM
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Sistem Informasi Perencanaan dan
ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TESIS Disusun oleh: LUTFIA IRA SASMITA NPM :
Latar Belakang Target universal akses air minum ditetapkan tahun 2019, sedangkan capaian akses aman air minum tahun 2017 baru sebesar 72% ; Upaya percepatan.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Contoh penyusunan skp.
Transcript presentasi:

Rencana Induk Pemanfaatan IT dan Komunikasi Departemen Perhubungan Draft Final Report Rencana Induk Pemanfaatan IT dan Komunikasi Departemen Perhubungan Diajukan Oleh: PT. Medcom Indosa Engineering 2006

Bahan-bahan Draft Final Inception Report Interim Report Report Perbaikan Penambahan Masukan

Susunan Draft Final Report Fokus Diskusi Hari Ini BUKU I Kondisi Teknologi Informasi Saat Ini Analisa Kebutuhan Teknologi Informasi BUKU II Manajemen Proyek & Perencanaan Investasi BUKU III BUKU IV Ringkasan Eksekutif

Pemetaan Kebutuhan Gap BUKU I BUKU II BUKU III Kondisi Teknologi Informasi Saat Ini Analisa Kebutuhan Teknologi Informasi BUKU II Gap Manajemen Proyek & Perencanaan Investasi BUKU III

Paparan Kebutuhan Sistem Informasi

Arsitektur Sistem Informasi Departemen Perhubungan Fungsi Integrator Pusdatin Darat Laut Udara Kereta Api Itjen Sekjen Badan

Tata Laksana Pengembangan Sistem Informasi

Hambatan Kurangnya koordinasi dalam proses pengembangan aplikasi teknologi informasi sehingga terdapat duplikasi pengembangan aplikasi. Kurangnya sumber daya pendukung, baik dari segi kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti kebijakan dan struktur organisasi khusus pengelola teknologi informasi. Belum maksimalnya proses koordinasi, kolaborasi dan komunikasi dalam merencanakan, membangun / mengembangkan sampai dengan mengimplementasikan teknologi informasi.

Mekanisme Prosedur Tata Laksana Bahwa Pusdatin telah mengembangkan suatu Rencana Induk Pemanfaatan IT dan Komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan yang diharapkan dapat dijadikan acuan arah dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Departemen Perhubungan. Berdasarkan pada dokumen Rencana Induk Pemanfaatan IT dan Komunikasi yang ada, terlihat bahwa masih terdapat banyak sekali sistem informasi yang harus dikembangkan di lingkungan Departemen Perhubungan. Untuk memperoleh hasil guna yang lebih bermanfaat serta memberikan nilai tambah, maka efektifitas dan efisiensi pengembangan sistem informasi di lingkungan Departemen Perhubungan perlu mendapatkan dukungan dari segenap pihak.

Efektifitas dan efisiensi pengembangan sistem informasi di lingkungan Departemen Perhubungan dapat dicapai dengan meningkatkan kerjasama dalam bentuk koordinasi dan kolaborasi antara Pusdatin sebagai unit yang bertugas untuk membina dan membimbing pengembangan sistem informasi dengan unit-unit yang akan mengembangkan sistem informasinya. Setiap unit yang akan mengembangkan sistem informasinya, baik berupa aplikasi perangkat lunak, perangkat keras dan infrastruktur jaringan harus mengajukan persetujuan pengembangan kepada Pusdatin.

Dalam memberikan persetujuan, tugas Pusdatin adalah memberikan arahan dan bimbingan teknis dimulai dari membantu menyediakan Term of Reference (TOR), spesifikasi teknis yang akan digunakan, membantu unit-unit dalam menilai dan mengevaluasi kinerja konsultan yang ditunjuk, memberikan dukungan teknis pada saat operasional, perawatan dan dukungan teknis lainnya seperti memberikan akses kepada infrastruktur jaringan yang telah dikembangkan Pusdatin, Backup Data dan membantu jika terjadi Troubleshooting atau permasalahan teknis.

Perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap tata laksana pengembangan sistem informasi Departemen Perhubungan dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yang disahkan oleh pejabat berwenang yang dalam hal ini Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Departemen Perhubungan dan diketahui oleh Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan yang seterusnya diedarkan ke masing-masing unit di lingkungan Departemen Perhubungan

Tata Cara Perawatan Dokumen Rencana Induk